JALAN SOEKARNO HATTA DI BERSIHKAN DARI PKL

Palembang, BP
Pihak kecamatan alalng-alang lebar telah melayangkan surat peringatan kedua kepada para pedagang kaki lima ( PKL ) di daerah milik jalan ( DMJ ) di jalan soekarno-hatta, Jumat ( 27/6 ) lalu.
camat alang-alang lebar sulaiman amin, minggu ( 29/6) mengatakan penertiban dilakukan dalam rangka menegakan peraturan daerah yang melarang semua warga mendirikan bangunan / tempat usaha di daerah milik pemerintah. bila peringatan kedua ini diabaikan, akan dilayangkan peringatan ke tiga pada hari ini senin ( 30/6) atau besok selasa ( 1 / 7 ). Jika peringatan ketiga masih ada yang membandel , maka pihak kecamatan bersama satuan Pol PP kota palembang akan langsung membongkar semua bangunan liar yang ada disana.
menurut sulaiman, penertiban dilakukan dalam rangka menghilangkan kesan jorok dan kumuh di sepanjang jalan soekarno Hatta . Apabila PKL benar-benar ingin berdagang dan berusaha, mereka diimbau untuk memanfaatkan pasar Alang-alang lebar yang kiosnya masih banyak kosong " Bukan mengelar dangangan di tempat yang dilarang " Tukas sulaiman
Pantauan Berita pagi setelah menerima surat peringatan kedua, Tampak sebgaian pkl di jalan soekarno Hatta mulai bersiap membongkar lapak mereka.namun ada juga beberapa pedagang yang masih ngotot bertahan.
seorang peadgang yang tidak mau menyebutkan namanya, menyatakan akan bertahan berjualan disana, karena binggung dan tidak tahu mau pindah kemana. Dia tidak mau pindah ke pasar alang-alang lebar karena sepi, jauh berbeda dengan jalan soekarno Hatta.
Sedangkan ani salah satu pedagang, ketika dimintai tanggapanya mengenai masalah ini , mangatakan mau pindah dari lokasi tersebut asal pemerintah memberikan tempat yang cocok dan strategis . " sama seperti yang ada di jalan soekarno Hatta,"ujar dia.

Peran Bank Dunia dalam kenaikan harga BBM di Indonesia

Kekecewaan sebagian masyarakat Indonesia terkait dengan kenaikan harga BBM pada akhir Mei lalu belum sepenuhnya mereda. Namun, hal itu tak menyurutkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengusulkan kembali kenaikan harga BBM hingga sesuai dengan harga pasar.Dalam running text yang ditayangkan sebuah televisi swasta nasional belum lama ini disebutkan bahwa� Bappenas mengusulkan agar pada 2009 pemerintah dapat menaikan harga BBM secara bertahap dalam setiap bulannya hingga sesuai dengan harga BBM di pasar dunia.

Apabila dikaji lebih jauh usulan Bappenas itu sejatinya tidak terkait langsung dengan upaya penghematan energi fosil, tetapi terkait erat dengan upaya mengejar target pemenuhan kominten kebijakan yang harus dibuat pemerintah setelah menerima pinjaman dari Bank Dunia.Pada 2003 pemerintah menerima pinjaman Bank Dunia untuk membiayai proyek Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening. Menurut dokumen Bank Dunia, proyek tersebut bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam usahanya menghilangkan subsidi BBM secara bertahap (KAU, 2008).Campur tangan Bank Dunia tersebut semakin tampak dari pernyataan Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia pada dua hari setelah kenaikan harga BBM. Menurut dia, kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen cukup kompatibel dengan anggaran pemerintah.Perparah kemiskinanPadahal upaya penyesuaian harga BBM dengan harga pasar dunia dipastikan semakin memukul kehidupan rakyat. Betapa tidak? Pada saat pendapatan sebagian masyarakat kita masih tergolong rendah tetapi harus dipaksa membeli harga BBM sesuai dengan harga pasar.

Untuk mengikuti kemauan Bank Dunia itulah, selama berkuasa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sudah tiga kali menaikkan harga BBM.Akibatnya, angka kemiskinan di negeri ini pun bertambah. Sebuah penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara jelas menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada 2008 ini akan bertambah 4,5 juta orang akibat kenaikan harga BBM. Total orang miskin diperkirakan akan mencapai 41,7 juta jiwa atau 21,92 persen dari total penduduk, jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8 persen-15 persen.Hal itu diperkuat dengan kenyataan empiris di lapangan, tidak lama berselang setelah kenaikan BBM harga sayuran di pasar-pasar tradisional di Jakarta pun mulai naik. Tomat, yang sebelumnya dijual Rp4.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram, sedangkan cabai merah yang semula Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram mulai merangkak naik.Bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di Semarang sebagian nelayan Kampung Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, mulai berhenti mencari ikan sejak beberapa hari lalu setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka tidak mampu menutup biaya operasional melaut yang naik hingga 50 persen.�

Untuk meredam keresahan masyarakat akibat semakin lemahnya daya beli mereka terhadap kebutuhan sehari-hari tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulannya. Uang sebesar itu pun dipastikan tidak akan memadai di tengah naiknya kebutuhan harga barang-barang akibat kenaikan harga BBM.Terlepas dari mencukupi atau tidaknya BLT yang disalurkan pemerintah, jika dicermati secara lebih jauh program BLT sejatinya juga mengadopsi paradigma sistem ekonomi-politik neoliberal yang gencar dipromosikan oleh Bank Dunia, ADB, dan IMF di negeri ini.Para penganjur sistem neoliberal sadar bahwa penerapan sistem ini akan memukul kelompok miskin. Namun, mereka yakin bahwa dampak buruk penerapan sistem ini akan bersifat sementara. Lama kelamaan masyarakat miskin akan mampu beradaptasi dengan sistem ini. Untuk mengatasai dampak buruk yang menurut mereka bersifat sementara itu, negara harus memberikan bantuan bagi kelompok miskin agar dalam waktu singkat dapat beradaptasi dengan sistem neoliberal tersebut (Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual, 2004).Sistem neoliberal sendiri diciptakan untuk melucuti peran negara dalam mengatur ekonomi. Menurut sistem ini, pengaturan ekonomi seharusnya diserahkan kepada korporasi melalui mekanisme pasar. Sektor energi adalah salah satu pintu masuk bagi upaya meliberalkan sistem ekonomi dan politik di Tanah Air.Jika sektor ini sudah diserahkan secara bulat-bulat kepada mekanisme pasar maka sektor lainnya, seperti pangan dan pendidikan akan lebih mudah untuk diserahkan pada mekanisme serupa.Untuk itulah, pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap usulan Bank Dunia melalui Bappenas yang menginginkan harga energi disesuaikan dengan harga pasar. Dampak sosial di masyarakat harus diperhitungkan oleh pemerintah sebelum menerima secara bulat-bulat usulan tersebut.Memang tidak dapat dipungkiri pula bahwa konsumsi BBM di negeri ini sangat tinggi sehingga mengharuskan pemerintah untuk merogoh koceknya guna membiayai impor BBM. Namun, kondisi itu tidak bisa membenarkan munculnya kebijakan menaikkan harga BBM hingga sesuai dengan harga pasar.Pemerintah masih mampu mengupayakan kebijakan untuk mengerem laju konsumsi BBM di dalam negeri, misalnya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi publik.Namun, tampaknya kebijakan seperti itu justru tidak pernah muncul, pemerintah lebih suka menuruti keinginan Bank Dunia seperti yang telah disampaikan oleh Bappenas. Rupanya pujian dari Bank Dunia lebih memikat hati para pengambil kebijakan di negeri ini dibandingkan dengan melihat rakyatnya bersuka ria karena terlepas dari belenggu pemiskinan.

Oleh : Firdaus Cahyadi Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-IndonesiaSumber : Bisnis Indonesia (17 Juni 2008)

Aksi Mahasiswa dan Anarkisme ???

Oleh : Hadi jatmiko
Mahasiswa FT UMP dan Aktivis sarekat Hijau Indonesia ( SHI ) DPW Sumsel


Kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh SBY–JK pada Bulan Mei yang mencapai 23% kemarin telah menuai Protes dan aksi yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai sektoral baik itu Buruh, Petani, Miskin Kota dan Mahasiswa, mereka tak henti-hentinya melakukan aksi disetiap hari dan seluruh pelosok negeri yang kaya akan sumber daya alam dan negeri setengah Jajahan, Aksi-aksi protes ini pun semakin hari semakin besar. Namun pada awal bulan juni kemarin aksi-aksi protes yang setiap hari mewarnai media televisi maupun media cetak ini harus ditenggelamkan beritanya oleh bentrokan yang terjadi dilapangan Monumen Nasional ( Monas ) antara Laskar Islam bersama Front Pembela Islam melawan sebuah aliansi masyarakat sipil yang menamakan dirinya dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan ( AKKBB ), adapun pemicu bentrok antara kedua nya yaitu persoalan “Agama Ahmadiyah”. AKKBB mendukung keberadaan Ahmadiyah yang selama ini di perlakukan tidak adil ( Baca Refresif ) oleh beberapa Ormas Islam karena menurut mereka siapapun tidak boleh melarang seseorang untuk meyakini keyakinan nya seperti Ahmadiyah sedangkan LI dan FPI menolak Ahmadiyah dengan alasan Ahmadiyah telah melakukan penistaan terhadap Agama Islam, berdasarkan pengamatan dari beberapa Tokoh nasional seperti Amien Rais dan hasyim muzadi terhadap bentrokan tersebut ( Insiden Monas ) mereka mengatakan bahwa ada pihak lain yang bermain atau berada dibalik kejadian itu yang menginginkan bentrokan tersebut terjadi sehingga persoalan Rakyat Indonesia atas kenaikan harga BBM teralihkan. Dan ini memang salah satu media yang paling efektif jika ingin membuat bentrokan ( permusuhan ) antara sesama masyarakat sipil di Indonesia, ini dapat kita lihat diberbagai kejadian yang ada contohnya kejadian di Poso, Maluku, dll. Dan dari kejadian ini pula apabila kita telusuri banyak pihak-pihak berada di belakang yang memperoleh keuntungan atas berselisihan yang (bisa saja penguasa yang berkuasa).

