SEKAYU - Ratusan petani mengatasnamakan Serikat Petani Desa Sinar Harapan (SPSH) Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba, Rabu (17/3) menggelar aksi demo di depan Pemkab
Muba menutut penyelesaian sengketa tanah mereka. Selain itu warga juga menuntut Pemkab dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera memberikan dokumen surat keputusan penempatan warga dan pembentukan Desa Sinar Harapan serta HGU perusahaan PT BSS.
Setiba di depan Pemkab Muba, warga menggelar orasi dipimpin koordinator aksi Hadi Jatmiko yang berhadapan dengan pagar betis aparat Dalmas Polres Muba dan Sat Pol PP. Dalam uraiannya
terungkap, 73 hektare lahan akan terus diperjuangkan untuk diinclave dan dikembalikan kepada masyarakat.
Menurut warga, 73 Ha lahan ini telah bersertifikat resmi dan sebagian memiliki bukti keterangan usaha yang berada di wilayah Desa Sinar Harapan yang telah disyahkan oleh Direktorat AgrariaSumsel Tahun 1983.
Atas tuntutan warga ini telah dilakukan berulangkali pengukuran lahan oleh tim Pemkab melalui BPN Muba dan Pemprov Sumsel serta pihak perusahaan, namun belum ada penyelesaian.
Kedatangan warga ini diterima oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Muba, Drs Amsin untuk musyawarah. Pertemuan juga menghadirkan Kepala BPN Muba, Sri Hadi Marwoto yang menjelaskan
kalau masalah ini juga sedang diselesaikan Pemprov Sumsel dan sudah memasuki persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Warga diminta menyerahkan bukti sebelum dilakukan kesimpulan di PTUN,” kata Sri.
Sriwijaya Post - Rabu, 17 Maret 2010 19:41 WIB
Muba menutut penyelesaian sengketa tanah mereka. Selain itu warga juga menuntut Pemkab dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera memberikan dokumen surat keputusan penempatan warga dan pembentukan Desa Sinar Harapan serta HGU perusahaan PT BSS.
Setiba di depan Pemkab Muba, warga menggelar orasi dipimpin koordinator aksi Hadi Jatmiko yang berhadapan dengan pagar betis aparat Dalmas Polres Muba dan Sat Pol PP. Dalam uraiannya
terungkap, 73 hektare lahan akan terus diperjuangkan untuk diinclave dan dikembalikan kepada masyarakat.
Menurut warga, 73 Ha lahan ini telah bersertifikat resmi dan sebagian memiliki bukti keterangan usaha yang berada di wilayah Desa Sinar Harapan yang telah disyahkan oleh Direktorat AgrariaSumsel Tahun 1983.
Atas tuntutan warga ini telah dilakukan berulangkali pengukuran lahan oleh tim Pemkab melalui BPN Muba dan Pemprov Sumsel serta pihak perusahaan, namun belum ada penyelesaian.
Kedatangan warga ini diterima oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Muba, Drs Amsin untuk musyawarah. Pertemuan juga menghadirkan Kepala BPN Muba, Sri Hadi Marwoto yang menjelaskan
kalau masalah ini juga sedang diselesaikan Pemprov Sumsel dan sudah memasuki persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Warga diminta menyerahkan bukti sebelum dilakukan kesimpulan di PTUN,” kata Sri.
Sriwijaya Post - Rabu, 17 Maret 2010 19:41 WIB
Print this page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar