Peserta Aksi Mogok Makan Dilarikan ke RS

Sabtu, 31 Mei 2008 17:12 WIB
Laporan wartawan Kompas Wisnu Aji Dewabrata

PALEMBANG, SABTU - Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang, Venus Yupiter (24), Sabtu (31/5) sekitar pukul 15.30 dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Hoesin setelah enam hari melakukan aksi mogok makan menentang kenaikan harga BBM. Venus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi dan kondisinya lemah.

Selain itu, asma yang diidap Venus juga kambuh. Saat ini masih ada dua mahasiswa IAIN lain yang melakukan aksi mogok makan, Eko dan Rosmil.

Kondisi mereka masih cukup sehat sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. "Saya lihat-lihat kondisi badan saya. Kalau sehat, saya akan melanjutkan aksi mogok makan sampai penutupan besok," kata Venus saat ditemui di rumah sakit.

Batalkan Kenaikan Harga BBM !!!

BATALKAN KENAIKAN HARGA BBM!
TURUNKAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK!
NAIKKAN UPAH BURUH INDUSTRI DAN BURUH TANI!
JALANKAN LAND-REFORM SEJATI!

BBM Naik, Rakyat Tercekik!

Kebijakan rejim SBY-JK yang semena-mena menaikkan harga BBM pada Jumat (23/5) sesungguhnya merupakan pernyataan keberpihakan SBY-JK yang tegas terhadap imperialisme. Kebijakan tersebut secara nyata merupakan perwujudan sikap permusuhan terhadap rakyat yang hingga kini masih dicekik oleh kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan. Tidak ada satupun penjelasan yang masuk akal telah diberikan SBY-JK untuk mengesahkan kebijakan ini. Bahkan, ciri-ciri pemaksaan atas kebijakan yang menyengsarakan ini sangatlah kuat dan tidak terbantahkan. Tidak salah bila rakyat dengan berbagai upaya melakukan perlawanan dan tetap menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM.

Lihat di sekitar kita, korban-korban akibat kenaikan harga BBM telah mulai berjatuhan. Tidak kurang dari 95 ribu buruh terancam dipecat. Rapuhnya perusahaan-perusahaan manufaktur ringan yang tidak ditopang oleh struktur industry nasional yang kokoh serta liberalisasi perdagangan dan jasa yang menghabisi kemampuan berkompetisi di pasar internasional, akan kembali diperburuk oleh meningkatnya biaya produksi yang dipicu kenaikan BBM. Di sisi lain, naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang kian tidak sebanding dengan nilai upah yang diterima sudah pasti akan menciutkan daya beli kaum buruh yang akan berdampak pula pada mengecilkan potensi pasar dalam negeri. Singkatnya, industry Indonesia akan kian terpuruk dan terjerembab dalam kubangan kebangkrutan.

Naiknya harga BBM juga menyebabkan naiknya harga-harga bahan pertanian, seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Keadaan ini akan diperburuk oleh karena menurunnya nilai jual komoditi pertanian. Penyebabnya tidak lain, selain naiknya biaya transportasi kota-desa yang selama inipun sangat mahal akibat buruknya infrastruktur pedesaan. Meningkatnya biaya produksi dan turunnya nilai jual komoditi pertanian menyebabkan kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan SBY-JK sama dengan menyita pendapatan kaum tani yang mayoritas merupakan kaum tani miskin dan buruh tani. Tentu saja, kenaikan harga BBM akan semakin memperburuk krisis di pedesaan. Ancaman yang paling nyata akibat keadaan ini adalah semakin rendahnya kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat yang bukan tidak mungkin akan memperpanjang daftar penderita kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar, khususnya di pedesaan-pedesaan di Indonesia.

Nasib yang tidak kalah buruknya dialami oleh kaum nelayan, khususnya nelayan miskin-tradisional dan nelayan-buruh. Seperti diketahui, Indonesia adalah negeri maritim yang telah berpuluh-puluh tahun tidak memperhatikan aspirasi masyarakat nelayan. Mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional yang miskin dan tidak memiliki sarana produksi yang memadai. Perampokan kekayaan laut (illegal fishing) oleh nelayan-nelayan modern asing dan perubahan iklim ekstrem akibat pemanasan global menjadikan kaum nelayan sebagai kalangan yang paling sengsara di dalam masyarakat Indonesia. Terlebih, nelayan pun merupakan kalangan yang paling jarang tersentuh oleh program-program pemerintah. Mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional yang memiliki ketegantungan cukup tinggi pada BBM, khususnya solar dan minyak tanah. Akibat kenaikan harga BBM, khususnya solar dan minyak tanah, telah memaksa ratusan ribu bahkan jutaan nelayan miskin dan tradisional tidak
bisa melaut. Dengan demikian, kebijakan SBY-JK menaikkan harga BBM sama dengan merampas hak hidup kaum nelayan.

Para pekerja sektor transportasi, khususnya sopir-sopir angkutan umum khususnya di perkotaan. Sebagaimana diberitakan media massa, aksi-aksi pemogokan sopir terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Melalui Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), tuntutan umum para pekerja sektor transportasi ini adalah pemberian subsidi bagi kendaraan umum. Alasannya, jumlah angkutan umum di Indonesia sesungguhnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Di Jakarta misalnya, jumlah angkutan umum yang beroperasi kurang dari 200 ribu unit, sementara jumlah kendaraan pribadi mencapai lebih dari dua juta unit.

Menurut pengurus pusat Organda, kenaikan tariff angkutan bukanlah solusi di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Namun tuntutan pekerja transportasi berbenturan dengan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan subsidi dan hanya memberi batas maksimum kenaikan tariff sebesar 15 persen. Padahal kenaikan harga BBM mencapai 28,7 persen atau hampir dua kali lipat dari prosentase kenaikan tariff. Pemerintah tidak siap mengantisipasi bahkan cenderung tidak peduli dengan dampak kenaikan harga BBM di sektor transportasi. Ketidaksiapan inilah yang sesungguhnya memicu terjadinya pemogokan angkutan di berbagai kota di Indonesia.

Krisis yang telah memorak-porandakan struktur produksi pertanian dan perikanan tradisional menjadi faktor utama yang memicu terjadinya mobilisasi kaum miskin pedesaan ke perkotaan. Rendahnya keterampilan dan pendidikan di tengah sengitnya persaingan di pasar tenaga kerja menyebabkan arus masuk kaum miskin pedesaan menciptakan kantong-kantong kaum miskin perkotaan. Penggusuran kerap terjadi di sela-sela ketidakmampuan negara menyediakan pemukiman dan sanitasi yang sehat dan adil. Kriminalisasi terhadap sektor-sektor informal juga dilakukan di tengah ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja yang layak dengan upah yang layak. Akibatnya, kaum miskin perkotaan kerap dijadikan bulan-bulanan kemunafikan politik perkotaan di Indonesia. Di tengah keadaan serba-buruk seperti ini, naiknya harga BBM sudah pasti akan menambah bencana yang akan semakin menambah borok-borok perkotaan.

Perempuan dengan peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga merupakan kaum yang paling terluka akibat kenaikan harga BBM. Naiknya harga-harga pangan yang telah terjadi sebelum kenaikan harga BBM telah memaksa sebagian kaum Perempuan atau ibu-ibu rumah tangga dari keluarga-keluarga miskin untuk mengakhiri hidup dan membebaskan diri dari kesengsaraan. Kini, kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok akan semakin melambung pasca naiknya harga BBM, Perempuan-perempuan dari keluarga-keluarga miskin pun akan kian terhimpit dan bukan tidak mungkin akan mengulang kisah-kisah heroik Perempuan-perempuan yang dengan sukarela menjadi martil dengan mengakhiri hidup sebagai protes diamnya atas ketidakadilan dan kekerasan terhadap Perempuan yang kian merajalela di Indonesia.

Pun demikian dengan kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa, kenaikan harga BBM adalah “bulldozer” yang mengubur cita-cita dan berbagai harapan di masa depan. Biaya pendidikan akan tergeret naik dan harapan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak pun kian kabur. Angka putus sekolah dan pengangguran pada usia muda akan semakin meningkat. Frustasi sosial akan mendorong pemuda terjebak lebih dalam di dunia kriminalitas dan kekerasan. Jumlah pemuda—khususnya Perempuan—yang terpaksa meninggalkan tanah air, bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan keadaan yang serba sulit, berbahaya, dan kotor, akan semakin meningkat dan meninggalkan kerugian bagi Indonesia akibat hilangnya tenaga-tenaga usia produktif.

Turunnya daya beli dan naiknya harga-harga pangan mempertinggi krisis pangan di Indonesia. Kasus-kasus kelaparan, gizi buruk, busung lapar, dan lain-lain akan semakin luas dan turut memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Hal ini terjadi karena kenaikan harga BBM secara langsung memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Lantas siapa yang diuntungkan oleh kenaikan harga BBM?

Kesemua itu adalah fakta-fakta krisis yang berserakan di hampir seluruh sudut di Indonesia. Krisis ini diperparah oleh keputusan SBY-JK yang kenaikan harga BBM. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari karakter politik SBY-JK sebagai REJIM ANTI-RAKYAT. Kebijakan menaikkan harga BBM yang ditandatangani tanpa persetujuan rakyat pun menunjukkan bahwa rejim SBY-JK sesungguhnya merupakan REJIM ANTI-DEMOKRASI.

Rakyat Berlawan!

Keputusan SBY-JK menaikkan harga BBM langsung memicu reaksi dari rakyat. Sesaat setelah keputusan anti-rakyat itu diambil SBY-JK pada Jumat (23/5) malam, rakyat langsung bersikap menolak kenaikan harga BBM. Salah satu upaya penolakan atas keputusan SBY-JK dilakukan FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) yang langsung melakukan aksi di Bilangan Salemba, Jakarta. Meski sempat mendapatkan pukulan, namun pada Jumat (23/5) malam itu juga FPR kembali menggelar aksi piket langsung di depan Istana Merdeka. Seperti halnya di Salemba, aksi di depan Istana Merdeka inipun mendapatkan pukulan dari SBY-JK yang menyebabkan 29 aktivis FPR harus mendekam dalam tahanan. Pasca penangkapan tersebut, FPR kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden pada Sabtu (24/5) yang merupakan hari pertama pemberlakuan harga baru BBM.

Aksi penolakan yang fenomenal terjadi di Kampus Universitas Nasional (Unas), Pejaten Jakarta Timur. Aksi tersebut dimulai sejak Jumat (23/5) sore dan berlangsung hingga Sabtu (24/5) pagi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendapatkan pukulan yang sangat keras dan brutal dari SBY-JK. Aparat kepolisian tidak hanya menghalau aksi, melainkan melakukan pengejaran, perusakan, penganiayaan, dan penangkapan terhadap 141 mahasiswa. Seolah sadar dengan akibat dari tindakan brutalnya di kampus Unas, kepolisian dari Polda Metro Jaya berusaha menutup-nutupi permasalahan inti; yakni kebijakan menaikkan harga BBM dari rejim anti-rakyat SBY-JK; dengan menonjol-nonjolkan masalah-masalah kriminal.

Tidak hanya itu, SBY-JK juga berusaha mengerdilkan gerakan menolak kenaikan BBM dengan membangun kesan seolah-olah protes-protes atas kenaikan harga BBM hanyalah kegelisahan mahasiswa dan memisahkannya dengan rakyat dan menyebarluaskan tuduhan tentang adanya tokoh-tokoh politik nasional di belakang aksi-aksi protes mahasiswa. Pengerdilan gerakan menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan dengan memisahkan mahasiswa dengan rakyat dan memunculkan propaganda tentang adanya kepentingan politik elit di belakang gerakan rakyat menolak kenaikan harga BBM adalah langkah utama SBY-JK untuk menindas kegelisahan rakyat.

Penindasan berikutnya dilakukan dengan menyebarkan dana Bantuan Langsung Tunai kepada 19 juta keluarga miskin di berbagai kota di Indonesia, sembari secara vulgar menitipkan “pesan politik” untuk melawan gerakan protes dan membelah kesatuan rakyat yang gelisah akibat kenaikan harga BBM. Selain BLT, pemerintah juga mengeluarkan himbauan kepada pengusaha untuk menambah biaya makan dan transportasi untuk buruh. Tidak berhenti di situ, penentangan keras dari kalangan mahasiswa atas kebijakan kenaikan harga BBM juga coba diredam dengan menggelontorkan dana bantuan mahasiswa yang rencananya akan dibagikan kepada 400 ribu mahasiswa miskin. Jumlah itu setara dengan 10 persen dari total mahasiswa yang aktif. Hampir sama dengan jumlah dana BLT, setiap mahasiswa direncanakan akan memperoleh dana sebesar Rp 500 ribu per-semester.

Penyuapan melalui BLT, kenaikan biaya makan dan transport, serta pembagian dana bantuan mahasiswa adalah bentuk-bentuk represifitas dalam arti penyeragaman pandangan di kalangan rakyat untuk tetap mendukung politik SBY-Kalla. Taktik ini dikombinasikan dengan pemukulan, kekerasan aparat, dan pemenjaraan aktivis yang melakukan aksi-aksi protes yang sesungguhnya memiliki tujuan yang sama; membungkam kritik. Tentu saja, tindakan-tindakan itu tidak dimaksudkan untuk menjawab kritik rakyat terhadap kebijakan yang menyengsarakan, melainkan upaya-upaya yang vulgar dan terarah untuk memecah-belah rakyat dan mengalihkan perhatian publik dari masalah kenaikan harga BBM ke masalah-masalah lain yang tidak pokok.

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak pernah menjawab kekhawatiran buruh akan ancaman PHK, tidak juga menjawab kepentingan kaum tani atas lahan dan proteksi hasil pertanian, tidak pula menjawab kegelisahan kaum nelayan tradisional yang miskin, tidak pula menjawab kepentingan para pekerja sektor transportasi, tidak mengakhiri kegusaran Perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga dari kalangan miskin, tidak akan menjawab kepentingan pemuda, pelajar, dan mahasiswa atas pendidikan murah dan lapangan kerja. Melalui BLT, himbauan penaikan uang makan dan transport, pembagian dana bantuan mahasiswa, serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap gerakan protes menolak kenaikan harga BBM sesungguhnya menunjukkan ciri-ciri fasisme rejim SBY-JK. Menguatnya ciri-ciri ini merupakan sinyal bahaya bagi proses demokratisasi yang secara konsisten disuarakan rakyat sejak jatuhnya Soeharto.

Melalui kebijakan menaikkan harga BBM, SBY-JK juga sudah menunjukkan karakter aslinya sebagai rejim yang fasis, memaksakan kehendak, anti-demokrasi, anti rakyat dan bangsa, serta anti terhadap kepentingan nasional. Singkatnya, menaikkan harga BBM sesungguhnya semakin menguatkan kesimpulan rakyat bahwasanya SBY-JK adalah MUSUH PALING BESAR RAKYAT INDONESIA. Tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali melawan kebijakan SBY-JK dengan kembali turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menuntut diturunkannya harga-harga kebutuhan pokok. Tuntutan ini haruslah dikumandangkan secara lebih hebat dan teguh oleh seluruh rakyat di tengah banjir-bandang propaganda sesat rejim SBY-JK yang telah sekuat tenaga berupaya mengecilkan arti gerakan rakyat menolak kenaikan harga BBM dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan keji terhadap rakyat yang menolak kenaikan harga BBM.

Gelorakan Terus Gerakan Menuntut Pembatalan Kenaikan Harga BBM!

Tanpa bermaksud mengecilkan gerakan mahasiswa, namun kita bisa dengan jelas melihat bahwa upaya SBY-JK memukul aksi-aksi protes atas kenaikan harga BBM, secara sadar maupun tidak, telah diuntungkan oleh pola-pola aksi yang masih cenderung spontanitas, berbasiskan pada heroisme dan primordialisme sektor mahasiswa. Celakanya, sebagian dari gerakan ini tidak secara konkret terhubung dengan kegelisahan massa rakyat yang ditindas oleh kenaikan harga BBM. Tekanan politik, baik berupa tindakan kekerasan dan propaganda-propaganda sesat yang dikembangkan rejim SBY-JK terhadap gerakan mahasiswa justru menyebabkan gerakan mahasiswa terpojok dan terkucil dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Reaksi negatif terhadap gerakan mahasiswa tidak hanya berasal dari rejim SBY-JK dan aparatnya, melainkan juga dari pihak-pihak lain, seperti rektorat dan masyarakat awam, yang seharusnya mampu digalang untuk bersama-sama mengampanyekan penolakan kenaikan BBM.

Sebagai gerakan yang dihuni kalangan muda dengan kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, harapan rakyat terhadap gerakan mahasiswa sesungguhnya masih belum sirna. Rakyat masih membutuhkan kampus sebagai panggung politik untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan berikut kegelisahan-kegelisahannya. Akan tetapi, harapan-harapan ini akan lenyap bila gerakan mahasiswa tidak sanggup keluar dari sekat-sekat politik yang mengucilkannya. Harapan-harapan ini juga akan sirna bila gerakan mahasiswa tidak sanggup menata aksi-aksinya, melepaskan spontanitas dan primordialisme, dan konsisten menuntut pembatalan kenaikan harga BBM tanpa membuka ruang sedikit pun pada rejim untuk membelokkan aksi-aksi mahasiswa. Singkatnya, tantangan utama gerakan mahasiswa saat ini adalah menghadirkan kecerdasan politik dan intelektualitasnya dan keluar dari jebakan-jebakan politik yang ditaburkan rejim pada aksi-aksi mahasiswa serta melebur dengan gerakan rakyat untuk menyuarakan tuntutan
yang sama; menuntut pembatalan kenaikan harga BBM.

Kita perlu menyadari bahwa kampanye menolak kenaikan harga BBM masih belum merata ke semua kalangan masyarakat. Hal ini tercermin dari konsentrasi gerakan penolakan kenaikan BBM yang cenderung menjadi gerakan massa perkotaan dengan tumpuan kekuatan utama, yakni kalangan pemuda-mahasiswa. Meskipun menyebar di berbagai tempat di Indonesia dengan keterlibatan elemen yang mulai meluas; buruh, tani, nelayan, Perempuan, dan lain-lain; akan tetapi gerakan menolak kenaikan harga BBM belum bisa dikatakan sebagai gerakan yang massif. Kelemahan inilah yang membuka ruang bagi rejim SBY-Kalla untuk memaksimalkan taktik BLT, bantuan mahasiswa, dan lain-lain untuk memecah-belah rakyat. Kelemahan ini perlu segera ditutup dengan mengobarkan kampanye-kampanye penolakan kenaikan harga BBM pada tingkat paling rendah.

Kita juga perlu menyadari bahwa kelemahan-kelemahan ini sesungguhnya menguntungkan SBY-JK. Ruang maneuver politik untuk mematahkan gerakan protes kenaikan harga BBM terbuka sangat luas. Dengan sokongan dana dan aparat kekerasan dan media, rejim SBY-JK sesungguhnya tidak hanya memiliki kekuatan untuk memberangus aksi dengan tindakan kekerasan, melainkan juga mengucilkan para pelaku gerakan dengan isu-isu yang tidak relevan dengan tuntutan. Karenanya, gerakan menolak atau menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan penurunan harga-harga sembilan bahan pokok semestinya disandarkan pada kepentingan pokok massa rakyat, khususnya buruh dan kaum tani, serta aspirasi utama dari rakyat miskin dan kaum marjinal baik di perkotaan dan maupun pedesaan.

Gerakan menuntut pembatalan kenaikan harga BBM harus mampu keluar dari sekat-sekat yang memisahkan kekuatan-kekuatan rakyat. Selubung-selubung primordialisme, sektarianisme, dan heroisme semu, dan berbagai pengotak-kotakan gerakan yang telah secara sadar maupun tidak disuburkan melalui aksi-aksi penolakan di masa lalu harus dibongkar. Kampanye-kampanye dengan menghubungkan diri secara langsung dengan kegelisahan dan protes-protes massa rakyat buruh, tani, miskin kota, perempuan, pemuda, pelajar dan mahasiswa perlu di tingkatkan di berbagai tempat pada berbagai tingkat. Seluruh rakyat harus mampu diajak bicara dan dibangkitkan kesadarannya tentang ancaman-ancaman akibat kenaikan harga BBM bagi hidup dan penghidupannya.

Oleh karenanya, gerakan tersebut haruslah dipandu dalam bangunan organisasi front rakyat yang tepat, yang bersandarkan pada kekuatan buruh dan tani, serta secara luwes bertalian erat dengan kaum miskin dan marjinal serta berbagai kalangan yang paling terkena akibat terburuk dari kenaikan BBM di perkotaan maupun pedesaan. Front harus menjadi panggung politik bagi rakyat untuk memaksa rejim SBY-JK mendengarkan secara langsung suara-suara dan tuntutan-tuntutan kaum buruh, tani, nelayan, buruh-buruh migran, sopir-sopir angkutan umum, perempuan, pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kalangan-kalangan lain yang terkena dampak terburuk akibat kenaikan harga BBM.

Melalui front yang bersandarkan pada aliansi dasar kaum buruh dan petani, tuntutan-tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM harus mampu dipadukan dengan tuntutan-tuntutan rakyat, seperti; tuntutan kenaikan upah bagi buruh, dijalankannya land-reform sejati dan perlindungan pasar pertanian bagi kaum tani, tuntutan subsidi dan jaminan kelangsungan produksi bagi nelayan dan pekerja angkutan, tuntutan-tuntutan kaum miskin kota tentang hak untuk mendapatkan perlindungan hidup dan kerja yang layak, tuntutan kaum perempuan untuk penghentian segala bentuk kekerasan, tuntutan-tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk pendidikan murah dan lapangan kerja yang layak. Serta pemulihan kerusakan lingkungan dan pengurangan ancaman bencana ekologi akibat model pembangunan yang sesat yang akan menyebabkan proses pemiskinan rakyat lebih lanjut dan menghancurkan landasan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.

Persoalan kenaikan harga BBM sesungguhnya hanyalah puncak gunung es sesat pikir, salah urus dan kegagalan Rezim SBY-JK. Inilah puncak gunung es dari kebijakan rezim yang memihak kepentingan modal disatu sisi dan memusuhi rakyat di sisi lain. Inilah kebijakan politik-ekonomi yang dipandu kepentingan-kepentingan modal dan negara-negara imperialis baru, kebijakan politik-ekonomi dibawah sandera rezim hutang luar negeri. Fakta menunjukkan bahwa lembaga keuangan multinasional Bank Dunia menjadi sponsor kebijakan soal harga BBM ini. Dalam nota pinjaman melalui proyek Java-Bali Power Sector Restructuring & Strengthening, Bank Dunia akan memberi dukungan kepada pemerintah untuk melaksanakan penghapuskan subsidi secara bertahap melalui mekanisme penyesuaian harga bahan bakar secara otomatis. Kedua, mengembangkan mekanisme pengalihan subsidi diantaranya melalui BLT. Terakhir mendukung peningkatan kemampuan pemerintah untuk melakukan kampanye dan sosialisasi
untuk mendongkrak penerimaan publik atas kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar.

Karena itu menjadi salah satu tugas mendesak elemen termaju di kalangan gerakan rakyat untuk menjadikan ketidakpuasan rakyat atas kenaikan harga BBM sebagai ’pemicu’ perlawanan rakyat atas seluruh bangunan kebijakan rezim SBY-JK yang memusuhi rakyat. Kenaikan harga BBM hanya puncak gunung es dari kebijakan ekonomi politik yang memberi akses sebesar-besarnya bagi modal untuk menguasai tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penguasaan modal atas sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti energi, pangan dan air, serta jasa-jasa di bidang pendidikan dan kesehatan. Termasuk di dalamnya penghapusan segala bentuk subsidi dan proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, perlindungan terhadap buruh (dengan mempertahankan kebijakan upah murah dan outsourcing), perlindungan terhadap petani dan buruh tani, perlindungan terhadap pelaku ekonomi menengah, kecil dan sektor informal,
serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Disisi lain kebijakan negara yang memberi subsidi dan proteksi terselubung kepada pemilik modal besar, seperti dalam kasus BLBI, seperti ’take over’ sebagian tanggung jawab perusahaan atas bencana lumpur Lapindo kepada pemerintah, keringanan pajak dan kemudahan investasi, serta pengabaian pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dari para pemodal.

Pada akhirnya dengan tetap menohok jantung kekuasaan SBY-JK serta mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pertentangan elit borjuasi, gerakan ini haruslah berkobar di kantong-kantong kekuatan massa mana kaum buruh, tani, miskin kota, perempuan, pemuda dan pelajar, yakni kantong-kantong di mana massa berhimpun, bekerja, atau bertempat-tinggal. Sesungguhnya, kemenangan besar dari gerakan menolak kenaikan BBM terletak pada kesanggupan massa rakyat untuk bangkit, berhimpun dan berlawan sebagai jawaban utama rakyat atas seluruh krisis dan kesengsaraan yang ditaburkan semena-mena oleh SBY-JK. Perlawanan rakyat tidak saja semata-mata sebagai perjuangan sosial-ekonomi, tetapi secara bertahap haruslah mengarah kepada perjuangan politik untuk merebut sepenuhnya kedaulatan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dari tangan kaum imperialis (penjajah modal) dan antek-anteknya.

Simak materi-materi propaganda lain di
BLOG BERITA FRONT PERJUANGAN RAKYAT
http://fprsatumei.wordpress.com/

KENAIKAN BBM SUDAH TEPAT SASARAN .... MARI KITA DUKUNG!!!!
Coba di cerna dulu sebelum protest...!!

Ada yang punya analisa: Harga BBM Naek, Jumlah rakyat miskin turun..?!
kayak yang dibilang LPEM bahkan sampe 14% lebih kalo. Analisanya sbb :

Harga bbm naek - tadinya rakyat miskin yang naek bis, sekarang jadi jalan kaki.. trus dijalan ketabrak metromini yg ngebut karena nguber setoran (soalnye bbmnya naek) trus mati.. --> RAKYAT MISKIN BERKURANG

tadinya rakyat miskin makan sehari sekali.. trus jadi makan sekali buat 3 hari ( karena daya belinya turun).. lama2 mati.. --> RAKYAT MISKIN BERKURANG

tadinya rakyat miskin yang pada sakit masih bisa beli obat generik..trus gak bisa beli lagi .. ato tadinya ke puskesmas bisa naik angkot sekarang jalan kaki jadi malah mati di jalan..--> RAKYAT MISKIN BERKURANG

ada rakyat miskin yang jadi stress... mikirin bbm yang naek, saking mikirnya.... ampe lupa makan dan minum....akhirnya mati juga. --> RAKYAT MISKIN BERKURANG

ada rakyat miskin yang kreatif dan berinisiatif.... buat menuhin kebutuhan dia nyolong ayam tetangga.... ketangkep, digebukin massa .....ampe mati juga. --> RAKYAT MISKIN BERKURANG
rakyat miskin di rt 004 berebut kartu blt yang masih lagi di prin, antem-anteman sampe mati RAKYAT MISKIN BERKURANG
rakyat miskin di rt 004, gak puas dengan kepemimpinan pak rt yang gak adil, lalu pak rt diantemi sampe mati  RAKYAT MISKIN BERKURANG
rakyat miskin dari rt 004, antri mencairkan dana blt di kantor pos Nunggu berdesak-desakan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-mingu ahirnya mati di kantor pos  RAKYAT MISKIN BERKURANG

kenapa bisa dapet angka 14 %.. karena dari 100 orang miskin itu.. yang mengalami kejadian diatas ada 14+5 orang maka dapet angka 8+4+2+5 dibagi 100 kali 100% = 14 % + 5%

Demikian analisa ini dibuat secara sederhana, mudah dicerna, anti njlimet..

Jadi kesimpulannya :
Langkah pemerintah naekin bbm sudah cukup tepat.... hanya saja naeknya kurang tinggi. Coba kalo dinaekin tinggi2.... pasti makin cepat lagi pengurangan rakyat miskin di negeri ini. Semoga pemerintah kita membaca analisa ini.... dan segera saja naekin lagi bbm setinggi-tingginya biar tambah banyak org jadi maling ayam, kalo digebukinnya gk sampe mati kan lumayan tuh bisa makan gratis di penjara ketimbang di rumah mau beli makanan yg semakin naik harganya karenamakanan diangkut pake transportasi, lha wong bbm naek kok tarif makanan gk boleh naek .

Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) dan Distribusi Konflik ke Pemerintah Daerah

Oleh : Hadi jatmiko

Sekjend SBMP dan Aktifis SHI DPW Sumsel

Tulisan ini telah dimuat dimedia Lokal Berita Pagi edisi 27 mei 2008

Krisis Energi atau kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang terjadi di dunia Internasional atau lebih tepatnya di Amerika dan sekutunya telah berdampak pada naik nya harga BBM di Dunia Internasional hal ini di picu oleh menurunnya pasokan yang di beli Negara – negara konsumtif Energi tersebut dari Negera-negera penghasil minyak, baik karena sedang ada pergolakan (seperti Irak ataupun Nigeria), menurunnya cadangan minyak di beberapa negara (misalnya Indonesia) maupun karena pemerintah dan rakyat di beberapa negara sedang melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-perusahaan minyak Internasional (seperti yang terjadi di Venezuela), sementara kebutuhan Energi terus meningkat, baik di negara-negara Imperialis (Amerika sebesar 20,59 juta barel per hari, Jepang sebesar 5,22 juta barel per hari, Rusia sebasar 3,10 juta barel per hari maupun di negara-negara yang sedang meningkat pertumbuhan ekonominya (seperti India sebesar 2,53 juta barel per hari maupun Cina sebesar 7,27 juta barel per hari), serta Penyebab yang sejati, dan ini yang jarang sekali di beritakan adalah spekulasi minyak di pasar saham Internasional. Seperti juga halnya dengan saham-saham lainnya, maka perdangan saham minyak ini sangat rentan dengan spekulasi-spekulasi, inilah yang sebenarnya menjadi pemicu utama kenaikan harga BBM Internasional

Kenaikan Harga bahan bakar minyak ( BBM ) di dunia internasional tersebut yang mencapai $120 / Barrel atau Rp 1.116.000/barel atau Rp 7018/liter inilah yang membuat atau memicu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK ) untuk menaikan Harga BBM bersubsidi yang ada didalam negeri mencapai 28 % per liter dari harga aslinya, karena menurut pemerintah bahwa ketika harga BBM dalam negeri tidak di naikan maka akan menyebabkan anjlok nya APBN tahun 2008 karena harus menanggung beban subsidi rakyat untuk minyak sebesar Rp 21,4 triliun, yang menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa subsidi yang di berikan pemerintah untuk minyak selama ini hanya menguntungkan orang-orang kaya yang setiap harinya menggunakan atau membeli minyak untuk kebutuhan mobil mewahnya.

Mengapa Kenaikan Harga BBM di dunia internasional berpengaruh terhadap Harga BBM di indonesia ?

Opsi kenaikan harga BBM yang harus dipilih oleh SBY – JK untuk menyelamatkan APBN dengan kondisi perekonomian rakyat yang saat ini masih carut marut jelas-jelas sebuah keputusan yang tidak pro rakyat sehingga hal ini memunculkan banyak protes dan aksi-aksi massa yang dilakukan oleh gerakan – gerakan rakyat sipil baik itu dari mahasiswa,buruh,miskin kota, dan petani di seluruh daerah di indonesia, karena sesungguh nya kenaikan harga BBM di Indonesia menurut data yang di dapat penulis dari WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ) dan JATAM ( Jaringan Advokasi Tambang ) di sebabkan karena mayoritas Perusahaan Minyak dan Gas di Indonesia, di kuasai oleh Modal Asing (Pemilik Industri Minyak Dunia) sehingga hasil dari minyak Indonesia, lebih diutamakan untuk di jual ke pasar Internasional, dan jikapun harus dijual di Indonesia, maka harganya sama dengan harga BBM Internasional.dan untuk Yang di jual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah Indonesia harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan, padahal seharusnya hal ini adalah kewajiban Perusahaan-Perusahaan Asing, dan seharusnya juga bukan hanya 15 %, lebih dari itu.

Indonesia tidak punya Industri yang mengelolah minyak mentah ke minyak siap pakai, sehingga BBM yang sehari-harinya kita gunakan, harus kita beli dari Negara lain. Sederhananya, kita punya minyak mentah (tapi di kuasai Asing, hanya sebagian kecil di kuasai PERTAMINA) di bawa ke luar negeri untuk di olah, kemudian kita beli lagi dengan harga Internasional,itu yang membuat harga BBM kita selalu mengikuti harga Internasional.Yang membuat lebih mahal lagi, pembelian ataupun penjualan minyak itu melalui perusahaan-perusahaan broker, sehingga membuat harga nya melambung tinggi ketika di jual ke rakyat Yang lebih Parah lagi, seluruh biaya Perusahaan-Perusahaan Asing itu untuk mengambil minyak mentah ( mulai dari survey awal hingga produksi berjalan) sepenuhnya di biayai oleh pemerintah. Dari kebodohan yang pemerintah inilah sehingga membuat harga minyak di Indonesia melambung tinggi.

Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Boomerang bagi Pemerintah Daerah?
Tanggal 24 dini hari tepatnya pukul 00.00 WIB pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengumumkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2008 yang menetapkan harga baru bagi Bahan Bakar Minyak.Atas pemberlakuan harga baru tersebut pemerintah sadar bahwa hal itu akan menimbulkan protes yang lebih besar bagi rakyat miskin yang ada di indonesia yang ketika protes ini semakin memuncak maka bukanlah hal yang mustahil rezim Sby – JK akan Jatuh sebelum waktunya,melihat ancaman ini, pemerintah pun mengalakan program BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) yaitu program pemberian uang kepada rakyat miskin sebesar Rp 100.000 / bulan atas kompensasi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah yang harapannya dapat melepaskan rakyat dari jeratan kemiskinan.

Namun hal ini menurut penulis bukanlah sebuah program yang murni untuk menolong rakyat dari kemiskinan karena sesungguhnya program ini adalah cara pemerintah untuk meredam kemarahan di masyarakat dan mendistribusikan konflik (masalah) dan tekanan politik dari rejim SBY-JK kepada aparatur pemerintahannya di daerah. Dengan menggunakan BLT, rejim SBY-JK menjadikan ketua-ketua RT, lurah, camat, dan bupati, sebagai aparat pemerintahan terendah sebagai tumbal kekesalan dan amarah rakyat akibat naiknya harga BBM dan harga-harga kebutuhan pokok, hal ini di buktikan dan didapat penulis berdasarkan obrolan yang dilakukan penulis dengan salah seorang masyarakat yang tidak masuk sebagai keluarga miskin yang layak menerima BLT di kelurahan 5 Ulu palembang,masyarakat yang tidak menerima BLT lebih menyalahkan atau menuduh Ketua RT melakukan perbuatan Kolusi dan Nepotisme dalam melakukan pendataan, hal seperti ini lah sebenarnya yang diinginkan oleh SBY-JK dalam melaksanakan program BLT.

Program BLT yang di lakukan pemerintah saat ini sebenarnya sama dengan program yang dilaksanakan oleh Perusahaan – perusahaan Pertambangan dan perkebunan dalam melakukan ekspansi dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang ada di daerah pemukiman rakyat ( Desa ) dengan nama Program Coorporate Sosial Responbility ( CSR ), dimana program ini di gunakan sebagai salah satu cara perusahaan untuk melakukan penaklukan dan meredam aksi protes masyarakat yang merasa di rugikan atas hilang nya akses Sumber Daya Alam,meredam konflik sosial yang terjadi di lapangan, atau mengambil hati masyarakat yang akan terkena dampak setelah perusahaan mulai beroperasi, Dan berdasarkan penelitian tentang CSR yang pernah dilakukan penulis terhadap salah satu perusahaan pertambangan di Sumsel yaitu PT. Medco E&P Rimau di Muba, Program CSR yang dilakukan sangatlah berhasil dalam meredam konflik dan protes-protes yang ada di masyarakat.
Melihat tujuan pokok dari Program BLT serta kebijakan kenaikan Harga BBM yang dilakukan Pemerintah Pusat tersebut maka sudah sepantasnyalah Pemerintah Daerah Sumatera Selatan wajib Menolak Program BLT agar tidak menjadi Boomerang bagi Pemerintahan Daerah itu sendiri, serta meminta pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Sby-Jk untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM dan hal ini pun sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk memperlihatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Rakyat nya.dan rakyat pun harus menyadari bahwa menerima kenaikan harga BBM adalah salah satu pilihan untuk menjadi miskin dan Mati perlahan.

Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Palembang Bersatu

Rakyat masih ingat dengan janji Presiden SBY pada November 2007 lalu yang tidak akan menaikkan harga BBM. Namun layaknya janji-janji politisi, tidak ada yang ditepati.Senin (5/5) lalu, melalui rapat kabinet terbatas bidang ekonomi, Presiden SBY melanggar janji dengan mengumumkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Naik nya harga Bahan bakar minyak di dunia internasional yang telah mencapai $ 120 / Barrel telah di jadikan alasan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan SBY - JK untuk menaikan harga minyak subsidi yang mencapai 30 % perliter yang akan berlaku pada tanggal 1 Juni 2008, menurut SBY – JK ketika harga minyak subsidi tidak di naikan maka APBN akan mengalami Defisit yang akan menyebabkan Negara mengalami keterpurukan karena tidak mampu memenuhi anggaran untuk menjalankan Roda pemerintahan dan tidak mampu mensejahterakan Rakyat Indonesia .

Namun kami melihat ini adalah suatu kebohongan yang dilakukan oleh Rezim SBY - JK karena sesungguhnya kenaikan harga BBM di dunia Internasional tidaklah akan terlalu berpengaruh terhadap APBN 2008 hal ini dapat kita lihat dan kita bandingkan antara anggaran APBN 2008 dengan APBN P 2008. Dalam APBN 2008, harga minyak mentah dipatok sebesar 60 dollar Amerika perbarrel, beban subsidi BBM berjumlah Rp 45,8 triliun, sedangkan Penerimaan Minyak Bumi (PMB) berjumlah Rp 84,3 triliun.Selanjutnya, dalam APBN-P 2008, harga minyak mentah dipatok sebesar 95 dolar/barrel.
Dengan asumsi ini, beban subsidi BBM meningkat menjadi Rp126,8 triliun, sedangkan PMB meningkat menjadi Rp149,1 triliun. Dari angka-angka tersebut dapat dilihat kenaikan harga minyak dunia tidak hanya berimbas pada bertambahnya subsidi namun juga bertambahnya pendapatan pemerintah.Disisi lain, beban pembayaran utang yang setiap tahun menyedot anggaran sekitar Rp.150 trilyun yang sesungguhnya berkontribusi menekan APBN. Beban pembayaran utang selalu lebih besar dari subsidi BBM. Dalam APBN-P 2008, jumlah subsidi BBM hanya Rp. 126,8 trilyun.
Pengurangan subsidi untuk bayar utang juga dinyatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sekitar Rp. 15 trilyun dari penghematan subsidi digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Kenaikan harga BBM saat ini bukan lah hal yang pertama yang dilakukan oleh rezim SBY – JK karena sebelum nya pada tahun 2005 SBY-JK telah menaikan harga BBM subsidi yang mencapai 100% untuk 1 liter nya,ini berdampak pada bertambahnya jumlah rakyat miskin yang ada di indonesia yang sebelumnya 15,97% pada Februari 2005 menjadi 17,75% pada Maret 2006,ini terjadi karena dengan kenaikan harga BBM akan diikuti juga kenaikan harga bahan-bahan pokok dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya,sedangkan penghasilan yang di dapat rakyat sehari-hari tidaklah bertambah jumlah nya walaupun telah di tambah Rp 100.000 / Bulannya melalui pencairan dana BLT ( Bantuan langsung Tunai ) yang dikatakan oleh pemerintah bahwa dengan BLT kenaikan harga BBM tidak akan berdampak bagi kehidupan rakyat miskin namun hal ini tidak lah terjadi karena pada kenyataan nya BLT hanyalah sebagai Peredam kemarahan masyarakat miskin terhadap kenaikan harga BBM,dan sebagai suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan rakyat indonesia semakin Bodoh.

propaganda yang di bangun oleh pemerintah bahwa dengan di tarik nya subsidi harga minyak bagi rakyat adalah jalan satu-satunya cara untuk menyelamatkan ambrok nya APBN karena beban subsidi yang di berikan Negara terlalu besar terhadap subsidi minyak, sebenarnya tidak lah benar karena menurut hemat kami Setidaknya terdapat 30 persen beban anggaran APBN yang harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang dan bunga utang luar negeri. Selain itu, pemerintah juga masih bisa melipat gandakan pendapatan bila mau menghapus tax holiday(pembebasan pajak investasi) dan memperpendek masa assetrecovery bagi korporasi-korporasi asing.

Pilihan lain yang juga tersedia adalah restrukturisasi kontrak bagi hasil pertambangan, khususnya minyak dan gas,antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak dalam sektor perminyakan. Perusahaan-perusahaan seperti Caltex, Chevron, British Petroleum, dan Exxon Mobile Oil adalah imperialis-imperialis raksasa di sektor perminyakan yang tentu saja mendulang keuntungan yang sangat besar akibat kenaikan harga minyak dunia.
Keengganan pemerintah untuk merombak struktur bagi hasil pertambangan dan melulu hanya memilih kenaikan harga menunjukkan karakter pemerintah SBY-JK sebagai pemerintahan boneka yang bekerja untuk imperialisme.
Melihat dari hal ini maka kami dari Aliansi Mahasiswa Muhammdiyah Palembang Bersatu menyatakan sikap Bahwa :

1. Tolak kenaikan Harga BBM
2. Tolak Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang hanya di gunakan sebagai cara untuk membungkam gejolak di masyarakat atas kenaikan harga BBM dan Konflik antar sesama Rakyat ( Baca Horizontal )
3. Segera Nasionalisasikan Perusahaan perusahaan Pertambangan minyak dan gas yang ada di indonesia
4. Hapuskan anggaran Pembayaran Hutang Luar Negeri dari APBN
5. Turunkan SBY – JK dari kekuasaan sekarang juga karena tidak mampu untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia.

Salam Pembebasan...!!!
Hadi jatmiko
Korlap

Tolak Kenaikan harga BBM

“Kenaikan BBM Keputusan Politik Pemiskinan Rakyat”

Rencana kenaikan BBM menunjukkan bahwa rezim SBY – JK telah tunduk dan menyerah pada tekanan lembaga keuangan internasional, Negara-negara pemberi utang, dan kaum pemodal untuk mencabut subsidi BBM yang dianggap sebagai penghambat iklim investasi dan sumber defisit APBN. Tekanan lembaga keuangan internasional dan negara-negara pemberi utang Indonesia agar mencabut subsidi adalah untuk memastikan aliran dana yang lancar dari pembayaran utang luar negeri beserta bunganya dari APBN. Dalam kwartal pertama tahun 2008 ini, pembiayaan sektor publik (melalui APBN 2008) telah dipotong sekurang-kurangnya 15 % atas nama penghematan APBN. Tak hanya itu, Pemerintah RI juga kembali mengemis utang ke Bank Dunia dan Asian Development Bank untuk menopang APBN yang limbung akibat krisis ekonomi yang kembali muncul. Akibatnya utang luar negeri Indonesia pada tahun 2008 kembali melonjak hingga mencapai 155,29 miliar USD (data Dirjen Pengelolaan Keuangan Depkeu RI, 2008). Sehingga jelas kenaikan BBM sesungguhnya bukan dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, melainkan untuk mengikuti selera lembaga keuangan internasional dan negara pemberi utang.