Sementara pikiran kita masih terus mengikuti dan menganalisa tentang apa sebenarnya yang diinginkan oleh pembuat insiden monas ini terjadi seperti yang diharapkan oleh pencipta kejadian, Pada tanggal 19 juni 2008 tepatnya jam 11.30 WIB, kita dikejutkan sebuah berita kematian seorang Aktivis mahasiswa yang bernama maftuh alias Nanang Korban penyerangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap kampus Universitas Nasional ( UNAS ) saat Mahasiswa Mengadakan aksi Protes atas kenaikan harga BBM pada tanggal 24 mei 2008 yang lalu. Berdasarkan keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pusat Pertamina ( RSPP ) Maftuh meninggal disebabkan oleh serangan Virus HIV yang telah menjalar ditubuhnya ini membuat banyak teman-teman Aktivis mahasiswa serta tokoh-tokoh politik Nasional Tidak Percaya Atas Keterangan ini karena menurut keterangan dari Dokter Rumah Sakit Kristen Indonesia yang pernah merawat Maftuh sebelum dibawah ke RSPP, saat itu menyebutkan bahwa maftuh mengalami infeksi di sekujur tubuhnya akibat dari luka yang dideritanya dikepala yang disebabkan oleh pentungan tongkat aparat kepolisian. Kontradiksi yang terjadi atas kesimpang siuran keterangan dokter ini, membuat kawan-kawan maftuh yang terdiri dari mahasiswa diberbagai universitas yang ada di Indonesia pada hari selasa ( 24/06 ) melakukan aksi di depan Gedung DPR dengan berbagai Tuntutan yaitu meminta kepolisian bertanggung jawab atas kematian Maftuh dan meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut kebijakan atas kenaikan harga BBM yang dianggap telah menyengsarakan rakyat, namun aksi damai yang diikuti oleh Ratusan mahasiswa dan berbagai Ormas tersebut menjelang sore hari beralih menjadi Aksi Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang sejak awal aksi dimulai, telah berada disana ( Gedung DPR ) sehingga menimbulkan kerusuhan yang diwarnai dengan pembakaran mobil berplat ( Nomor Polisi ) berwarna merah yang dilakukan oleh Mahasiswa tepat didepan universitas Kristen Atmajaya, bentrokan ini menurut pemberitaan di media ( www.kompas.com tgl 26 juni 2008 ) dipicu oleh provokasi yang dilakukan oleh aparat kepolisisn yang menyemprotkan air dari Mobil water canon kearah rombongan Mahasiswa yang bertujuan untuk membubarkan aksi mahasiswa yang mulai bergerak memaksakan diri untuk masuk ke gedung DPR hal ini dikarena adanya informasi yang didapat Mahasiswa bahwa anggota dewan yang sedang melakukan rapat paripurna membahas hak angket di dalam gedung DPR ada kemungkinan akan mengalami kegagalan.

Atas kejadian kerusuahan tersebut mata media baik itu elektronik maupun media cetak melalui kontributor dan para wartawan nya mulai tertuju kembali untuk memberitakan dan menulis tentang berita kerusuhan yang terjadi karena aksi tolak kenaikan BBM yang selama ini telah menghilang tertutupi oleh berita-berita lain. Namun dari beberapa pengamatan yang dilakukan terhadap media yang menuliskan pemberitaan tentang aksi bentrok antar mahasiswa dan aparat kepolisian tersebut terjadi kesalahan sehingga hal ini menimbulkan pemaknaan yang berbeda bagi pembaca dan berdampak terhadap menjauh nya gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan masyarakat yang dibela dan disuarakan nya, Wartawan selalu membuat berita tentang kerusuhan tersebut dengan kata anarkisme misal tulisan dalam berita “Demo kenaikan BBM yang dilakukan oleh mahasiswa berakhir dengan Anarkis,dan Tindakan Anarki mewarnai Demo kenaikan BBM “

Namun hal ini sepertinya sampai kapan pun, wartawan selalu dan akan selalu menggunakan kata anarkis untuk menggantikan kata “rusuh”, “bentrok”, “kekerasan”, “aksi liar” dan lain-lain yang semakna. Padahal, sebeenarnya anarkisme itu adalah sebuah paham politik, yang sama halnya seperti sosialisme, marxisme dan isme-isme yang lain, oleh karenanya kata anarkis merujuk pada orangnya, yakni mereka yang menganut paham anarkisme, Kata anarkisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, tersusun dari dua kata “an” (tidak) dan “archy” (ketua). Anarkisme berarti tidak adanya pemimpin, tidak adanya pemerintahan. Para penganut anarkisme menolak kebutuhan akan otoritas tersentral atau negara tunggal, satu-satunya pemerintahan yang kita kenal sampai hari ini. Sebagaimana diterima sampai hari ini pula, negara berdaulat adalah sumber otoritas politik, yang menentukan harga cabe, membuat peraturan mengenai pembatasan penjualan bensin, dan mengumumkan kenaikan harga BBM, sekaligus merancang sebuah sistem kompensasi untuk meredam protes masyarakat.

Yang ditolak oleh kaum anarkis sebenarnya bukanlah konsep pemerintah sebagai negara, melainkan ide tentang suatu tatanan berkuasa yang menuntut dan menghendaki kepatuhan (bahkan kalau perlu nyawa) warganya. Tatanan ini membuat siapa pun yang tidak patuh akan ditindas, didenda, diremehkan, diusik, diburu, disiksa, dipukuli, dilucuti, dicekik, dipenjara, dihakimi, dihukum, ditembak, dideportasi, dikorbankan.

Di antara paham-paham lain, anarkisme barangkali memang relatif tidak populer, tapi setidak-tidaknya tetap saja ada penganutnya. Kita perlu menghargai mereka. Jadi, mari kita hentikan menggunakan kata anarkis untuk menyebut tindakan kekerasan yang mewarnai sebuah demo. Bahasa Indonesia cukup kaya dengan kata-kata untuk melukiskan situasi ricuh, kacau tak terkendali, yang ditimbulkan oleh perseteruan dua pihak, seperti sering terjadi antara demonstran dengan polisi. Dan, tak perlu menjadi orang jenius untuk tidak selalu menyalahpahami kata anarki, anarkis dan anarkisme namun semua nya itu juga kembali kepada pemerintah saat ini karena ketika semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berpihak kepada rakyat atau pemerintah benar-benar memahami makna demokrasi yang sesungguhnya serta selalu mendiskuskan nya terlebih dahulu setiap kebijakan yang akan di keluarkan kepada rakyat maka pasti tidak akan ada kerusuhan,bentrokan dan aksi protes dari Mahasiswa dan Rakyat.

SBY tak hadir di persidangan gugatan Rakyat atas Kenaikan BBM

JAKARTA, KAMIS - Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam dua kali persidangan gugatan class action masyarakat Indonesia terhadapnya terkait keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)) disayangkan pihak penggugat.

Pihak penggugat yang tergabung dalam Serikat Pengacara Rakyat mengatakan pengadilan merupakan tempat yang cocok bagi Presiden SBY dan para penolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berargumentasi soal keputusan menaikan harga BBM. Presiden juga dapat memanfaatkan momen itu untuk mempertanggungjawabkan keputusannya menaikkan harga BBM kepada masyarakat Indonesia.Sayangnya, keinginan para pengacara yang mengklaim diri mereka mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini belum tentu terpenuhi.

Dalam dua persidangan sebelumnya Presiden SBY tidak hadir dalam persidangan.Habibburokhman mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM telah menyengsarakan rakyat. Gugatan yang mereka layangkan ke pengadilan tersebut bertujuan untuk menghukum SBY dengan membayar ganti rugi 1 Triliun atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan keputusannya menaikkan harga BBM, membatalkan keputusan menaikkan harga BBM dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kebijakan tersebut melalui media massa.

Saat dihubungi, Laswan, Kuasa Hukum Presiden SBY mengatakan untuk persidangan kali ini, Kamis (26/6) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berhalangan hadir. Ditanya alasan orang nomor satu di Indonesia tersebut mangkir dari persidangan, Laswan mengatakan semuanya diserahkan ke Kuasa Hukum.

Untuk persidangan kali ini, Laswan memastikan bahwa ia sudah menerima surat kuasa sebagai Kuasa Hukum Presiden SBY. "Semuanya diserahkan kepada Kuasa Hukum. Saya sudah terima surat kuasanya," kata Laswan via telepon.

Dampak Setelah Surat Edaran Mendagri Nomor 188.2/1189/Sj dilaksanakan !!!

Oleh : Hadi Jatmiko
Aktifis Sarekat Hijau Indonesia ( SHI ) DPW Sum-sel dan Mahasiswa FT UMP

Genderang perang Pemilihan Gubernur Sumatera selatan semakin hari semakin terasa nyaring. Banyak calon yang diprediksikan akan ikut meramaikan kompetisi pemilihan orang Nomor satu di Propinsi yang menduduki peringkat ke lima terkaya pada era Otonomi Daerah. Namun semua prediksi akan banyak nya calon yang akan maju di Pilkada Sumatera Selatan saat ini harus kita pupuskan dan dihilangkan sebab sampai hari penutupan pendaftaran calon peserta Pilkada yang dilakukan oleh KPU Daerah Sumatera selatan pada tanggal 19 juni kemarin hanya ada calon 2 kandidat yang mengembalikan Formulir Peserta pilkada Gubernur Sumatera selatan, 2 calon tersebut adalah Ir.Alek Noerdin berpasangan dengan Eddy Yusuf. SH pasangan ini didukung oleh 5 partai yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Banteng Nasional Kemerdekaan (PNBK), serta Partai Golkar. Calon selanjutnya adalah Ir Syahrial oesman yang berpasangan dengan Helmi yahya yang di dukung oleh 15 partai yaitu PDI-P, PPP, PKS, Partai Damai Sejahtera, PPNU, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, Partai Persatuan Demokrat Kebangsaan, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Serikat Islam, Partai Persatuan Demokrasi, dan Partai Pelopor..

Kedua calon tersebut baik itu Ir H Alex Noerdin maupun Ir Syahrial oesman semua nya adalah orang – orang yang mempunyai jabatan Politik di Sumatera Selatan, Ir alex Noerdin menduduki Jabatan sebagai Bupati Musi Banyuasin ( MUBA ) periode 2006 - 2011 dan Ir Syahrial Oesman dengan jabatan sebagai Gubernur Sumatera Selatan periode 2003 -2008 kedua calon tersebut disebut dengan calon Incumbent. Setelah keluarnya surat dari Mendagri H Mardiyanto Nomor 188.2/1189/Sj tanggal 7 Mei lalu maka, kedua calon tersebut harus rela meletakan Jabatan nya sebagai Bupati dan Gubernur di wilyah Sumatera selatan sebelum mereka mendaftarkan diri sebagai Calon Paserta Pilkada Sumatera selatan,adapun salah satu Bunyi surat edaran yang merupakan tindak lanjut dari UU No 12/2008 atas Perubahan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Point Nomor 2 yang mengharuskan Kepala Daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala daerah meletakan jabatan nya yitu “ Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri/dicalonkan dalam Pemilu Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran yang bersangkutan “.Berdasarkan surat Edaran ini Kedua calon Peserta pada tanggal 19 juni 2008 kemarin atau satu hari sebelum pengembalian Formulir pendaftaran telah mengundurkan diri dari Jabatan nya sebagai Kepala Daerah.

Keluarnya surat edaran dari Mendagri tersebut adalah membawa sebuah harapan bagi masyarakat untuk mengawal proses Demokrasi di indonesia, yang kita ketahui bersama bahwa Pilar utama Demokrasi adalah kesetaraan dan keadilan. Karena selama ini dalam setiap proses Pemilihan Kepala Daerah yang di ikuti oleh calon incumbent yang memperebutkan kembali jabatan yang telah didudukinya selalu mengundang masalah yaitu banyak kecurangan- kecurangan yang terjadi dan selalu mendiskriminasi calon dari pasangan lawan politiknya dampak dari hal ini maka hampir semua Daerah di Sumatera Selatan yang telah melalui proses Pilkada selalu dimenangkan oleh Calon Incumbent yang selama ini berada di posisi yang akan diperebutkan nya kembali. Dari banyaknya penelitian yang dilakukan oleh Organisasi–organisasi Independent pemantauan Pemilihan Kepala daerah di Indonesia Contohnya KIPPDA ( Komite Independent Pemantau Pemilu Daerah) Sumatera selatan banyak ditemukan beberapa kecurangan atau faktor penyebab kenapa calon Incumbent selalu meraih kemenangan dalam kompetisi Pilkada adapun Faktor-faktor tersebut adalah Faktor popularitas dan penguasaan opini publik. Seorang incumbent tentu saja sudah banyak dikenal oleh masyarakat di daerahnya karena kedudukannya sebagai orang nomor satu di daerahnya. Dengan demikian ia lebih populer dibadingkan dengan yang lain. Dengan popularitas yang dimiliki tersebut merupakan modal sosial bagi incumbent untuk mendapat dukungan masyarakat di daerah. Selain itu, incumbent dapat menguasai opini publik di daerahnya. Melalui kemampuan incumbent menaikkan citra dirinya, mereka dapat "menguasai" media massa. Selama masa kampanye, misalnya, mereka dapat menciptakan isu yang menarik perhatian media, sehingga publikasi kampanyenya luas. Melalui jaringan birokrasi, incumbent dapat memobilisasi mesin birokrasi untuk memobilisasi massa. Sebagai kepala daerah yang sedang berkuasa, ia dapat memanfaatkan program-program dan anggaran pemerintah (baik dari pusat maupun daerah) untuk mengapitalisasi popularitasnya. Bentuk kunjungan-kunjungan kedinasan secara tidak langsung juga dapat menjadi "fasilitas gratis" untuk menanam simpati dan menarik simpati massa. Kucuran bantuan yang nota bene dari pemerintah, secara psikologis dapat kian merekatkan hubungan emosional.

Selanjutnya setelah semua calon dari pemilukada Sumsel mundur dari jabatanya sebagai Kepala Daerah maka bukan berarti bahwa semua kecurangan – kecurang yang terjadi dan menodai makna Demokrasi yang biasa dilakukan incumbent pada Pilkada seperti yang disebutkan diatas akan hilang karena ketika seorang incumbent berani mengambil keputusan untuk meletakan jabatan nya sudah pasti mereka telah menyiapkan orang-orang nya untuk menjaga “gawang” yang selama ini digunakan untuk mendukung kemenangan dalam Pilkada, Contohnya banyak nya Kepala Dinas yang ada dilingkungan pemerintahan sumatera selatan dan di Daerah yang mengintimidasi para bawahanya untuk memilih calon si A dan si B, hal lain nya yaitu semua Dinas yang ada membuat atau menciptakan program–program yang ada di Dinas masing-masing untuk masyarakat yang intinya mensosialisasikan keberhasilan dari pasangan calon dalam memimpin daerah nya sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengalihan tugas yang di berikan oleh Calon yang selama ini sebagai Pimpinan kepada Kepala dinas dan Second Man yang ada didaerah secara tidak langsung.

Melihat dinamika yang terjadi diatas maka sesungguhnya apa yang diharapkan semua pihak seperti yang telah disebutkan di atas tentang Keadilan dan Kesetaraan setelah munculnya surat edaran dari Mendagri tersebut tidaklah ada pengaruhnya sama sekali terhadap dinamika Politik Lokal di sumatera selatan karena peran yang paling penting diefektikan oleh Pemerintah untuk mewujudkan sebuah keadilan dan sportifitas dalam pelaksanaan Pilkada di sumatera selatan adalah peran dari panitia penyelengara Pemilu dalam hal ini KPUD yang diperbantukan oleh Panwaslu serta Institusi Yudikatif yang ada di sumatera selatan sebab Ketiga pilar inilah yang paling penting dalam mengawal agar terciptanya Pilkada yang Demokratis. Kita ketahui bahwa untuk menegakan sebuah sistem yang berkeadilan dan kesetaraan dalam proses Pemilukada Pemerintah telah membuat sebuah satuan kerja yang bernama Panwaslu/Banwaslu yang Berdasarkan tugasnya diatur pada UU No 22 tahun2007 pasal 73 huruf b, c dan d; b. Yaitu menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; , dalam pasal ini jelas terlihat bagaimana proses dari kerja Panwaslu dalam mengkoordiansikan hasil pantauan nya terhadap proses pemilu yang sedang berjalan ke semua Pihak baik KPU dan Pihak berwenang sehingga apabila salah satu dari institusi ini tidak bertindak atau berada di Posisi Netral maka sia-sialah kerja dari institusi satunya, namun kita tetap berharap sebagai masyarakat semoga semua orang yang menduduki jabatannya di ketiga institusi ini adalah orang – orang terpilih dan benar-benar bekerja untuk rakyat sumatera selatan bukan untuk Calon calon yang bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan sehingga hasil dari PILKADA Sumatera selatan ini nanti pemenangnya adalah orang yang benar-benar bersedia menjadi Pelayan Masyarakat.

SD dan SMP Negeri Dilarang Jual Buku Pelajaran

Rabu, 25 Juni 2008 19:02 WIB

JAKARTA, RABU - Selain dilarang memungut uang, terhitung mulai tahun ajaran 2008 tidak ada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri yang boleh menjual buku pelajaran kepada para siswanya. Buku wajib tersebut juga tidak lagi harus berganti setiap tahun.
"Semua buku pelajaran untuk SD dan SMP sudah disediakan oleh pemerintah melalui dana biaya operasional sekolah (BOS)," kata Kepala Sub Dinas Standarisasi dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Kamaluddin usai dialog tentang Peluang, Hambatan, dan Tantangan Kelangsungan Pendidikan di Jakarta, Rabu (25/6).
Menurut Kamaluddin, sekolah dilarang menjual buku pelajaran karena Menteri Pendidikan Nasional sudah membeli 49 judul buku untuk murid kelas satu sampai enam SD dan kelas satu sampai tiga SMP. Buku-buku pelajaran tersebut akan digunakan selama lima tahun. Dalam kurun waktu itu, buku-buku tersebut tidak akan diganti.
"Karena buku-buku sudah disediakan pemerintah, sekolah meminjamkan kepada para siswanya secara gratis, tanpa ada biaya apapun termasuk tidak ada biaya untuk perawatan," jelas Kamaluddin.
Tidak hanya buku, Dinas Pendidikan Dasar DKI juga melarang pihak sekolah baik SD dan SMP negeri menjual pakaian seragam kepada para siswanya. "Pihak sekolah tidak boleh menjual seragam. Orangtua bebas memilih mau membeli seragam di mana saja," tegas Kamaluddin.
Pungutan
Menyinggung soal SD dan SMP gratis di Jakarta, Kamaluddin membenarkan, selama ini belum ada petunjuk teknis(Juknis) tentang komite sekolah (Komsek). Dengan begitu, Komsek ini seringkali dijadikan alat oleh pihak pimpinan sekolah untuk memungut sejumlah uang kepada orangtua dari siswa baru pada penerimaan siswa baru.
"Kami harapkan Juknis Komsek sudah jadi pada Juli mendatang. Penyusunan Juknis ini akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta, karena pada dasarnya Juknis tersebut juga akan diberlakukan untuk SMA negeri," papar Kamaluddin.
Kamaluddin membenarkan, sejak tahun 2005 banyak ditemukan sekolah baik SD dan SMP negeri terutama unggulan yang tetap memungut biaya kepada orangtua murid baru. Padahal sejak itu Pemerintah Provinsi DKI memberlakukan SD dan SMP gratis sejak tahun 2005.
"Sudah banyak pimpinan sekolah yang sudah kami tindak karena melanggar aturan, tetap memungut biaya kepada murid baru. Ada puluhan kepala sekolah yang sudah diproses di tim pembinaan aparatur Dinas Dikdas DKI," tambah Kamluddin.

