Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) dan Distribusi Konflik ke Pemerintah Daerah

Oleh : Hadi jatmiko

Sekjend SBMP dan Aktifis SHI DPW Sumsel

Tulisan ini telah dimuat dimedia Lokal Berita Pagi edisi 27 mei 2008

Krisis Energi atau kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang terjadi di dunia Internasional atau lebih tepatnya di Amerika dan sekutunya telah berdampak pada naik nya harga BBM di Dunia Internasional hal ini di picu oleh menurunnya pasokan yang di beli Negara – negara konsumtif Energi tersebut dari Negera-negera penghasil minyak, baik karena sedang ada pergolakan (seperti Irak ataupun Nigeria), menurunnya cadangan minyak di beberapa negara (misalnya Indonesia) maupun karena pemerintah dan rakyat di beberapa negara sedang melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-perusahaan minyak Internasional (seperti yang terjadi di Venezuela), sementara kebutuhan Energi terus meningkat, baik di negara-negara Imperialis (Amerika sebesar 20,59 juta barel per hari, Jepang sebesar 5,22 juta barel per hari, Rusia sebasar 3,10 juta barel per hari maupun di negara-negara yang sedang meningkat pertumbuhan ekonominya (seperti India sebesar 2,53 juta barel per hari maupun Cina sebesar 7,27 juta barel per hari), serta Penyebab yang sejati, dan ini yang jarang sekali di beritakan adalah spekulasi minyak di pasar saham Internasional. Seperti juga halnya dengan saham-saham lainnya, maka perdangan saham minyak ini sangat rentan dengan spekulasi-spekulasi, inilah yang sebenarnya menjadi pemicu utama kenaikan harga BBM Internasional

Kenaikan Harga bahan bakar minyak ( BBM ) di dunia internasional tersebut yang mencapai $120 / Barrel atau Rp 1.116.000/barel atau Rp 7018/liter inilah yang membuat atau memicu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK ) untuk menaikan Harga BBM bersubsidi yang ada didalam negeri mencapai 28 % per liter dari harga aslinya, karena menurut pemerintah bahwa ketika harga BBM dalam negeri tidak di naikan maka akan menyebabkan anjlok nya APBN tahun 2008 karena harus menanggung beban subsidi rakyat untuk minyak sebesar Rp 21,4 triliun, yang menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa subsidi yang di berikan pemerintah untuk minyak selama ini hanya menguntungkan orang-orang kaya yang setiap harinya menggunakan atau membeli minyak untuk kebutuhan mobil mewahnya.

Mengapa Kenaikan Harga BBM di dunia internasional berpengaruh terhadap Harga BBM di indonesia ?

Opsi kenaikan harga BBM yang harus dipilih oleh SBY – JK untuk menyelamatkan APBN dengan kondisi perekonomian rakyat yang saat ini masih carut marut jelas-jelas sebuah keputusan yang tidak pro rakyat sehingga hal ini memunculkan banyak protes dan aksi-aksi massa yang dilakukan oleh gerakan – gerakan rakyat sipil baik itu dari mahasiswa,buruh,miskin kota, dan petani di seluruh daerah di indonesia, karena sesungguh nya kenaikan harga BBM di Indonesia menurut data yang di dapat penulis dari WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ) dan JATAM ( Jaringan Advokasi Tambang ) di sebabkan karena mayoritas Perusahaan Minyak dan Gas di Indonesia, di kuasai oleh Modal Asing (Pemilik Industri Minyak Dunia) sehingga hasil dari minyak Indonesia, lebih diutamakan untuk di jual ke pasar Internasional, dan jikapun harus dijual di Indonesia, maka harganya sama dengan harga BBM Internasional.dan untuk Yang di jual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah Indonesia harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan, padahal seharusnya hal ini adalah kewajiban Perusahaan-Perusahaan Asing, dan seharusnya juga bukan hanya 15 %, lebih dari itu.