Pemerintah terkesan tutup mata atas dampak kemiskinan yang meningkat akibat kenaikan BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 lalu. Berdasarkan data BPS tahun 2006, telah terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan dari 15,97 % pada Februari 2005 menjadi 17,75 % pada Maret 2006. Hal serupa tentu akan dialami oleh rakyat terutama golongan menengah ke bawah ketika menghadapi kenaikan BBM periode ke-3 ini. Karena rakyat bukan hanya akan membayar harga BBM lebih tinggi, tetapi juga pada efek kenaikan harga bahan pokok dan layanan jasa lainnya. Keputusan ini juga memperlihatkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Indonesia sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan demikian keputusan menaikkan harga BBM adalah bentuk pelanggaran HAM oleh negara.

Atas dasar itu, ALIANSI RAKYAT TOLAK KENAIKAN BBM, secara tegas menyatakan :
1. Menolak kebijakan kenaikan BBM yang akan berdampak pada peningkatan angka
kemiskinan rakyat Indonesia;
2. Mendesak Pemerintah Indonesia menempuh alternatif ekonomi politik yang tidak
menyengsarakan rakyat antara lain dalam bentuk politik pengurangan/penghapusan utang luar negeri dan pengelolaan langsung (nasionalisasi) sektor pertambangan oleh Negara;
3. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memulai pembahasan di tingkat internasional terhadap ketidakadilan mekanisme perdagangan global di sektor Migas;
4. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk tetap menjalankan tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak dasar rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, rasa aman, pekerjaan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
5. Bahwa aliansi rakyat tolak kenaikan BBM akan terus melakukan perluasan dukungan hingga mencapai target 10.000 massa rakyat dari semua lapisan yang akan turun pada aksi selanjutnya.

Palembang, 12 Mei 2008

Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan BBM : Walhi Sumsel, LBH Palembang, UPLINK, Serikat Petani Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia, Solidaritas Perempuan, Puspa, FNB, YKM, KIPDA, AMAN Sumsel, LP3HAM, KKDB, SDB, KPI, IBB, FMN, BEM PGRI, BEM IBA, ISMAHI, BEM FH UMP, Sahabat Walhi Sumsel, FWK,SBMP

Surat Fatimah Gemparkan Kota Bagdad

Fatimah adalah seorang saudara perempuan seorang mujahid yang terkenal
di daerah Abu Gharib, yang berasal dari sebuah keluarga yang terkenal
kebaikan dan ketaqwaannya.

Suatu hari pasukan AS menyerbu rumahnya, dengan tujuan menangkap
saudaranya. Namun karena mereka tidak dapat menemukannya, pasukan AS
menangkap Fatimah dengan tujuan memaksa saudaranya menyerahkan diri.
Surat tulisan tangan Fatimah, baru-baru ini berhasil diselundupkan
keluar dari penjara Abu Gharib, surat ini menggambarkan penderitaan
para tawanan wanita akibat perbuatan terntara AS. Segera surat ini
tersebar dan menghebohkan kota Baghdad , mengirimkan gelombang yang
akan terus berlanjut ke seluruh Iraq .

Mafkarat al-Islam berhasil mendapatkan salinan surat tersebut.
Bismillahirrahmanir rahiim. *Say He is God the One; God the Source [of
everything]; Not has He fathered, nor has He been fathered; nor is
anything comparable to Him.* [Qur*an, Surat 112 *al-Ikhlas*]
Saya menulis surat Al-Ikhlas ini karena mempunyai arti yang mendalam
bagi saya, dan menimbulkan getaran di hati orang-orang yang beriman.
Saudaraku mujahidin di jalan Allah* Apa yang dapat kukatakan padamu?
Saya katakan, rahim-rahim kami telah terisi dengan janin akibat
perkosaan yang dilakukan keturunan kera dan babi itu. Mereka telah
menodai tubuh kami, meludahi muka kami, dan merobek-robek Al-Quran
untuk digantungkan ke leher-leher kami. Allahu Akbar. Tidakkah kau
mengerti tentang kejadian yang menimpa kami? Betulkah kau tidak tahu
ini terjadi pada kami? Kami saudaramu, dan Allah akan meminta
tanggungjawabmu tentang kejadian ini kelak.

Demi Allah, tidak semalam pun kami lewatkan di penjara ini kecuali
mereka mendatangi salah satu dari kami untuk melampiaskan nafsu
setannya. Padahal kami selalu menjaga kehormatan kami karena takut
kepada Allah. Takutlah pada Allah! Bunuhlah kami bersama mereka!
Hancurkan mereka bersama kami! Jangan biarkan kami di sini agar mereka
bisa bersenang-senang memperkosa kami, sesungguhnya ini adalah sebuah
perbuatan dosa besar di sisi Allah. Takutlah pada Allah akan urusan
kami. Biarkan (jangan serang) tank dan pesawat mereka. Datanglah pada
kami di penjara Abu Ghurayb. Saya saudaramu karena Allah. Mereka
memperkosa saya lebih dari sembilan kali dalam satu hari. Bisakah kau
bayangkan? Bayangkan salah satu saudaramu diperkosa. Bersama saya ada
13 gadis, semuanya belum menikah. Semuanya telah diperkosa didepan
mata kami semua. Mereka melarang kami untuk sholat. Mereka mengambil
pakaian kami, dan membiarkan kami telanjang. Saat surat ini saya
tulis, seorang diantara kami telah bunuh diri setelah diperkosa
beramai-ramai. Seorang tentara memukulnya di dada dan paha setelah
memperkosanya, lalu menyiksanya. Gadis itu kemudian bunuh diri dengan
memukulkan kepalanya ke tembok penjara, karena dia sudah tidak sanggup
menerima ini. Meskipun bunuh diri dilarang oleh Islam, saya memaklumi
perbuatannya* Saya hanya berharap, semoga Allah mengampuninya,
sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Saudaraku, saya katakan padamu lagi,
takutlah pada Allah. Hancurkan kami bersama para tentara itu, agar
kami bisa beristirahat dalam damai.
Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami*
Waa Mu*tasimah!.

Surat ini telah berakhir, namun penderitaan penulisnya dan para
muslimah belum berakhir. Hatta mataa haadza s-sukuut !! Ini yang sudah
kesekian kalinya terjadi..
Entah berapa lagi akan segera menyusul Kemaren, hari ini dan besok
Begitu seterusnya..
Ya Rabb nasyku ilaika da'fa quwwatina Wa qillata hiilatina Allahumma
n-shurna nashran adziima Allahuma `alaika bil haaula l-kuffar Allahuma
`alaika biman adzaa l-muslimin.
catatan: sebarkan agar semuanya bisa mengetahui keadaan ini.
Wajazaakallahu khairan.

Coca-Cola, Ayat-ayat Cinta, dan Jouissance

Robertus Robet
- Kandidat Doktor Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Struktur kekuasaan Indonesia kontemporer didominasi oleh persilangan dua logika dasar: pertama, ekonomi kapitalis yang makin telanjang di satu sisi, dan kedua, gaya hidup beragama yang makin marak di sisi yang lain. Hasil dari persilangan ini adalah suatu bangunan imperatif yang akan berbunyi: "Nikmati kapitalisme sepuas-puasnya, tapi beragamalah sedalam-dalamnya."
Secara behavioralis, kombinasi ini ditunjukkan dalam postur pemerintahan sekarang, yang didominasi para saudagar, ekonom anjuran IMF di satu sisi berdampingan dengan para politisi dari partai agama dengan ide anti-Barat yang relatif kencang di sisi yang lain. Di wilayah lain, secara kultural, kenyataan ini dikonfirmasikan melalui pujian Presiden terhadap film Ayat-ayat Cinta yang laris itu. Film yang menggambarkan secara persis kombinasi logika kapitalisme (nikmati dunia/cinta romantik sebesar-besarnya) di satu sisi dan gaya beragama di sisi lain. Bagaimana perselingkuhan logika kapitalisme dan agama ini dijelaskan?
Perselingkuhan kapitalisme dan agama sudah berlangsung sejak lama dan menjadi perhatian dari berbagai pemikir. Menurut Weber, Protestanisme mengajarkan "Bekerjalah sekuat tenaga,

tapi nikmati hasilnya sesedikit mungkin." Summum Bonum dari etika ini dijabarkan Weber dengan "the earning of more and more money, combined with the strict avoidance of all spontaneous enjoyment of life" (Weber, 1968 dalam Lemert, hlm. 100). Ini yang disebutnya dengan Asketisisme Protestan yang merupakan inti logika kapitalisme. Di sini kerja, penikmatan dunia, dan agama berkorelasi. Walau demikian, di dalam Weber, korelasi itu berjalan secara terbalik: maksimalitas kapitalisme hanya mungkin direguk apabila diikuti dengan represi atas penikmatannya. Di sini represi atas kenikmatan bukan hanya memberikan efek akumulasi bagi kapital, tapi sekaligus juga memberikan aura transendental terhadap kapitalisme.
Sebelumnya, di dalam Marx, kombinasi kerja dan kenikmatan ini dipisahkan dalam jurang antagonisme kelas. Kerja identik dengan kelas buruh yang terdegradasi hidupnya, sementara kenikmatan (yang merupakan implikasi dari kerja buruh) direguk sebagai pampasan dan dinikmati secara monopolistik oleh kelas kapitalis. Akibatnya, logika yang berlaku di sini adalah "buruh bekerja sekuat-kuatnya, pemilik modal menikmati sepuas-puasnya". Sebagai kompensasi dari proses perampasan ini sekaligus sebagai jembatan dari jurang antagonisme itu diproduksi ideologi entah dalam bentuk agama-agama, atau bisa juga dalam bentuk seni-budaya. Dengan demikian, apabila di dalam Weber agama didefinisikan dalam hubungan yang transendental terhadap kapitalisme, di dalam Marx agama didefinisikan bersifat instrumental terhadap kapitalisme.
Walaupun demikian, meski berbeda dalam hal sudut pandang, di sini penalaran Weber dan Marx secara menarik bisa bertemu dalam suatu hubungan pendek: keduanya sama-sama melihat bahwa agama memiliki hubungan fungsional terhadap kerja kapitalisme. Bedanya, pada Weber hubungan itu didefinisikan dan dirayakan secara positif, sementara pada Marx dikritik dan didefinisikan sebagai negatif.
Lepas dari daya tarik dan akurasi analisis dari kedua pemikir di atas, logika ideologi kapitalisme kontemporer beroperasi secara sangat berbeda dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan kapitalisme industri awal. Apabila pada Weber, kerja atau penderitaan didahulukan sebagai prasyarat bagi kenikmatan, maka kapitalisme sekarang justru bekerja dengan terlebih dulu menganjurkan kenikmatan, baru kemudian menandaskan kewajiban kerja. Ini yang di dalam filosofi Lacanian diringkas dalam satu kata: ENJOY! yang kebetulan merupakan petikan dari salah satu ujung tombak simbol komoditas global kapitalis paling dahsyat zaman kita, Coca-Cola. Nikmati, tapi nikmati dalam perintah.
Di dalam Lacan, mekanisme ini dijelaskan melalui konsep jouissance. Jouissance sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai enjoyment, akibatnya sering kali salah dimengerti karena diartikan semata-mata sebagai kenikmatan. Padahal, menurut Lacan, jouissance pertama-tama harus dilihat sebagai ekses dan kehilangan akibat tercerainya persatuan ibu-anak setelah anak mulai membentuk atau menemukan egonya. Jouissance adalah kenikmatan yang dicari sekaligus digerakkan sebagai kompensasi dari kehilangan permanen kenikmatan asali anak dalam kandungan ibu. Dengan demikian, jouissance adalah kenikmatan, tapi kenikmatan akibat kehilangan. Karenanya, di dalamnya sekaligus ada rasa sakit.
Dengan demikian, di sini kenikmatan itu dicari, ditemukan, tapi dengan segera hilang. Manusia hidup, tumbuh, dan dewasa dalam siklus hasrat-kehilangan ini. Kenyataan ini menghasilkan suatu kesimpulan yang fundamental, yakni bahwa dengan itu manusia tidak lebih adalah sebuah bidang kosong. Ia mencari, menemukan, sejenak merasa puas untuk kemudian kecewa lalu mencari-cari lagi. Persis ketika orang minum Coca-Cola, diminum, segar sejenak, untuk kemudian semakin merasa haus menjadi-jadi.
Logika jouissance ini secara tepat menjelaskan korelasi atau hubungan pendek antara logika kapital dan logika cara beragama kontemporer. Sementara pada kapitalisme yang bekerja adalah logika "semakin untung digandakan, bukan semakin cukup si kapitalis, justru semakin kurang dan semakin serakah mereka". Logika yang sama terjadi di dalam cara beragama modern: "semakin perintah dan larangan dipatuhi, orang bukan makin lega, malah justru makin membuncah gelisah dalam rasa dosa dan bersalah". Di sini baik kapitalisme maupun agama sama-sama bekerja dengan ambisi memimpin dan mengisi ruang kosong permanen subyek itu.
Akibatnya, pergeseran dalam sistem komando mental (super ego) menjadi tidak terhindarkan: yang semula ditafsirkan dan bersifat menjaga dan menghalangi hasrat berubah justru menjadi pendorong hasrat. Pada mulanya ia memerintah dengan "melarang", berubah menjadi memerintah dengan membujuk, menganjurkan dan merayu. Contoh yang paling unik dan halus dari mekanisme ini bisa ditemukan dalam beragam komoditas baru yang menawarkan kenikmatan sekaligus pengamannya: Coca-Cola tanpa coke, kopi tanpa kafein, bir tanpa alkohol, perang tanpa perang, poligami tanpa poligami. Semuanya searah dengan mekanisme politik kepura-puraan baru seperti perang tanpa perang, neoliberalisme berbarengan dengan paket kesalehan. Di titik ini, hasil akhirnya adalah surplus modal berubah menjadi surplus kenikmatan. Reproduksi surplus ini yang terus dipertahankan, karena dari sinilah kekosongan baru ditangguk supaya bujukan komoditifikasi bisa terus disuguhkan.
Persilangan mental semacam inilah yang kiranya menjadi modus operandi perilaku politik dan sosial. Ini bisa dilihat secara makin jelas dalam berbagai fenomena kepolitikan belakangan ini, seperti berkolaborasinya politik agama dengan unsur infotainment dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah, bahkan pada propaganda politik di tingkat nasional. Ini pula yang kiranya dibaca dan dijadikan rujukan bagi orang-orang di seputar kepemimpinan politik imagologis Yudhoyono yang mendorongnya untuk setelah menonton film Ayat-ayat Cinta merasa perlu menonton lagi film Kun Fayakuun. Di sini bioskop yang sebelumnya bagi kalangan tertentu sering kali diharamkan--karena identik dengan tempat hiburan--justru jadi tempat "pensucian" yang diharapkan dapat mendatangkan simpati politik dan dukungan.
• Koran Tempo