Berita dari Kompas

Berita Foto Aksi Tolak Kenaikan BBM

Pria Bertopi Merah itu Anggota Polisi

Selasa, 24 Juni 2008 21:54 WIB
JAKARTA, SELASA - Buyar sudah tanda tanya besar mengenai seseorang yang diduga sebagai pemicu insiden Monas 1 Juni lalu. Pada malam ini, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen R Abubakar N, mengungkapkan pria bertopi merah itu adalah seorang anggota Polres Tangerang berpangkat Bripka.
"Dia adalah Bripka Iskandar Saleh. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam proses penyelidikan. Pada waktu itu, dia sedang mendampingi istrinya, anaknya, dan mertuanya, yang mendapat undangan dari Ahmadiyah Tangerang untuk mengikuti acara AKKBB," ujar Abubakar saat memberikan keterangan pers di Polda Metrojaya, Selasa (24/6).
Menurut dia, setelah melakukan pengecekan, Iskandar tidak termasuk dalam 74 petugas yang mendapat bekal senjata api. Oleh karena itu, dia menegaskan senjata tersebut bukan inventaris dinas.
Malam ini, Abubakar bersama pakar telematika, Roy Suryo, memperlihatkan rekaman kronologis insiden Monas. Dari video ini, terungkap pria bersenjata itu, mengenakan topi merah yang dibagikan pihak kepolisian dalam suatu acara. Pada video itu, juga tidak terlihat Iskandar mengacungkan senjata.
"Yang jelas, siapa laki-laki yang mengacungkan senjata itu. Jika ada pihak yang mengatakan kerusuhan itu dipicu oleh seorang laki-laki yang membawa senjata, Anda sendiri bisa melihat. Dia hanya melindungi anak dan istrinya," jelasnya.

Mahasiswa Gelar Aksi Solidaritas Kematian Maftuh

Jumat, 20 Juni 2008 17:23 WIB
JAKARTA, JUMAT - Kematian Maftuh Fauzi, mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang menjadi korban penyerangan aparat kepolisian di Kampus UNAS, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu menimbulkan duka mendalam. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Pusat, Jumat (20/6), tempat pria yang akrab disapa Sader ini menghembuskan nafas terakhir.

Dengan membawa poster bertulis 'Turut Berduka Atas Meninggalnya Pejuang UNAS', para mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi seperti Mpu Tantular, UNAS, UIN, UBK, UKI, dan beberapa mahasiswa dari Yogyakarta terus berorasi menyerukan keprihatinanya di salah satu pintu masuk RSPP.

Cepi, salah satu mahasiswa UNAS yang ikut serta dalam aksi tersebut mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Maftuh Fauzi. Cepi menuturkan, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Maftuh telah dirawat di RSPP selama dua hari. Sebelumnya, ia sempat dirawat di Rumah Sakit UKI.

Pasca penyerangan aparat ke Kampus UNAS, Maftuh bersama 30 mahasiswa UNAS lainnya ditahan di Polres Jakarta Selatan. Akibat penyerangan tersebut, Maftuh berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.Mahasiswa yang berdomisili di Jalan Danau Tempe III No 241 RT 8/ RW 6 Sukmajaya Depok Timur itu mengalami kebocoran pada dahinya dan luka di bagian dalam otak dan tulang rusuknya.

Setelah mendapat jahitan, korban masih harus ditahan selama sembilan hari di Polres Jakarta Selatan.Tiga hari setelah dibebaskan, tepatnya pada 5 Juni, korban dirawat di RS UKI. Pihak dokter yang menanganinya saat itu mengatakan pembuluh darah bagian otaknya pecah. Berselang seminggu, korban pun dipindahkan ke RSPP. Namun nyawanya tak tertolong.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/20/17231637/mahasiswa.gelar.aksi.solidaritas.kematian.maftuh

Maftuh Fauzi, Mahasiswa Unas Meninggal

20/06/2008 18:10 Kasus Unas Liputan6.com, Jakarta: Maftuh Fauzi, salah satu mahasiswa Universitas Nasional yang sempat ditahan polisi saat penyerangan kampus meninggal, Jumat (20/6). Sebelum meninggal Maftuh sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pihak rumah sakit menyatakan Maftuh meninggal akibat infeksi menyeluruh sehingga organ tubuhnya tak berfungsi. Maftuh meninggal pada usia 27 tahun. Mahasiswa angkatan 2003 ini dirawat di RSPP sejak 18 Juni lalu. Maftuh termasuk 31 mahasiswa yang paling akhir dibebaskan Kepolisian Resor Jakarta Selatan setelah insiden penyerangan kampus Unas. Empat hari setelah dibebaskan ia langsung dirawat di RS Universitas Kristen Indonesia lalu dirujuk ke RSPP. Kematian Maftuh langsung disambut aksi keprihatinan rekan-rekannya. Insiden Unas berawal dari unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Unjuk rasa yang berlangsung hingga dini hari berakhir dengan kericuhan. Polisi merangsek masuk ke dalam kampus dengan alasan diserang terlebih dulu oleh mahasiswa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden Unas [baca: Ada Pelanggaran HAM di Kasus Unas ].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Kontrak Sosial di tengah Pemilukada

Oleh : Hadi jatmiko

Aktifis Sarekat Hijau Indonesia ( SHI ) DPW Sumsel dan mahasiswa FT UMP

Bulan oktober 2008, kita dihadapkan pada Pesta rakyat sumsel yaitu berupa pemilihan Orang Nomor 1 di sumsel. Ada beberapa bakal calon yang saat ini telah muncul dipermukaan atau yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon yaitu Ir syahrial Oesman ( Incumbent ) yang berpasangan dengan seorang Manajer handal acara infotaiment di televisi swasta nasional yaitu Helmy yahya Calon Berikutnya adalah Ir Alex Noerdin yang menjabat sebagai Bupati Musi banyuasin berpasangan dengan H. Eddy Yusuf SH.MM yang juga menjabat sebagai orang Nomor 1 ( Bupati ) di Kabupaten OKU Induk. Dari semua calon ini masing – masing memiliki kelebihan dalam memanajemen pemerintah daerah yang di pimpinnya hal ini dapat kita lihat,baca dan dengar di media cetak dan elektronik baik lokal maupun Nasional.

Berangkat dari keinginan semua bakal calon untuk menjadi kompetitor dalam kompetisi yang dinamakan Pemilukada maka persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh para bakal calon adalah dukungan oleh partai yang mempunyai kursi di parlemen minimal sebanyak 15 %, hal ini Sesungguhnya di karenakan Penempatan posisi parpol dalam konteks pilkada merupakan akibat dari simplifikasi terhadap realitas perpolitikan di daerah baik kota, kabupaten maupun provinsi.Simplifikasi ini mendorong lahirnya pemikiran bahwa konstelasi politik di daerah harus mengacu kepada konstelasi politik di tingkat nasional, dimana partai-partai politiklah yang berhak mengajukan pasangan pemimpin.Padahal teorinya pusat dan daerah mempunyai fungsi dan peran yang berbeda dalam pembangunan nasional Selain itu, hampir semua parpol di daerah tidak memiliki mekanisme perekrutan yang transparan dengan indikator yang dapat diertanggung jawabkan kepada publik/konstituen dalam menjaring kandidat yang akan dijagokan dalam pilkada. Bahkan permainan politik uangpun kental mewarnai dari proses ini.hal Inilah salah satu sebab mengapa banyak pihak khawatir terhadap kualitas produk pilkada.Kita bisa gambarkan ketika parpol lebih menginginkan figure yang memiliki ”gizi” yang banyak, sehungga tokoh independen yang sesungguhnya layak untuk menjadi calon pemimpin tidak akan kuat menanggung biaya politik yang wajib diberikan sebagai kompensasi atas dukungan politik yang diberikan parpol atau gabungan parpol. Dengan itu, yang akan maju sebagai calon kepala daerah adalah pihak-pihak yang dapat dengan mudah memperkaya parpol dengan gizi tinggi ( Mesin ATM ).Berangkat dari kejadian seperti inilah seorang pemikir prancis yang bernama Jean-Jacques Rousseau menggeluarkan sebuah ide cemerlang atau solusi bagi masyarakat agar tidak terjebak dengan politikus-politikus busuk dalam pemilihan pemimpin yaitu sebuah kontrak sosial.

Kontrak Negara terhadap Rakyat
Negara menurut Rousseau ( Filsuf prancis ) adalah persekutuan yang bersifat pasif, sedangkan dalam kondisi aktifnya disebut pemerintahan. Dalam perbandingannya dengan kekuatan lain disebut kekuasaan. Sedangkan, mereka yang tergabung dalam kesatuan bernama negara itu disebut penduduk dan ketika penduduk dihubungkan dengan pemerintahan disebut warga negara sedangkan dihubungkan dengan hukum negara disebut masyarakat.Pemerintahan didirikan atas keseluruhan individu yang membentuknya, tidak bisa memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan mereka yang membentuknya (rakyat). Pemerintahan dan negara adalah buah dari terciptanya kekompakan sosial, di mana setiap individu pembentuknya merasa memiliki kepentingan untuk menyatukan diri dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun seiring waktu, tentu kepentingan atau disebut juga kehendak umum akan beragam bersamaan dengan semakin kompleksnya masyarakat, dan di sinilah kemudian fungsi pemerintah berperan yakni untuk memprioritaskan kehendak umum yang didahulukan pemenuhannya.

Pada hakikatnya, kontrak sosial sudah tercipta sejak awal sebelum negara atau pemerintahan berdiri dan dijalankan. Jika merujuk pada pemahaman ini, dalam kaitannya dengan Indonesia, kita bisa melihat sisi historis dari landasan dan latar belakang berdirinya negara ini, yang senyatanya bisa kita lihat pada pembukaan UUD ’45 alinea IV di mana diterangkan tujuan berdirinya NKRI. Di antaranya, (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Merujuk pada kontrak sosial (perjanjian sosial) di atas adalah menjadi kewajiban pemerintah yang menjalankan negara untuk mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keempat tujuan tersebut. Adapun jika senyatanya tujuan tersebut diabaikan atau bahkan dikhianati, pemerintah telah melanggar kontrak sosial dengan rakyat yang dipimpinnya

Pemilukada transisi sosial
Sesungguhnya Kotrak sosial adalah sebuah cara bagaimanan menempatkan posisi antara rakyat atau pemilih dengan Calon kepala daerah yang terpilih nanti menjadi seimbang sehingga apa yang menjadi kebutuhan utama rakyat atas kesejahteraan hidup akan tercapai. Dalam kontrak sosial mekanisme yang di pakai adalah Calon diberi kekuasaan, rakyat mendapatkan tugas penilaian (pengontrolan). Kontrol oleh rakyat berarti, hak pengawasan dan penilaian jalannya pilkada tidak oleh parpol atau penguasa tetapi oleh gerakan massif partisipasi rakyat secara langsung. Dan hal Ini merupakan implikasi penempatan rakyat sebagai subjek pemilu.

Posisi politik seperti ini tidak sekedar memberikan suara, tetapi juga akses dan kontrol yang antara lain berlangsung dalam arena kontrak sosial seperti yang disebutkan. Partisipasi politik rakyat seperti ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam menuntaskan transisi politik kearah konsolidasi demokrasi. Sehingga moment pilkada akan selalu dikilas balik sebagai moment bermakna bagi perbaikan nasib bukan sebagai objek yang selalu menjadi korban. Dengan demikian, pilkada akan mengembalikan hak-hak politik rakyat untuk menentukan kepala daerah sendiri. Peristiwa politik Pemilukada ini sebenarnya dapat sekaligus menegaskan bahwa masyarakat menjadi arah penentu yang dapat memberikan hukuman politik kepada sang calon di daerah dan akan menjadi subyek politik yang sangat menentukan kemajuan atau kemunduran daerahnya. Dalam konteks itu, penguatan kontrol oleh rakyat akan menjadi sebuah hal yang sangat vital untuk meminta tanggungjawab calon dalam bentuk apapun usai pemilu atas apa yang menjadi programnya dan janjinya. Artinya, jikalau calon tidak menjalankan amanat sesuai kontrak sosial saat pemilu, maka rakyat berhak pula melakukan tuntutan hukum. Ini merupakan langkah strategis agar manipulasi dapat dicegah. Sehingga pengertiannya, pilkada tidak berhenti hanya sebatas pada praktik pemberian suara rakyat kepada calon, tetapi implementasi program dan agenda politik sebagaimana tertera dalam panduan berupa kontrak sosial. Ini dapat Kita pastikan, disanalah jaminan nyata aktualisasi kedaulatan rakyat terhadap proses politik. Sehingga pilkada bukan hanya sekadar ajang pesta demokrasi di tingkat lokal, atau momen untuk sirkulasi kepemimpinan lokal, tetapi juga sarana mewujudkan demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat. Pertanyaannya Beranikah Calon peserta Pemilukada di Sumsel Melakukan Ini?

Skenario Monas di hari Minggu .. !!?

Kutipan dari Email saya pribadi ..

bismillahi rahman ni rahim.

izinkan saya menyampaikan keterangan mengenai kejadian monas.
saya mendapatkan tulisan ini dari thread yg terdapat pada website kaskus.
mohon maaf jika tidak berkenan.

Untuk menyakinkan tulisan ini, saya perlu memperkenalkan diri dulu,nama Saya adalah Nong Darol Mahmada, saya salah seorang aktivis Jaringan Islam Liberal dan saya aktif di JIL sejak berdirinya JIL. Dalam kesempatan sekarang izinkan saya memberikan kesaksian kepada kawan-kawan sebangsa dan setanah air melalui milis ini kejadian sebenarnya dibalik kejadian yang terjadi di Monas pada tanggal 1 Juni yang lalu.

Perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa aksi ini merupakan aksi yang telah di skenariokan oleh pihak pemerintah untuk mengalihkan isu BBM yang sedang marak ditengah masyarakat. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Beryakinan (AKK BB) hanya dijadikan kedok saja untuk mencegah agar ajaran Ahmadiyah tidak dibubarkan. Setelah presiden SBY menaikan harga BBM, kalangan kontributor JIL Goenawan Mohammad, Hamid Basyaib, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Nasaruddin Umar melakukan pertemuan secara diam-diam di kediaman SBY di Cikeas, Bogor. Hal ini mereka bisa akses langsung kedalam berkat orang dalam yaitu Andi Malarangeng yang notabene kakak kandung dari Rizal Mallarangeng.

Dalam pertemuan ini membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai aksi demo-demo yang dilakukan adek-adek mahasiswa. Lalu SBY selaku presiden dan kepala pemerintah meminta kalangan JIL mengalihkan isu yang sedang berkembang di masyarakat dengan isu lain. Rizal M, yang merupakan pemuda JIL yang cerdas memberikan usul bagaimana isu kenaikan BBM yang sekarang ini diupayakan diganti dengan isu membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dengan mengangkat isu pembubaran ajaran Ahmadiyah. Karena selama ini JIL selalu mendapatkan perlakuan keras dari FPI.

Lalu setelah mendapatkan 'restu' dari presiden Goenawan Mohammad, Hamid Basyaib dan Rizal Mallarangeng datang ke markas JIL di Jl. Utan Kayu No. 68 H Utan Kayu. Di Kedai Tempo mereka membahas bagaimana membuat skenario agar anggota FPI bisa melakukan tindakan anarkis dan perusakan yang membuat masyarakat tidak simpati lagi dengan FPI. Lalu setelah melakukan diskusi selama 3 jam, ketiga kontributor JIL itu akhirnya berhasil membuat skenario yang bagus, dengan memanfaatkan momentum kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni, mereka akan membuat semacam aksi simpatik (damai) dalam kebebasan beragama dan
berkeyakinan. Aksi ini dilakukan di Monas, yang mana para peserta yang hadir sudah disetting sedemikian rupa agar anggota FPI turut datang dan membubarkan asyik tersebut. Mereka sangat paham betul, bahwa massa FPI sangat mudah sekali untuk dipancing agar melakukan kekerasan dan pengerusakan.

Setelah membuat skenario tersebut lalu Goenawan Mohammad, menghubungi SBY melalui ponselnya, setelah mendengar penjelasan dari Goenawan Mohammad secara terperinci, akhirnya presiden menyetujui aksi tersebut dan akan mentrasferkan dananya sebesar 10 miliard rupiah untuk melancarkan aksi tersebut.

Malam sebelum kejadian, beberapa pentolan JIL berkumpul di markas JIL, termasuk saya sendiri. Waktu itu yang hadir sangat ramai sekali dan sedang membahas persiapan untuk aksi besok pagi. Dari beberapa kawan-kawan yang diberikan tugas juga sudah selesai menjalankan tugasnya seperti mengundang kalangan pers media cetak dan media elektronik untuk hadir di acara tersebut. Orang-orang Ahmadiyah pun bersedia mengerahkan beberapa massanya untuk menghadiri aksi damai besok. Begitu juga dengan FPI, sudah dikontak melalui SMS membuat isu kalau besok jamaah Ahmadiyah, akan menggelar aksi damai di silang damai. Saya tidak tahu bagaimana persiapan dari FPI untuk merespon isue tersebut, tetapi nyatanya besok pagi ketika aksi damai itu sedang berlangsung dengan membawa nama AKKBB FPI datang dengan belasan truk dan ratusan anggotanya melakukan pemukulan kepada anggota aksi tersebut. Yang akhirnya terjadi aksi kekerasan tersebut. Hal ini yang diketahui dikalangan anggota FPI adalah aksi tersebut adalah aksi yang dilakukan umat Ahmadiyah sehingga secara kasar dan memaksa membubarkan aksi tersebut. Dari pemaparan dalam tulisan saya disini harus kawan-kawan milis ketahui bahwa,
1. Bahwa aksi kekerasan yang terjadi di Monas itu merupakan suatu skenario yang dilakukan pemerintah dan pihak JIL untuk mengalihkan isu BBM.
2. Aksi yang terjadi di Monas itu, JIL ingin FPI dibubarkan karena selama ini FPI merupakan yang menjadi sandungan kalau JIL melakukan aksi.
3. Dari jamaah Ahmadiyah dengan aksi ini, diharapkan mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia agar organisasi ini tidak jadi dibubarkan.
4. Kalangan petinggi JIL telah sekian kalinya, mendapatkan keuntungan untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian tulisan ini saya buat dengan sebenarnya, karena hal ini yang membuat saya selalu merasa bersalah dan berdosa telah bersama-sama dengan kawan-kawan JIL melakukan pemutaran balikan fakta. Saya harap kawan-kawan setanah air dan sebangsa mau menyebarkan email kekawan-kawan sekalian. Terima kasih.

Salam

Nong Darol Mahmada
nong@isai.or. id
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=89...

Membongkar Jaringan AKKBB (Bag.1)

Selasa, 3 Jun 08 19:03 WIB
Di Kirim teman

Nama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menjadi buah bibir setelah peristiwa rusuh di silang Monas pada hari ahad siang, 1 Juni 2008. Sebelumnya, aliansi ini sering kali diidentikan dengan gerakan pembelaan terhadap kelompok sesat Ahmadiyah, sebuah kelompok yang mengaku bagian dari Islam namun memiliki kitab suci Tadzkirah—bukan al-Qur'an—dan Rasul Mirza Ghulam Ahmad, bukan Rasulullah Muhammad SAW.

Jika menilik perjalanan historis dan ideologi kelompok sesat Ahmadiyah dengan AKKBB, maka akan bisa ditemukan benang merahnya, yakni permusuhan terhadap syariat Islam, pertemanan dengan kalangan Zionis, mengedepankan berbaik sangka terhadap non-Muslim dan mendahulukan kecurigaan terhadap kaum Muslimin.Ketika Ahmadiyah lahir di India, Mirza Ghulam Ahmad mengeluarkan seruan agar umat Islam India taat dan tsiqah kepada penjajah Inggris, dan mengharamkan jihad melawan Inggris. Padahal saat itu, banyak sekali perwira-perwira tentara Inggris, para penentu kebijakannya, terdiri dari orang-orang Yahudi Inggris seperti Jenderal Allenby dan sebagainya. Dengan kata lain, seruan Ghulam Ahmad dini sesungguhnya mengusung kepentingan kaum Yahudi Inggris.

Bagaimana dengan AKKBB? Aliansi cair ini terdiri dari banyak organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga kelompok-kelompok "keagamaan", termasuk kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka yang tergabung dalam AKKBB adalah:
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) National Integration Movement (IIM) The Wahid Institute Kontras LBH Jakarta Jaingan Islam Kampus (JIK) Jaringan Islam Liberal (JIL) Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Generasi Muda Antar Iman (GMAI) Institut Dian/Interfidei Masyarakat Dialog Antar Agama Komunitas Jatimulya eLSAM Lakpesdam NU YLBHI Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Lembaga Kajian Agama dan Jender Pusaka Padang Yayasan Tunas Muda Indonesia Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Crisis Center GKI Persekutuan Gereja-gereeja Indonesia (PGI) Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Gerakan Ahmadiyah Indonesia Tim Pembela Kebebasan Beragama El Ai Em Ambon Fatayat NU Yayasan Ahimsa (YA) Jakarta Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali Koalisi Perempuan Indonesia Dinamika Edukasi Dasar (DED) Yogya Forum Persaudaraan antar Umat Beriman Yogyakarta Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Solo SHEEP Yogyakarta Indonesia Forum Lintas Agama Jawa Timur Surabaya Lembaga Kajian Agama dan Sosial Surabaya LSM Adriani Poso PRKP Poso Komunitas Gereja Damai Komunitas Gereja Sukapura GAKTANA Wahana Kebangsaan Yayasan Tifa Komunitas Penghayat Forum Mahasiswa Syariahse-Indonesia NTB Relawan untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (REDHAM) Lombok Forum Komunikasi Lintas Agama Gorontalo Crisis Center SAG Manado LK3 Banjarmasin Forum Dialog Antar Kita (FORLOG-Antar Kita) Sulsel Makassar Jaringan Antar Iman se-Sulawesi Forum Dialog Kalimantan Selatan (FORLOG Kalsel) Banjarmasin PERCIK Salatiga Sumatera Cultural Institut Medan Muslim Institut Medan PUSHAM UII Yogyakarta Swabine Yasmine Flores-Ende Komunitas Peradaban Aceh Yayasan Jurnal Perempuan AJI Damai Yogyakarta Ashram Gandhi Puri Bali Gerakan Nurani Ibu Rumah Indonesia

Menurut data yang ada, AKKBB merupakan aliansi cair dari 64 organisasi, kelompok, dan lembaga swadaya masyarakat. Banyak, memang. Tapi kebanyakan merupakan organisasi 'ladang tadah hujan' yang bersifat insidental dan aktivitasnya tergantung ada 'curah hujan' atau tidak. Maksudnya, kelompok atau organisasi yang hanya dimaksudkan untuk menampung donasi dari sponsor asing, dan hanya bergerak jika ada dana keras yang tersedia.Namun ada beberapa yang memang memiliki ideologi yang jelas dan bergerak di akar rumput. Walau demikian, yang terkenal hanya ada beberapa dan inilah yang menjadi motor penggerak utama dari aliansi besar ini.Keseluruhan organisasi dan kelompok ini sebenarnya bisa disatukan dalam satu kata, yakni: Amerika. Kita tentu paham, Amerika adalah gudang dari isme-isme yang "aneh-aneh" seperti gerakan liberal, gerakan feminisme, HAM, Demokrasi, dan sebagainya. Ini tentu dalam tataran ide atau Das Sollen kata orang Jerman.Namun dalam tataran faktual, yang terjadi di lapangan ternyata sebaliknya. Kalangan intelektual dunia paham bahwa negara yang paling anti demokrasi di dunia adalah Amerika, negara yang paling banyak melanggar HAM adalah Amerika, negara yang merestui pasangan gay dan lesbian menikah (di gereja pula!) atas nama liberalisme adalah Amerika, dan sebagainya. Dan kita tentu juga paham, ada satu istilah yang bisa menghimpun semua kebobrokkan Amerika sekarang ini: ZIONISME.Bukan kebetulan jika banyak tokoh-tokoh AKKBB merupakan orang-orang yang merelakan dirinya menjadi pelayan kepentingan Zionisme Internasional. Sebut saja Abdurrahman Wahid, ikon Ghoyim Zionis Indonesia. Lalu ada Ulil Abshar Abdala dan kawan-kawannya di JIL, lalu Goenawan Muhammad yang pada tahun 2006 menerima penghargaan Dan David Prize dan uang kontan senilai US$ 250, 000 di Tel Aviv (source: indolink.com), dan sejenisnya. Tidak terhitung berapa banyak anggota AKKBB yang telah mengunjungi Israel sambil menghujat gerakan Islam Indonesia di depan orang-orang Ziuonis Yahudi di sana.Mereka ini memang bergerak dengan mengusung wacana demokrasi, HAM, anti kekerasan, pluralitas, keberagaman, dan sebagainya. Sesuatu yang absurd sesungguhnya karena donatur utama mereka, Amerika, terang-terangan menginjak-injak prinsip-prinsip ini di berbagai belahan dunia seperti di Palestina, Irak, Afghanistan, dan sebagainya.Jelas, bukan sesuatu yang aneh jika kelompok seperti ini membela Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah memang bagian dari mereka, bagian dari upaya pengrusakkan dan penghancuran agama Allah di muka bumi ini.Bagi yang ingin mengetahui ideologi aliansi ini maka silakan mengklik situs-situs kelompok mereka seperti libforall.com, Islamlib.com. dan lainnya.Walau demikian, tidak semua simpatisan maupun anggota AKKBB yang sebenarnya menyadari 'The Hidden Agenda' di balik AKKBB, karena agenda besar ini hanya diketahui oleh pucuk-pucuk pimpinan aliansi ini, sedangkan simpatisan maupun anggota di tingkat akar rumput kebanyakan hanya terikat secara emosionil kepada pimpinannya dan tidak berdasarkan pemahaman dan ilmu yang cukup.

(bersambung/rz)Berita TerkaitTembok Pemisah di Palestina Dua Kali Tinggi Tembok Berlin Mulai April 2008, Stasiun Teve Al-Manar Sudah Mengudara di Indonesia Dur dan Duka Palestina Ayat-Ayat Hitam Talmud Mengapa Zionis-Israel Ngotot Hancurkan Masjid Al-Aqsha? Terkait lainnyaBerita SebelumnyaBBM Dinaikkan Agar Pemain Asing Masuk Inilah Jadwal dan Nama Anggota DPR yang ke Argentina Dur dan Duka Palestina Arsip

Penyesatan Opini adalah Kezaliman"

Ummat Islam Indonesia sejak dulu sangat menghargai kebebasan beragama. Tetapi, sejak berdirinya negara ini, sudah disadari, bahwa kebebasan beragama, bukan berarti kebebasan untuk merusak atau menodai agama. Karena itu masalah penodaan agama diatur dalam KUHP dan UU No. l/PNPS/1968. Demikian siaran pers Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang diterima Sabili, Selasa (3/6).

Dewan Dakwah menegaskan, Dalam kasus Ahmadiyah, ummat Islam telah menggunakan jalur hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi, tindakan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang terus menerus memprovokasi ummat Islam dalam kasus Ahmadiyah jelas-jelas telah menodai ajaran Islam. Dus, tidak menghormati keyakinan ummat Islam dalam menjalankan agamanya.

"Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia sebagai lembaga da'wah, tidak menyetujui segala bentuk provokasi yang dapat menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang dapat melahirkan korban," tegas Syuhada Bahri yang meneken siaran pers itu.

Menurut Syuhada setelah selama dua hari mencermati perkembangan Peristiwa Monas 1 Juni 2008, pihaknya menilai, telah terjadi upaya manipulasi pembentukan opini publik yang sangat sistematis yang dilakukan Kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

"AKKBB membuat opini bahwa aksi mereka adalah aksi damai dan tidak ada kaitannya dengan Ahmadiyah. Pernyataan AKKBB tersebut tidak benar," tegasnya.

Penilaian itu berdasarkan fakta, pada 26 Mei, AKKBB membuat iklan besar-besaran di berbagai media massa nasional, yang secara tegas menyebutkan bahwa aksi tanggal 1 Juni memang dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Ahmadiyah.

Selama ini, AKKBB adalah kelompok yang sangat aktif dalam mendukung kelompok Ahmadiyah dan berbagai aliran sesat dalam Islam, dengan mengatasnamakan Kebebasan Beragama. "Mereka telah memanipulasi slogan tersebut untuk tindakan-tindakan yang jelas-jelas merusak Islam," ungkap Syuhada.

Apalagi, sejumlah media elektroiuk berulangkali menayangkan gambar penyerangan terhadap massa AKKBB tanpa menampilkan awal mula peristiwa tersebut terjadi. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa kasus Monas terjadi karena penyerangan murni, tanpa ada sebab-aebabnya.

"Padahal dari tayangan video yang diperlihatkan FPI tampak jelas bahwa massa Laskar Islam memang telah diprovokasi sebelumnya oleh AKKBB," jelas Syuhada.

Fakta-fakta dibuat kabur dan semakin menjauhkan dari tuntutan umat Islam. Seperti menggunakan momentum 1 Juni dan berlindung dibalik baju Pancasila untuk memberikan dukungan terhadap kelompok Ahmadiyah. Padahal secara tegas dinilai oleh ummat Islam sedunia dan pemerintah RI, Ahmadiyah sebagai aliran sesat. "Ini tindakan tidak bermoral dan menipu masyarakat," tegas Syuhada Bahri dai yang sering keliling Indonesia itu.

Karena itu Syuhada Bahri sebagai Ketua Umum DDII, Menghimbau kepada para tokoh dan pemimpin masyarakat—khususnya para pemimpin ummat Islam— agar tidak mudah terpancing oleh pemberitaan. Apalagi pemberitaan yang jelas-jelas bertendensi untuk mengadu domba antar masyarakat. Pemberitaan yang menanamkan kebencian yang membabi buta terhadap kelompok tertentu, tanpa mendalami akar permasalahannya lebih jauh.

"Tidaklah etis dan bijak melihat satu masalah besar, hanya berdasarkan tayangan film berdurasi satu menit atau dua menit. Penyesatan opini adalah sebuah bentuk kezaliman yang pasti akan ada balasannya di dunia dan akhirat," kata sudah mengingatkan.

Dalam rilisnya, Syuhada Bahri juga menghimbau kepada para pejabat dan khususnya aparat kepolisian RI agar tetap bersikap profesional, adil dan tidak terprovokasi oleh opini para pendukung Ahmadiyah. Karena kerap mencoba mengalihkan persoalan pokok tentang keberadaan aluran sesat Ahmadiyah, kepada masalah FPI semata-mata.

Ummat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Semoga Allah SWT aenantiasa memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melihat mana yang haq dan mana yang bathil. Meskipun yang bathil sering ditampilkan sebagai hal yang menawan dan mempesona, Amin.

Eman Mulyatman

Tragedi Monas, Pengalihan Isu Kenaikan Harga BBM

Kamis 05/06

Penyerangan yang dilakukan massa FPI terhadap AKKBB pada hari minggu 1/06 kemarin telah membuat dampak yang sangat besar terhadap permasalahan yang di hadapi oleh rakyat Indonesia yaitu permasalahan Kenaikan harga BBM.

Hal ini memicu Komite Persiapan Sarekat Hijau Indonesia ( KP SHI ) kota palembang melakukan aksi pada kamis 05/06 pukul 09.00 Wib di Bundaran air mancur yang berada di depan Masjid Agung Palembang. massa aksi yang jumlah nya sebanyak 20 orang yang tidak di jaga ketat oleh pihak kepolisian Tersebut melakukan Orasi dan membentang poster -poster yang bertuliskan tentang Tolak kenaikan BBM, stop mempolitisir kejadian Monas untuk mengalihkan isu kenaikan BBM, Turun kan Harga sembako selain itu juga massa aksi yang di pimpin oleh Hadi Jatmiko ( Malixs ) dalam Orasi nya meneriakan beberapa Tuntutan dalam menyikapi Kejadian kenaikan BBM dan Tragedi Monas yang berbunyi "Meminta kepada pemerintah untuk menghentikan politisir Tragedi Monas ( Penyerangan FPI Terhadap AKKBB ) yang mereka anggap sebagai cara Pemerintah untuk menengelamkan dan mengalihkan isu Protes Rakyat Terhadap kenaikan Harga BBM,dan menyerukan kepada SBY – JK agar segera turun dari jabatan nya selaku Presiden dan wakil Presiden karena sudah Tidak Becus Mengurus Negara

Setelah melakukan Orasi dan membagikan selebaran kepada masyarakat yang sedang melewati Bundaran air mancur massa aksi dengan tertib menyelesaikan aksinya dengan membubarkan diri.

Apa yang Terjadi pada Polisi dan Kita?

Rabu, 4 Juni 2008 00:33 WIB
Oleh Satjipto Rahardjo

Membicarakan polisi Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan diri kita sendiri juga, pemerintahnya, masyarakatnya, keadaan sosialnya, dan seterusnya. Tulisan ini bertolak dari posisi pemikiran seperti itu.

Polisi itu tidak ada di sana, berseberangan dengan kita, tetapi di sini, bersama kita dan menjadi sebagian dari kita. Maka, pada waktu menyaksikan dan merenungkan tayangan mengenai bentrokan polisi dengan para mahasiswa Universitas Nasional, 25 Mei dini hari, pandangan tentang polisi seperti itulah yang ada dalam kepala saya.

Polisi dan masyarakat yang ada secara bersama-sama adalah gagasan yang mendasari pencitraan ”polisi sipil” selama ini. Pada waktu masih aktif mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), saya mencoba melihat polisi ideal sebagai polisi yang protagonis, bukan antagonis. Zaman polisi antagonis sudah lewat bersamaan dengan tumbangnya pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan atau orde yang demokratis membutuhkan polisi-polisi yang protagonis, yang menempatkan telinganya di jantung rakyat, bukan penguasa. Namun, ini sungguh suatu perubahan yang sangat, sangat, dan sangat sulit serta berat untuk diwujudkan.

Polisi miskin

Polisi itu tidak di sana, tetapi di sini. Begitu juga buat polisi, rakyat itu tidak ada di seberang, tetapi bersama dan di tengah polisi. Dengan demikian, polisi merasakan susahnya kehidupan rakyat kecil dengan naiknya harga BBM. Sementara itu, masyarakat juga paham tentang bagaimana miskinnya polisi Indonesia itu. Miskin dalam arti semuanya. Saya sering mengatakan bahwa polisi Indonesia adalah polisi dengan sindrom kemiskinan. Polisi yang bekerja dalam sebuah negara miskin dengan sekalian akibatnya.

Rasio polisi dan penduduk yang ideal adalah 1 : 400. Mampukah negara Indonesia mencapai rasio ideal itu? Saya kira masih jauh karena tidak lain disebabkan negeri ini miskin. Ini berakibat besar oleh karena rasio tersebut dipatok dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, rasio yang ideal menyebabkan polisi punya waktu istirahat yang cukup. Setiap sekian jam polisi bisa istirahat dan ini sangat penting karena pekerjaan polisi membutuhkan cadangan kesabaran yang besar.

Polisi yang baru bertugas 15 menit itu masih bisa tersenyum lebar, masih mempunyai cadangan energi besar daripada yang sudah bekerja 10 jam. Menghadapi demonstrasi yang keras dan pada saat yang tidak lazim, seperti peristiwa Unas, sungguh membutuhkan energi kesabaran atau self-control yang kuat.

Polisi telah memasang harga tinggi bagi pekerjaannya, yaitu ”melindungi dan melayani”, seperti umumnya polisi di dunia. Bahkan, polisi Belanda berkata lebih puitis, ”Kita bekerja supaya orang lain bisa tidur nyenyak.” Jadi, pada hemat saya, standar perekrutan polisi itu harus sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada anggota DPR, hakim, dan lain-lain, karena meliputi kecerdasan, kesabaran, ketabahan, dan kepedulian (compassion) (O2H : otot, otak, hati nurani). Polisi adalah ”malaikat penjaga manusia”. Maka, di Jepang, gaji yang diterima oleh polisi yang baru masuk (rookies) tidak boleh lebih rendah daripada pegawai bank yang juga baru masuk. Namun, lagi-lagi kita tahu bahwa polisi Indonesia adalah polisi sebuah negara miskin.

Polisi itu manusia, bukan robot. Kalau secara terus-menerus rakyat berempati terhadap mereka, saya yakin bahwa hatinya yang keras akan luluh juga. Konon di Hongkong, polisi yang berhasil membongkar kejahatan akan dielu-elukan oleh rakyat. Rakyat bisa bersemangat mengumpulkan uang untuk diberikan kepada polisi. Akan tetapi, kalau polisi terus-menerus disumpahi sebagai ”babi” (pig) seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, akan menimbulkan semacam trauma juga di kalangan mereka.

Kekuatan dengan empati

Polisi yang protagonis itu ikut berada di pihak rakyat, dalam arti merasakan harapan-harapan dan penderitaan mereka. Mereka memang satu-satunya penegak hukum yang boleh menggunakan kekuatan fisik. Namun, menggunakan kekuatan dengan empati dan compassion berbeda dengan menggunakan kekuatan telanjang (brute force) begitu saja.

Polisi-polisi dengan kapasitas intelektual tinggi juga memiliki daya serap yang lebih tinggi terhadap gagasan-gagasan yang mulia. Maka, semakin tinggi persyaratan menjadi polisi akan meningkatkan kualitas mereka. Penelitian di Amerika Serikat sudah membuktikan hal tersebut.

Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Pada waktu mendatang, penting bagi polisi untuk tidak melihat rakyat sebagai ada di sana dan bagi rakyat untuk menerima polisi sebagai bagian dirinya. Sayang kolom ini tidak menyediakan ruang lebih banyak untuk membicarakan masalah kepolisian dan perpolisian yang sungguh kompleks itu.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Skenario di balik Bantuan Langsung Tunai untuk Mahasiswa

Oleh : Hadi Jatmiko

Aktivis Sarekat Hijau Indonesia ( SHI ) DPW Sumsel dan Mahasiswa FT UMP

“ Saya Memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip – prinsip saya. Lebih baik di asingkan daripada menyerah terhadap Kemunafikan “
Soe hok Gie Catatan sang Demonstran.

Kebijakan untuk menaikan harga BBM telah dikeluarkan oleh pemerintah dan dampaknya saat ini telah dirasakan oleh seluruh rakyat, mulai dari naiknya ongkos transportasi, kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan barang-barang kebutuhan lainnya.Aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen untuk menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut, tidak diindahkan oleh pemerintah, sehingga keputusan itu akhirnya tetap diberlakukan. Rakyat yang selama ini telah sulit kehidupannya akan semakin menderita akibat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat ini.

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM itu Pemerintah mengucurkan dana segar sebesar 14,17 triliun dengan nama Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) kepada 19,12 juta Rumah Tangga miskin di Indonesia dan masing-masing Kepala Keluarga menerima uang sebesar Rp 100.000 perbulannya yang dapat diambil setiap 3 bulan sekali. Kata-kata BLT ini kita kenal sejak tahun 2005 dimana terjadi kenaikan harga BBM yang mencapai 120% dan protes-protes Rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM pun bermunculan namun semuanya pun redam seketika setelah program BLT diberikan, Karena rakyat telah merasa puas atas pemberian BLT. Keberhasilan pemerintah pada tahun 2005 dalam meredam konflik ini di coba untuk diulang kembali pada tanggal 23 dini hari pemerintah menaikan harga BBM yang mencapai 30 % dan pada tanggal 24 Mei program BLT dikucurkan oleh pemerintah namun ternyata keberhasilan pada tahun 2005 tidak dapat di ulang karena protes-protes yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa terus berlangsung tanpa henti-henti nya

Dari melihat fakta bahwa BLT tidak dapat meredam aksi protes yang dilakukan rakyat melalui mahasiswa maka pemerintah pun melakukan strategi yang sama untuk meredan protes tersebut yaitu pemerintah berinisiatif untuk mengeluarkan Bantuan Khusus Mahasiswa ( BKM ) kepada 400.000 Mahasiswa dari 83 Perguruan Tinggi Negeri dan 2.700 Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp 500.000 / semesternya ( Kompas 28/Mei) .Beranjak dari Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) yang akan di berikan pemerintah ada beberapa hal yang ingin di capai oleh pemerintah :

1. Menciptakan Tameng Pelindung Kebijakan

Bantuan Khusus Mahasiswa ( BKM ) adalah salah satu cara Pemerintah untuk membuat tameng pelindung bagi Pemerintah dalam menghadapi Aksi-aksi protes yang dilakukan Mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM karena tujuan dari BKM adalah untuk membuat Barisan Mahasiswa yang pro terhadap kebijakan pemerintah yang nantinya akan menghalangi atau menjadi benteng terhadap aksi mahasiswa yang memprotes kenaikan BBM, Bukanlah sebuah hal yang mustahil ketika mahasiswa yang menerima bantuan tersebut akan membentuk barisan aksi di depan aksi protes mahasiswa yang menolak kenaikan Harga BBM karena mereka berpikir bahwa ketika aksi protes atas kenaikan harga BBM terus terjadi akan membuat pemerintah semakin tertekan dan membatalkan Kenaikan harga BBM hal ini akan berdampak terhadap penghentian program BKM yang mereka terima, dan apabila gesekan di biarkan terus terjadi maka tidak akan dapat dihindari tawuran antar mahasiswa akan semakin ramai terjadi.

2. Mempertahankan Popularitas dan meredam Konflik

Sampai saat ini kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY – JK tidaklah pernah berpihak kepada Rakyat Contoh nya dapat kita lihat dari beberapa kebijakan berikut ini Perpres No 36 tahun 2006 tentang pembanguan untuk kepentingan Umum, PP 37 tahun 2007 tentang dana Insentif bagi DPR dan DPRD, Undang – undang tentang penanaman Modal asing dan di keluarkan nya PP no 2 tahun 2008 tentang tarif sewa Hutan Lindung dan saat semua kebijakan ini di keluarkan selalu mendapatkan protes dari seluruh elemen rakyat baik itu Buruh, Petani, Miskin Kota dan Mahasiswa yang ada di Indonesia dengan harapan bahwa ketika kebijakan ini mendapatkan protes pemerintah akan mencabut kebijakan yang telah mereka keluarkan dan sebagai media pendidikan Politik bagi Rakyat agar kedepan rakyat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan Hak pilih di PEMILU. Ternyata protes-protes yang dilakukan oleh Rakyat tidaklah membuat pemerintah untuk berbenah diri dengan membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat tetapi malah terus memproduksi kebijakan yang anti Rakyat yaitu kebijakan Kenaikan harga BBM yang saat ini mencapai 30 %, ini menjadi pertanyaan kita bersama mengapa SBY – JK tetap seperti ini? Bedasarkan uji materi yang dilakukan oleh SBY – JK pada Tahun 2005 dengan menaikan harga BBM yang mencapai 120 % tidaklah jauh menurunkan popularitas nya dimata Rakyat karena ketika Harga BBM dinaikan pemerintah langsung membagikan Program BLT bagi keluarga Miskin. Namun saat ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Nasional ( LSN ) sejak Januari – Mei 2008 popularitas SBY telah jauh menurun yaitu dari 25,2 % - 16,4 % ( Sumeks 28 Mei) ini adalah pengaruh dari Protes yang dilakukan Mahasiswa secara terus menerus tanpa henti walaupun kenaikan harga BBM telah di umumkan berangkat dari hal itu SBY – JK mengeluarkan Bantuan Khusus Mahasiswa yang bertujuan untuk membungkam aksi-aksi protes yang dilakukan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menghentikan seluruh protes yang dilakukan dan untuk mahasiswa yang menerima Dana BKM tersebut akan terilusikan sehingga menjadi bagian dari status Quo dari hal ini pemerintah akan memetik hasil yaitu bertahannya Popularitas mereka dimata Rakyat.

3. Memindahkan Konflik dari pemerintah ke dalam Kampus

Dari tulisan sebelum nya yang berjudul “BLT dan Distribusi Konflik” yang dimuat oleh Berita Pagi 27 mei, yang mencoba menjelaskan bahwa Bantuan langsung Tunai adalah cara pemerintah menciptakan Konflik antara rakyat dengan RT,Lurah,Camat dan Kepala Daerah, Maka BKM ini adalah cara pemerintah untuk menciptakan Konflik antara mahasiswa dengan Pihak Universitas kita tahu bahwa Program-program bantuan seperti Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa yang selama ini dilakukan banyak menimbulkan kecemburuan social antara mahasiswa yang menerima dengan mahasiswa yang tidak menerima karena sudah menjadi Rahasia Umum kebanyakan penerima Beasiswa selama ini adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan dengan pejabat atau karyawan di Universitas berdasarkan dari hal ini apabila BKM di terima oleh pihak Universitas dengan waktu pendataan yang sangat singkat, maka muncul sebuah ke optimisan bahwa BKM akan menciptakan konflik antar pihak Rektorat dengan Mahasiswa yang akan menciptakan serta meningkatkan Aksi – aksi mahasiswa di kampus terhadap Rektorat atau pihak Universitas tetapi dengan tuntutan “Usut tuntas korupsi dana BKM serta Pecat orang-orang yang terlibat korupsi dana BKM”.

Melalui BKM Saat ini sejarah Gerakan Mahasiswa sedang diuji apakah pemuda-pemuda yang selama sebagai tempat rakyat bersandar dan mengantungkan perubahan akan tetap bertahan untuk memperjuangkan nasib orang banyak ( Rakyat ) seperti yang dikatakan oleh Soe Hok gie dalam Catatan sang Demonstran yang di tulis diatas ataukah dia akan berubah menjadi mahasiswa yang hanya mementingkan dirinya sendiri

Demo kenaikan BBM terus Berlangsung

Senin, 2 Juni 2008 03:00 WIB
Palembang, Kompas - Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih berlangsung di Palembang hingga Minggu (1/6) meskipun pemerintah telah memutuskan kenaikan harga. Aksi itu dilakukan oleh elemen mahasiswa, masyarakat, dan parpol yang menilai kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat.

Aksi yang dilakukan di Bundaran Air Mancur pada hari Minggu itu dilakukan oleh puluhan massa yang merupakan gabungan berbagai elemen, di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumsel, Partai Bulan Bintang Sumsel, dan Yayasan Puspa Indonesia.

Menurut Humas HTI Sumsel Budianto Haris, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena keuntungan dari peningkatan harga minyak dunia juga dinikmati pemerintah. Pemerintah menikmati keuntungan yang cukup besar sehingga seharusnya tidak perlu menaikkan harga BBM.

”Harga bensin di Indonesia bukan yang paling murah. Harga bensin paling murah di Venezuela Rp 460 per liter, di Turkmenistan Rp 736, Iran Rp 828, Nigeria Rp 920,” kata Budianto Haris.

Budianto mengatakan, sebagian besar pemakai BBM di Indonesia justru orang miskin. Sebab pemilik kendaraan roda empat di Indonesia hanya lima persen dari penduduk, sedangkan lainnya naik angkutan umum. Penggunaan BBM terbesar bukan oleh orang kaya, tetapi justru oleh orang miskin.

”Kenaikan harga BBM terjadi karena pemerintah mendapat intervensi asing. Sekitar 90 persen sektor hulu di bidang migas dikuasai asing, sekarang sektor hilir juga mau diambil alih oleh asing,” ujarnya.

Sementara itu, aksi menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan BBM di Monumen Perjuangan Rakyat. Aksi yang dimulai pukul 16.00 itu berupa aksi damai, yaitu pentas musik dan seni rupa.

Menurut koordinator aksi, Apeng, pemerintah harus berani melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing dan menghapus utang luar negeri.

Mogok makan berakhir

Aksi mogok makan tiga mahasiswa IAIN yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat berakhir pada hari Minggu setelah melakukan mogok makan selama tujuh hari. Menurut koordinator aksi, Dodi Venolosa, mahasiswa terus melakukan aksi turun ke jalan meskipun aksi mogok makan sudah selesai.

”Tuntutan kami tetap meminta SBY-JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Kami persiapan untuk aksi tanggal 2 Juni,” kata Dodi. (WAD)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/02/01093746/demo.terus.berlangsung

Semburan Lumpur Gas di Palembang

Senin, 2 Juni 2008 03:00 WIB
Palembang, Kompas - Semburan gas yang belum jelas asal-usulnya muncul di bawah tiang listrik RT 08 RW 05 Lorong Tunggal V, Macan Lindungan, Palembang, Minggu (1/6). Warga setempat khawatir dengan semburan gas yang sudah dipasang garis polisi ini dan berharap ada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas dari sejumlah warga, semburan gas yang tepat berada di bawah tiang listrik pinggir jalan ini diketahui muncul sejak pukul 07.30. Sekitar pukul 10.00, gas yang menyembur dengan ketinggian sekitar 0,5 meter ini dapat dilihat cukup jelas dengan mata telanjang karena ada partikel-partikel yang terdorong.

Menurut Sugiarto (32), warga yang pertama kali mengetahui terjadi semburan gas, di lokasi tersebut muncul asap berwarna putih dan bau tidak sedap seperti bau belerang. Sugiarto kemudian mencari sumber bau dan menemukan sumbernya berada di bawah tiang listrik.
”Setelah menemukan sumbernya, saya membersihkan semak- semak di sekitarnya. Air di rawa- rawa di sekitar semburan jadi terasa panas,” kata Sugiarto.

Sugiarto mengungkapkan, warga sekitar menjadi resah karena khawatir terjadi musibah semburan lumpur seperti di Sidoarjo.

Meskipun garis batas polisi sudah terpasang di sekitar lokasi, sejumlah warga dan anak-anak masih tetap melintasinya. Kenekatan warga dilatarbelakangi keinginan mereka memantau perkembangan ketinggian semburan gas.

Menurut Ruslaini (57), warga dan tokoh masyarakat Macan Lindungan, pejabat RT dan RW setempat sudah melaporkan hal ini kepada kepolisian, PLN, dan Pertamina. Pada pagi harinya, polisi langsung memasang garis batas larangan melintas, sedangkan petugas PT PLN juga sudah mendatangi dan mengecek instalasi listrik di tiang tersebut.

Korsleting listrik
Petugas PLN bernama Bakri yang melakukan perbaikan mengatakan, ada kabel terkelupas yang menyebabkan korsleting. ”Tadi arus listrik dimatikan sementara. Sekarang sudah dinyalakan lagi,” katanya.
Meski pihak PLN sudah menyatakan bahwa semburan gas tersebut berasal dari korsleting arus listrik di jaringan tiang, Ruslaini dan warga lainnya masih belum percaya.

Menurut Ruslaini, keragu-raguan muncul setelah ada observasi dari warga setempat yang kebetulan bekerja di Perusahaan Gas Negara (PGN).

Selain itu, ada beberapa alasan lainnya yang membuat sejumlah warga Macan Lindungan belum sepenuhnya percaya terhadap pernyataan PLN, di antaranya bau semburan yang menyengat seperti gas amoniak, tidak adanya kebocoran arus listrik jika seandainya terjadi korsleting arus listrik, dan ditemukannya hewan ular-kodok yang mati lemas di sekitar lokasi semburan.
”Melihat hal ini, kami berharap ada kepastian penjelasan mengenai asal usul semburan dari pemerintah dan pihak terkait. Terus terang, banyak warga yang sangat khawatir dengan semburan gas ini karena lokasinya sangat berdekatan dengan deretan rumah warga,” kata dia. (WAD/ONI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/02/01084460/gas.menyembur.warga.panik