Batubara dan Gerbong Penarik Kematian.

“..... Duduk aku menunggu tanya loket dan penjaga, Kereta Tiba Pukul Berapa. Biasanya Kereta terlambat, Dua Jam itu Biasa”. Lirik Kereta tiba pukul berapa, by Iwan fals.

Lirik Iwan fals dalam lagu diatas sama hal nya dengan apa yang dialami penumpang kereta api di Sumatera Selatan tujuan Palembang – Lampung, Palembang – Lubuk Linggau.Menurut Yuniar Ibu satu anak yang ditemui oleh Penulis di stasiun Kertapati Palembang beberapa waktu yang lalu mengatakan, selain tidak adanya perubahan fasilitas kereta api yang seperti “Kandang Ayam” ini, keterlambatan kereta api yang mencapai 3 -5 Jam itu terlalu sering dialami penumpang, apalagi kalo naik kereta Ekonomi,kenyamanan dan keselamatan ± 600 penumpang diatasnya tidaklah menjadi perhatian. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) lebih mendahulukan angkutan Batubara daripada Kereta Penumpang sehingga ketika melewati beberapa stasiun, kereta penumpang harus berhenti (15 – 60 menit) menunggu kereta “Babaranjang” (Batubara Rangkaian Panjang) lewat terlebih dahulu.

Cerita diatas merupakan salah satu kisah bagaimana Industri Ekstratif Batubara merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, diabaikannya fasilitas umum yang seharusnya wajib didahulukan dan diberikan oleh penyelenggara Negara kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hal lainnya bagaimana Batubara merusak sumber sumber kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, terjadi di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, akibat dari aktifitas Eksploitasi Batubara yang dilakukan oleh PT.SMS, Sungai larangan Payo yang sehari harinya digunakan masyarakat untuk mandi dan mencuci, tercemar oleh limbah Batubara perusahaan dan menyebabkan warna air sungai menjadi kecoklatan dan keruh (Baca; Sripo 16/12). Begitupun yang terjadi di Kecamatan Merapi Barat kabupaten Lahat, ratusan warga ketakutan terserang penyakit akibat tercemarnya sungai Nipai oleh Limbah Pertambangan yang diduga dilakukan oleh PT. Andalas (Sripo,25/07).

Pepatah lama “Kecil Kecil Cabe Rawit” dapat mengambarkan bagaimana industri ekstratif Batubara ini bekerja, Produksi yang kecil ternyata tidaklah menjamin bahwa pertambangan Batubara tidaklah mempunyai dampak besar terhadap ekonomi, sosial, Budaya dan Lingkungan hidup. Berdasarkan Data BPS tahun 2009, