Oleh
Web Warouw
Jakarta–Menjelang 1 September Kepala Pusat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Choliq Masulili mengingatkan agar semua rakyat miskin masuk dalam daftar kuota penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
“Bagi rakyat miskin yang belum masuk dalam kuota, setelah 31 Agustus akan menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota. Tagih pada kepala daerah masing-masing untuk menanggung rakyat miskin yang tidak mendapatkan Jamkesmas,” ujarnya ketika dihubungi Sabtu (23/8) di Jakarta.
Masulili menegaskan bahwa kartu Jamkesmas akan dibagikan per 1 September pada rakyat miskin yang masuk dalam daftar kuota pemerintah daerah.
Posko Pengaduan
Saat ini, DKR di seluruh Sumatra Selatan membuka posko pengaduan bagi masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak mendapatkan kartu Jamkesmas yang akan dibagikan oleh pemerintah. “Semua pemerintah daerah di Sumatra Selatan belum melakukan pendataan ulang terhadap orang miskin. Sebaiknya pembagian kartu Jamkesmas ditunda, sebelum seluruh Rakyat miskin yang ada terdata, sebagai warga yang memang berhak memegang Kartu Jamkesmas, Segera lakukan verifikasi ulang,” kata Ketua DKR Sumatra Selatan, Anwar Sadat ketika dihubungi.
Selain itu Anwar Sadat meminta agar seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan tidak melakukan penolakan serta pemungutan biaya bagi pasien dari seluruh keluarga miskin. ”Pembiayaan kesehatan dan pengobatan telah ditanggung oleh pemerintah pusat dan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung yang tidak terdaftar dalam kuota,” katanya.
Di Jawa Timur, Ketua DKR Jawa Timur Dendi Rulianto menyatakan protes keras atas meninggalnya pasien karena ditelantarkan pihak Rumah Sakit Daerah Madiun. Yuliati (30) warga Desa Alas Kudu Kecamatan Wonokarto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, meninggal di Rumah Sakit Daerah (RSD) Panti Waluyo Caruban Kabupaten Madiun, Kamis (21/8).
“Bagaimana mungkin pasien bisa meninggal di rumah sakit di rumah sakit karena kekurangan gizi. Karena orang miskin maka pasien tidak ditangani secara layak, walaupun polisi yang mengantarkan pasien. Kematian pasti karena diterlantarkan,” katanya.
Direktur RSD Panti Waluyo Madiun dr Aries Noegroho saat dikonfirmasi media membantah jika pihaknya telah menelantarkan pasien tersebut. "Tidak benar jika kami menelantarkan pasien. Kami sudah berupaya memberikan pertolongan medis termasuk memberikan pelayanan seperti layaknya pasien lainnya. Namun, karena kondisinya yang sangat lemah dan pasien menderita berbagai penyakit akhirnya meninggal," katanya.
Menurutnya, Yuliati diantarkan ke RSUD Panti Waluyo pada Minggu (17/8) oleh salah seorang petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Balerejo. Saat itu, kondisinya sangat memprihatinkan, lemah, dan menderita diare hebat. Berdasarkan hasil diagnosis dokter, korban selama ini menderita kekurangan kalori, gizi buruk, dan diare hebat. Kemudian, pasien ini dilarikan ke RSD Panti Waluyo untuk kali kedua selama dua pekan terakhir ini. n
Web Warouw
Jakarta–Menjelang 1 September Kepala Pusat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Choliq Masulili mengingatkan agar semua rakyat miskin masuk dalam daftar kuota penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
“Bagi rakyat miskin yang belum masuk dalam kuota, setelah 31 Agustus akan menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota. Tagih pada kepala daerah masing-masing untuk menanggung rakyat miskin yang tidak mendapatkan Jamkesmas,” ujarnya ketika dihubungi Sabtu (23/8) di Jakarta.
Masulili menegaskan bahwa kartu Jamkesmas akan dibagikan per 1 September pada rakyat miskin yang masuk dalam daftar kuota pemerintah daerah.
Posko Pengaduan
Saat ini, DKR di seluruh Sumatra Selatan membuka posko pengaduan bagi masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak mendapatkan kartu Jamkesmas yang akan dibagikan oleh pemerintah. “Semua pemerintah daerah di Sumatra Selatan belum melakukan pendataan ulang terhadap orang miskin. Sebaiknya pembagian kartu Jamkesmas ditunda, sebelum seluruh Rakyat miskin yang ada terdata, sebagai warga yang memang berhak memegang Kartu Jamkesmas, Segera lakukan verifikasi ulang,” kata Ketua DKR Sumatra Selatan, Anwar Sadat ketika dihubungi.
Selain itu Anwar Sadat meminta agar seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan tidak melakukan penolakan serta pemungutan biaya bagi pasien dari seluruh keluarga miskin. ”Pembiayaan kesehatan dan pengobatan telah ditanggung oleh pemerintah pusat dan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung yang tidak terdaftar dalam kuota,” katanya.
Di Jawa Timur, Ketua DKR Jawa Timur Dendi Rulianto menyatakan protes keras atas meninggalnya pasien karena ditelantarkan pihak Rumah Sakit Daerah Madiun. Yuliati (30) warga Desa Alas Kudu Kecamatan Wonokarto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, meninggal di Rumah Sakit Daerah (RSD) Panti Waluyo Caruban Kabupaten Madiun, Kamis (21/8).
“Bagaimana mungkin pasien bisa meninggal di rumah sakit di rumah sakit karena kekurangan gizi. Karena orang miskin maka pasien tidak ditangani secara layak, walaupun polisi yang mengantarkan pasien. Kematian pasti karena diterlantarkan,” katanya.
Direktur RSD Panti Waluyo Madiun dr Aries Noegroho saat dikonfirmasi media membantah jika pihaknya telah menelantarkan pasien tersebut. "Tidak benar jika kami menelantarkan pasien. Kami sudah berupaya memberikan pertolongan medis termasuk memberikan pelayanan seperti layaknya pasien lainnya. Namun, karena kondisinya yang sangat lemah dan pasien menderita berbagai penyakit akhirnya meninggal," katanya.
Menurutnya, Yuliati diantarkan ke RSUD Panti Waluyo pada Minggu (17/8) oleh salah seorang petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Balerejo. Saat itu, kondisinya sangat memprihatinkan, lemah, dan menderita diare hebat. Berdasarkan hasil diagnosis dokter, korban selama ini menderita kekurangan kalori, gizi buruk, dan diare hebat. Kemudian, pasien ini dilarikan ke RSD Panti Waluyo untuk kali kedua selama dua pekan terakhir ini. n
Print this page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar