Media Massa Tak Memihak Massa

Sebuah Kasus Televisi Swasta di Venezuela

Tapi yang terpenting jangan diracuni.
Jangan mau diracuni oleh kebohongan mereka.
(Hugo Chavez)

The Revolution Will Not Be Televised (selanjutnya disingkat The Revolution) adalah sebuah saksi nyata bahwa stasiun televisi selalu terlibat dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Televisi–sebagai media massa yang digambarkan dalam film ini–menggelitik kita untuk mempertanyakan kembali sejauh mana kata “massa” diwakilkan oleh media massa.

Berawal dari keinginan untuk mendokumentasikan kehidupan pribadi Hugo Chavez, proses produksi The Revolution bisa dibilang kebetulan. Ketika pembuat film ini berada di Karakas (ibu kota Venezuela) untuk mendokumentasikan Chavez, yang  disuguhkan malah peristiwa kudeta 11 April 2002. Peristiwa inilah yang akhirnya didokumentasikan. Realitas di lapangan dan pemberitaan televisi-televisi swasta Venezuela yang menyimpang dari realitaslah yang disuguhkan dalam film dokumenter ini.

Film dibuka dengan gambaran rakyat Venezuela yang begitu mendukung Hugo Chavez, dipadukan dengan beberapa cuplikan siaran televisi swasta Venezuela dan mancanegara, yang mengabarkan kegagalan Chavez dan betapa menderitanya rakyat Venezuela di bawah pemerintahannya. Sejak awal, The Revolution sudah menggambarkan sesuatu yang paradoks dan bertolak belakang.

Chavez adalah pemimpin Venezuela yang dipandang kontroversial. Ia menang pada pemilu demokratis pada 1998 (didukung oleh 50% lebih suara). Mayoritas pendukungnya adalah rakyat miskin yang juga merupakan mayoritas penduduk Venezuela. Setelah menang, ia mengubah banyak kebijakan di negeri itu. Salah satunya adalah pendistribusian secara merata hasil minyak negara untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sebelumnya,  yang mana hasil minyak hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang saja.

The Revolution dengan detil merekam keseharian masyarakat kecil Venezuela: rumah-rumah mereka, kegiatan, juga kesaksian mereka tentang pemerintahan Chavez. Tapi, bukan ini cerita utama yang hendak disampaikan The Revolution. Pun sebagaimana perlakuan Chavez terhadap rakyat miskin Venezuela yang disandingkan dengan kebencian kelas menengah-atas Venezuela terhadap kebijakan Chavez juga hanya sekadar latar belakang. Namun pertentangan ini semakin nyata terasa oleh pertarungan di televisi.

Saat itu ada lima stasiun televisi swasta yang dikuasai oleh beberapa kubu ekonomi terkuat di Venezuela. Sedangkan televisi publik hanya satu. Dan melalui satu-satunya stasiun televisi inilah, Chavez mengadakan perang media dengan televisi-televisi swasta. Alih-alih mengabarkan kunjungan-kunjungan Chavez dan betapa gegap gempitanya sambutan rakyat atasnya—sebagaimana yang mengisi narasi awal The Revolution—televisi-televisi swasta justru mengangkat isu penyimpangan seksual Chavez, kedekatannya dengan Kuba, dan juga dukungannya atas terorisme. Sebaliknya, pada televisi publik, Channel 8, sikap Chavez adalah menentang terorisme, tetapi tidak merestui tindakan pembasmian terorisme yang sampai memakan korban anak-anak dan masyarakat sipil yang tak bersalah di Afghanistan.

Pemerintahan Chavez mengerti betul fungsi televisi sebagai sarana masyarakat mengakses informasi tentang negara. Setiap minggu, ada acara televisi bertajuk Aló Presidente. Tujuannya agar masyarakat bisa langsung berbicara dengan Chavez melalui telepon yang disiarkan secara langsung. Dalam salah satu episode yang direkam The Revolution, misalnya, Chavez berbicara dan mencatat secara langsung keluhan Lucretia, salah seorang penelepon,  tentang permasalahan tanahnya. Selain itu, Chavez pun menekankan pada bawahannya untuk selalu menyiarkan pekerjaan-pekerjaan pemerintah melalui radio maupun televisi-televisi lokal, untuk melawan pemberitaan televisi swasta yang selalu menyudutkan pemerintah.

Perang di media semakin menguat di awal 2002. Pihak oposisi yang didukung oleh kekuatan-kekuatan ekonomi semakin sengit melancarkan serangan terhadap Chavez melalui siaran televisi-televisi swasta. Pada 10 April, mereka menyiarkan peringatan dari salah satu jenderal oposisi Chavez atas kemungkinan adanya kudeta. Mereka menyerukan demonstrasi besar-besaran untuk menentang Chavez. Para pemirsa televisi swasta yang kebanyakan dari pihak kelas menengah dan atas kota (kebanyakan dari mereka, berdasarkan keterangan The Revolution, adalah pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil minyak negara pada pemerintahan sebelumnya) yang mendukung oposisi pun menyambut baik. Pada 11 April, demonstrasi itu terjadi.

Di istana, ribuan pendukung Chavez berkumpul untuk menyatakan solidaritasnya pada pemerintah. Demonstran oposisi dibelokkan rute demonstrasinya dari yang semula ke perusahaan minyak negara menuju istana presiden. Bentrokan antara pendukung pemerintah dan oposisi hampir terjadi. Salah seorang pendukung Chavez menyatakan bahwa media berada di balik perang kotor ini.

Pukul dua siang kedua kelompok sudah berhadap-hadapan tapi masih bisa dihalangi tentara. The Revolution mengisahkan, ketika mereka kembali ke kerumunan pendukung Chavez, dimulailah tembakan dari sniper terhadap para pendukung Chavez. Pada titik ini, The Revolution mulai masuk pada sebuah fakta yang sungguh mengenaskan.

Sebanyak 25% masyarakat di Venezuela memiliki pistol. Para pendukung Chavez mulai balas menembak ke arah datangnya tembakan. Kesaksian dan analisis Andres Izarra, kepala pemberitaan sebuah televisi swasta Venezuela, patut disimak baik-baik. Menurutnya, sebuah stasiun televisi swasta menempatkan kameranya di belakang istana dan mengambil gambar orang-orang yang menembak dari atas jembatan. Pemberitaan itu lantas menuduh pendukung Chavez yang dengan brutal menembaki para oposisi yang berdemonstrasi dengan damai. Padahal, menurut Izarra, sudah sangat jelas bahwa kelompok pendukung Chavez tengah tiarap, namun situasi tersebut tak pernah ditayangkan oleh televisi swasta. Gambar itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terlihat seakan Chavez dan pendukungnyalah yang bertanggungjawab atas penembakan-penembakan yang terjadi. Kenyataannya, mereka ditembaki terlebih dahulu dan membalas dalam rangka perlindungan diri. Kesalahan rekayasa ini sedemikian fatal, karena, jalan di bawah jembatan yang dimaksud, pada hari itu, tak pernah dilewati oleh demonstran oposisi.

Dalam keadaan rusuh, televisi swasta terus menayangkan pemberitaan-pemberitaannya dan seruan agar Chavez mundur. Informasi makin kacau balau ketika saluran Channel 8 dikuasai kaum oposisi. Pada pukul 21.20, para menteri mencoba bersiaran langsung dari istana melalui televisi publik tersebut. Pukul 21.30 gelombangnya diputus. Penasehat politik dalam pemerintahan Chavez menyatakan bahwa kaum oposisi terlalu kuat dan pemerintahan Chavez tak punya kesempatan untuk melawan media. Chavez lantas menyerahkan diri pada dini hari (12 April) agar istana tak dibom.