Indonesia tidak punya Industri yang mengelolah minyak mentah ke minyak siap pakai, sehingga BBM yang sehari-harinya kita gunakan, harus kita beli dari Negara lain. Sederhananya, kita punya minyak mentah (tapi di kuasai Asing, hanya sebagian kecil di kuasai PERTAMINA) di bawa ke luar negeri untuk di olah, kemudian kita beli lagi dengan harga Internasional,itu yang membuat harga BBM kita selalu mengikuti harga Internasional.Yang membuat lebih mahal lagi, pembelian ataupun penjualan minyak itu melalui perusahaan-perusahaan broker, sehingga membuat harga nya melambung tinggi ketika di jual ke rakyat Yang lebih Parah lagi, seluruh biaya Perusahaan-Perusahaan Asing itu untuk mengambil minyak mentah ( mulai dari survey awal hingga produksi berjalan) sepenuhnya di biayai oleh pemerintah. Dari kebodohan yang pemerintah inilah sehingga membuat harga minyak di Indonesia melambung tinggi.

Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Boomerang bagi Pemerintah Daerah?
Tanggal 24 dini hari tepatnya pukul 00.00 WIB pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengumumkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2008 yang menetapkan harga baru bagi Bahan Bakar Minyak.Atas pemberlakuan harga baru tersebut pemerintah sadar bahwa hal itu akan menimbulkan protes yang lebih besar bagi rakyat miskin yang ada di indonesia yang ketika protes ini semakin memuncak maka bukanlah hal yang mustahil rezim Sby – JK akan Jatuh sebelum waktunya,melihat ancaman ini, pemerintah pun mengalakan program BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) yaitu program pemberian uang kepada rakyat miskin sebesar Rp 100.000 / bulan atas kompensasi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah yang harapannya dapat melepaskan rakyat dari jeratan kemiskinan.

Namun hal ini menurut penulis bukanlah sebuah program yang murni untuk menolong rakyat dari kemiskinan karena sesungguhnya program ini adalah cara pemerintah untuk meredam kemarahan di masyarakat dan mendistribusikan konflik (masalah) dan tekanan politik dari rejim SBY-JK kepada aparatur pemerintahannya di daerah. Dengan menggunakan BLT, rejim SBY-JK menjadikan ketua-ketua RT, lurah, camat, dan bupati, sebagai aparat pemerintahan terendah sebagai tumbal kekesalan dan amarah rakyat akibat naiknya harga BBM dan harga-harga kebutuhan pokok, hal ini di buktikan dan didapat penulis berdasarkan obrolan yang dilakukan penulis dengan salah seorang masyarakat yang tidak masuk sebagai keluarga miskin yang layak menerima BLT di kelurahan 5 Ulu palembang,masyarakat yang tidak menerima BLT lebih menyalahkan atau menuduh Ketua RT melakukan perbuatan Kolusi dan Nepotisme dalam melakukan pendataan, hal seperti ini lah sebenarnya yang diinginkan oleh SBY-JK dalam melaksanakan program BLT.

Program BLT yang di lakukan pemerintah saat ini sebenarnya sama dengan program yang dilaksanakan oleh Perusahaan – perusahaan Pertambangan dan perkebunan dalam melakukan ekspansi dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang ada di daerah pemukiman rakyat ( Desa ) dengan nama Program Coorporate Sosial Responbility ( CSR ), dimana program ini di gunakan sebagai salah satu cara perusahaan untuk melakukan penaklukan dan meredam aksi protes masyarakat yang merasa di rugikan atas hilang nya akses Sumber Daya Alam,meredam konflik sosial yang terjadi di lapangan, atau mengambil hati masyarakat yang akan terkena dampak setelah perusahaan mulai beroperasi, Dan berdasarkan penelitian tentang CSR yang pernah dilakukan penulis terhadap salah satu perusahaan pertambangan di Sumsel yaitu PT. Medco E&P Rimau di Muba, Program CSR yang dilakukan sangatlah berhasil dalam meredam konflik dan protes-protes yang ada di masyarakat.
Melihat tujuan pokok dari Program BLT serta kebijakan kenaikan Harga BBM yang dilakukan Pemerintah Pusat tersebut maka sudah sepantasnyalah Pemerintah Daerah Sumatera Selatan wajib Menolak Program BLT agar tidak menjadi Boomerang bagi Pemerintahan Daerah itu sendiri, serta meminta pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Sby-Jk untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM dan hal ini pun sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk memperlihatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Rakyat nya.dan rakyat pun harus menyadari bahwa menerima kenaikan harga BBM adalah salah satu pilihan untuk menjadi miskin dan Mati perlahan.