Pagi harinya, Venezuela sudah punya presiden baru dan sejak itu sensor diterapkan. Tak boleh ada pemberitaan tentang para pendukung Chavez. Itulah yang menyebabkan Andres Izarra mengundurkan diri dari posisinya di salah satu televisi swasta karena tak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang dipegangnya.

Memang pada akirnya kaum oposisi tidak mampu mempertahankan kudeta mereka dalam waktu yang lama. Chavez kembali ke istana pada 14 April dini hari. Rakyat pendukung Chavez beserta jajaran militer yang memihak rakyat berhasil mengembalikan keadaan. Itu juga berkat bantuan dari jaringan televisi internasional yang bersiaran melalui saluran televisi kabel di Venezuela. Chavez sendiri tidak lantas membredel televisi-televisi swasta. Hanya satu televisi swasta, RCTV, yang dicabut izin siarnya karena terbukti terlibat dalam kudeta (Ariane dalam Bonnie Triyana dan Max Lane [eds], 2008).

Namun demikian, pelajaran dari peristiwa di Kuba yang direkam dalam The Revolution setidaknya membuka mata kita dan mengingatkan kembali bahwa media massa, dalam kasus ini televisi, sungguh adalah senjata yang ampuh untuk mempengaruhi politik atau pun dimensi-dimensi penting lainnya dalam kehidupan. Ketika media massa memihak pada sebuah kepentingan saja, maka sangat mungkin kepentingan masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan yang bermain di baliknya. Dalam kasus Venezuela, di tengah kekuatan yang tak seberapa hebat dalam melawan televisi swasta, ucapan Chavez setelah ia kembali ke istana pada dini hari 14 April 2002, yang dikutip di awal tulisan ini, merupakan cara yang efektif untuk melawan media massa yang tak memihak pada massa: “Jangan mau diracuni oleh kebohongan mereka.”

Ditulis oleh ;

Berto Tukan– September 19, 2011

 

Sumber Tulisan :http://remotivi.or.id

Pemprov akan pungut biaya bagi pengunjung Danau OPI.

- Ruang Publik Kembali di Privatisasi

Danau OPI jakabaring (sumber;sripoku.com)

 

Palembang(3/8),Untuk mensukseskan pelaksanaan SEA GAMES ke 16 yang jatuh pada 11 nopember, Pemprov Sumatera selatan mengeluarkan kebijakan melakukan privatisasi terhadap kawasan Publik yang selama ini dapat digunakan dan diakses masyarakat secara gratis, berupa Ruang Publik Danau OPI (Ogan Permai Indah) yang lokasinya berada di tengah Komplek perumahan eks penampungan Atlit Pekan Olahraga Nasional (PON) 2004 di Jakabaring.

Rencana ini terungkap (2/8) oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Sumsel HM Jhonson. ” Danau OPI akan dijadikan Lokasi wisata yang di kemas secara menarik, dengan tarif masuk yang terjangkau oleh semua pihak dan ini sudah di sepakati oleh pimpinan (gubernur.red)”. Ungkapnya. Selain itu Jhonson pun menambahkan bahwa pembangunan Lokasi wisata ini untuk mendukung ditetapkan kawasan jakabaring sebagai Jakabaring Sport City (JBC).

Rencana Pemerintah ini pun mendapatkan tanggapan dari salah satu Organisasi Lingkungan Hidup yang ada di sumatera Selatan,WALHI Sumsel. Melalui Kadiv Pengembangan Organisasi dan Pengorganiasian Rakyat (PPER) Hadi Jatmiko yang di wawancarai Via facebooknya selasa malam(2/8) mengatakan, seharusnya yang dilakukan pemerintah bukanlah memprivatisasi tetapi hanya sebatas mempercantik dan menata karena menurutnya kawasan tersebut merupakan satu satunya tempat hiburan dan wisata masyarakat Sumsel, khususnya Palembang yang dapat diakses(masuk,red) secara gratis tanpa Bayar.

” Masalah Alih fungsi dan privatisasi RTH dan cagar budaya dijadikan PSCC, Undermall dan heritage aja belum selesai, malah mau buat masalah baru, yang itu jelas akan merugikan masyarakat” kata Hadi. Selain itu diapun menambahkan ”Pemprov ini anti sekali terhadap bangkitnya ekonomi Kerakyatan, sehingga tidak bisa melihat ruang publik milik rakyat kecil dan langsung akan mengambil alih dan memprivatisasinya dengan mengatasnamakan demi SEA Games”.

Sependapat dengan apa yang di ungkapkan oleh WALHI sumsel, Dodi Penolosa merupakan mahasiswa semester akhir salah satu universitas swasta yang ada di Sebereang Ulu saat ditemui di Danau OPI mengatakan, Tidak setuju dengan rencana pemprov yang ingin memprivatisasi kawasan tersebut, menurut dia jika ini dilakukan artinya hanya akan menjadikan kawasan ini dimiliki dan dinikmati orang orang kelas menengah keatas saja  sedangkan kami mahasiswa yang punya uang pas pasan tidak akan bisa menikmatinya.

” Ruang publik ini terbentuk dengan sendirinya oleh masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah, jadi jangan setelah ini terbentuk. pemerintah seenaknya mengambil alih dan men swastanisasi kannya” kata Losa yang merupakan panggilan akrabnya. (w01)

BBM nazarudin Kembali Buat Ulah

Belum selelai kasus suap yang melibatkan dirinya sebagai tersangka karena menerima uang suap atas pembangunan wisma atlit sebesar 13 Persen dari jumlah total biaya proyek sebesar 191 Milyar, serta bersama rekannya Rosalina yang merupakan salah satu pejabat teras di Perusahaan Pemenang dari proyek wisma Atlit tersebut merancang dan membagi-bagi uang “terima Kasih” kepada beberapa Pejabat di Daerah Seperti Gubernur Sumsel, dan Panitia lainnya masing masing sebesar 2.5 Persen dari total nilai Proyek.

Kini Mantan Bendahara Demokrat ini kembali membuat ulah yang tak tanggung lagi bukan hanya urusan Proyek di Dunia seperti pembangunan Infrastruktur atau bangunan ,tetapi Proyek yang hubungan dengan Agama pun juga “di mainkannya”, yaitu tentang penetapan awal Bulan ramadhan 1432 H.

Hal ini diketahui dan terungkap setelah Pesan Blackberry Message (BBM) yang menggunakan layanan TELKOMSEL dari M. Nazarudin, yang ditujukan kepada salah seorang penerima Uang suap yang berinisial NYS, yang merupakan warga Negara Indonesia asli bukan keturunan dari Luar negeri,tersebut Bocor dan tersebar ke beberapa Grup yang ada di BB.

Berikut Pesan BBM yang bocor dan tersebar tersebut :

M – Transfer BERHASIL

M- Banking BCA 30/07/2011 09:20:38

No urut 0834

RP. 4.000.000.000,-

Berita : Uang 2.5 persen fee atas di Goal kanya awal ramadhan tepat 1 agustus 2011.

by M. Nazarudin

UDIN yang kabur lebih Seksi,dari udin sumsel dan naiknya hargo sembako

Udah lama gak corat coret malam ini entah apa yang memacu otak dan mood ku akhirnya aku mencoret lagi. Kali ini aku mebuat reportase dari kegiatan yang aku ikutin beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 19 juli 2011, di FH Unsri palembang. Acara itu berjudul Diskusi Publik tentang “ RUU Penggadaan Tanah Untuk Pembangunan : Jalan Legal bagi Perampasan Tanah Rakyat?.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh WALHI sumsel bekerjasama dengan Koalisi Rakyat anti Perampasan (KARAM) Tanah yang secara nasional di Koordinatorin oleh KPA (konsorsium Pembaharuan Agraria) salah satu organisasi tingkat nasional yang focus mengawal gerakan reforma Agraria. Dan selain itu tak ketinggalan juga acara ini didukung oleh FH Universitas Sriwijaya Palembang.

Setidaknya sekitar 60 Menit lamanya, waktu ku habiskan untuk membuat reportase dari kegiatan ini, dan setelah selesai akupun langsung membuka dan mengklik sebuah halaman situs yang biasanya tempat aku memposting beberapa Berita tentang lingkungan Hidup dan Persoalan agrarian di Sumatera selatan, yang akhirannya blogspot.com. (www.walhi-sumsel.blogspot.com)

Setelah memposting coretan reportase tersebut diblog yang merupakan webblognya organisasi tempat ku beraktifitas sehari hari, akupun teringat dengan salah satu web jurnalis warga yang dimiliki oleh salah satu media massa terbesar di Indonesia yaitu kompasiana.com. tanpa piker panjang ku buka dan kumasukan User Id ku di sana, dan setelah itu kumasukan coretan ku tersebut dengan cara copas dari halaman walhi-sumsel.blogspot.com, tanpa memakan waktu bermenit lamanya coretan itupun langsung masuk dan terpublis diside halaman Tulisan terbaru. “Alhamdulilah koneksi Internet malam ini cukup stabil” kata ku dalam hati.

Sekitar 10 menit lamanya kutunggu respon dari pembaca online kompasiana malam ini, dan ternyata penantian ku tidak sia sia ada 2 orang yang mengomentari tulisan tersebut dan sekaligus 1 orang memberi tanda actual, dan akibatnya tak lama kemudian coretan tersebut langsung masuk di halaman Highlight. “alhamdulilah kembali kuucapkan kata syukur tersebut dalam hati, ternyata masih ada yang suka baca tulisan tersebut padahal aku tahu bahwa Berita atau tulisan tentang nazarudin merupakan berita paling seksi dan diminati oleh banyak pembaca dalam satu minggu ini” .

Berikut printscreen yang sempat kubuat saat tulisan ku tersebut highlight di Kompasiana.

Tapi tak lama kemudian sekitar 10 menit posisi highlight coretanku pun berubah (turun)berganti dengan tulisan tentang nazarudin dan topinya. Ya sudahlah memang berita Nazarudin  saat ini sangat diminati dan ditunggu oleh pembaca dan masyarakat indonesia sehingga berita tentang naiknya harga sembako menjelang Ramadhan, Indikasi diterima nya suap sebesar 2.5 Persen oleh Alex nurdin selaku Gubernur sumsel dalam hal proyek wisma atlet dan berita tentang bencana gunung meletus di sulawesi dan persoalan rakyat yang tanahnya dirampas oleh Pengusaha dan penguasa hanya sebagai hiasan penghantar tidur si Budi Kecil.

Korupsi Wisma Atlet : Gubernur Sumsel Dapat 2,5 Persen Proyek Wisma Atlet

Kisruh Korupsi Wisma Atlet ternyata tidak hanya melibatkan tokoh Politik di Tingkat Nasional saja seperti Nazarudin yang katanya menerima aliran dana dari uang APBN untuk pembangunan Wisma Atlet tersebut, tetapi uang tersebut juga mengalir ke Kepala daerah tempat wisma atlet tersebut di bangun yaitu Sumatera Selatan yang saat ini di pimpin oleh H. Alex Noerdin yag juga merupkan p[impinan Partai yang identik dengan warna Kuning dan Orba ini. Untuk lebih jelasnya kamu dapat baca postingan berita di bawah ini. Oh ya kalo kamu udah baca beritanya tolong agar dapat di COPAS karena bisa jadi link asli berita ini akan hilang dari peredaran Dunia maya seperti berita berita lainnya yang selama ini sering hilang atau error karena beritanya menyudutkan si AN.Contoh berita tentang Penolakan Alih Fungsi RTH GOR Palembang untuk dijadikan Mall da Hotel atau berita tentang Kekerasan yang di alami oleh Direktur Walhi Sumsel  pada saat perayaan Hari Agraria 27 september yang lalu yang diduga pelakunya adalah orang yang berada di Lingkaran terdekat Si A.N. 


Selamat Membaca .. link Sumber berita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin disebut mendapatkan jatah fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara. Fakta itu terungkap dalam persidangan perdana terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad El Idris.

"Bahwa dari hasil negosiasi antara terdakwa, Dudung Purwadi, dan Mindo Rosalina Manulang serta Muhammad Nazaruddin, disepakati adanya pemberian uang dengan pembagian sebagai berikut yaitu untuk Muhammad Nazaruddin sejumlah 13 persen, untuk daerah yaitu Gubernur Sumatera Selatan sejumlah 2,5 persen, untuk Komite Pembangunan Wisma atlet sejumlah 2,5 persen, untuk Panitia Pengadaan sejumlah 0,5 persen, dan untuk Sesmenpora Wafid Muharam sejumlah 2 persen," ujar jaksa Agus Salim membacakan dakwaan kepada Idris di Pengadilan tipikor, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Pemberian itu sendiri, kata jaksa, merupakan imbalan dari PT Duta Graha Indah Tbk lantaran mereka telah "dibantu" pihak tersebut, untuk menjadi pemenang lelang kedua proyek.
Angka itu, kata Jaksa, didapat setelah Idris, atas sepengetahuan Direktur Utama PT DGI Tbk, bertemu untuk kesekian kalinya dengan Mindo Rosalina Manulang selaku orang yang didapuk M Nazaruddin mengawal PT DGI Tbk "berpartisipasi" dalam pengerjaan proyek itu. Pertemuan berlangsung setelah PT DGI Tbk menandatangani kontrak pengerjaan proyek senilai Rp 191.672.000.000 pada 16 Desember 2010 dan mendapatkan uang muka Rp 33.803.970.909 dari total nilai kontrak tersebut, dua minggu kemudian.

"Pertemuan itu untuk menindaklanjuti kesepakatan pemberian fee yang telah dibicarakan dengan Mindo Rosalina Manulang sebelumnya," kata jaksa.
Cerita bermula kala Idris, selaku Manager Marketing yang mempunyai tugas mencari pekerjaan (proyek) untuk PT Duta Graha Indah Tbk, kisah jaksa, bersama-sama dengan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI Tbk, pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, bertemu dengan Nazaruddin yang sudah lama dikenalnya.

Dalam pertemuan itu, Idris dan Dudung menyampaikan keinginan PT DGI Tbk untuk bekerjasama dengan Nazaruddin, dalam proyek yang dikerjakan oleh mantan anggota Komisi III DPR itu. Nazaruddin pun merespon niatan Idris dan Dudung itu. Dia memanggil Mindo Rosalina Manulang, manager Marketing PT Anak NEgeri. "Terdakwa lalu diminta untuk berhubungan dengan Mindo Rosalina Manulang untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut," kata Jaksa.

Nazaruddin sendiri lalu bertemu dengan Sesmenpora Wafid Muharam dengan ditemani oleh anak buahnya di PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Dalam pertemuan yang terjadi sekitar Agustus 2010 di sebuah rumah makan di belakang Hotel Century Senayan itu, Nazaruddin meminta Wafid untuk dapat mengikutsertakan PT DGI Tbk dalam proyek yang ada di Kemenpora. "Dan diungkapkan jika Mindo Rosalina Manulang yang akan mengawal keikutsertaan PT DGI Tbk tersebut," imbuh jaksa.

Rosa pun menjalankan tugasnya sebagai "pengawal" PT DGI Tbk. Dia lalu memperkenalkan Dudung Purwadi dan Idris pada Wafid. Perkenalan kedua petinggi PT DGI Tbk tersebut dengan Wafid, dibungkus dalam sebuah pertemuan di ruang kerja Wafid. Dalam pertemuan itu, Dudung dan Idris lalu menyampaikan niatan mereka  untuk "berpartisipasi" mengerjakan proyek pembangunan Wisma Atlet. Tak lupa mereka memperkenalkan sosok PT DGI Tbk sebagai sebuah perusahaan kontraktor nasional.

"Atas penyampaian tersebut Wafid Muharam menyanggupi dan akan mempertimbangkan PT DGI Tbk untuk mengerjakan proyek tersebut serta mengarahkan untuk mengurusnya ke daerah karena anggaran Block Grant dilaksanakan oleh daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan," papar Jaksa.

Sekitar bulan Agustus 2010, saat mengurus perjanjian kerjasama antara kemenpora dengan komite wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian bantuan pembangunan Wisma Atlet, Rizal Abdullah selaku Ketua Komite Pembangunan bertemu dengan Wafid di kantor Sesmenpora tersebut. Dalam pertemuan itu, Wafid lalu meminta Rizal membantu PT DGI Tbk menjadi pelaksana pengerjaan proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna. Rizal pun menyanggupinya.

Di sisi lain, sebagai "pengawal" PT DGI Tbk, Rosa lalu mencari informasi tentang penanggungjawab proyek-proyek itu. Mengetahui Rizal-lah penanggungjawabnya, Rosa kemudian melaporkannya kepada Idris. Atas informasi Rosa itu, Idris, ditemani Wawan Karmawan yang merupakan karyawan PT DGI Tbk, dengan sepengetahuan Dudung, menemui Rizal di Kantor Dinas PU Cipta Karya Palembang pada sekitar September 2010.
Memperkenalkan dirinya dan Wawan, Idris meminta Rizal dapat membantu memenangkan PT DGI Tbk dalam tender proyek-proyek itu. Dia pun menyodorkan Wawan sebagai "kaki tangan" PT DGI Tbk. Wawan berperan sebagai "jembatan" antara PT DGI Tbk dengan Komite pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna.

Sebelum akhirnya PT DGI Tbk ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pada Desember 2010, Idris dan Wawan masih beberapa kali bertemu dengan Rizal di tempat-tempat berbeda seperti Park Hotem Cawang Jakarta dan Kantor Dinas PU Cipta Karya. "dalam beberapa pertemuan dihadiri juga oleh M Arifin selaku Ketua panitia pengadaan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna," ujar jaksa.

Selain itu, Idris dan Wawan juga menemui Panitia pengadaan barang atau jasa pembangunan Wisma Atlet di Kantor Dinas PU Cipta Karya, pada sekitar September 2010. Maksudnya masih sama, agar PT DGI didukung menjadi pemenang tender proyek.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan tersebut, Rosa dan Idris lalu sepakat bertemu beberapa kali lagi untuk membahas rencana pemberian success fee kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tersebut, khususnya pihak-pihak yang sudah membantu PT DGI Tbk untuk dapat ikut serta dalam proyek tersebut.

Menurut jaksa, Idris telah merealisasikan janjinya untuk memberikan fee kepada pihak-pihak di daerah yang telah membantu PT DGI Tbk menjadi pemenang tender dua proyek itu. Mereka yang telah diberikan jatah fee itu yaitu Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar Rp 400 juta, Sekretaris Komite Musni Wijaya sebesar Ro 80 juta, Bendahara Komite Amir Faizol sebesar Rp 30 juta, Asisten perencanaan Aminuddin sebesar Rp 30 juta, asisten administrasi dan keuangan Irhamni sebesar Rp 20 juta, asisten pelaksana Fazadi Abdanie sebesar Rp 20 juta, Ketua Panitia M Arifin sebesar Rp 50 juta, serta beberapa anggota panitia yaitu Sahupi, Anwar, Sudarto, Darmayanti, dan Heri Meita masing-masing Rp 25 juta, serta Rusmadi sebesar Rp 50 juta.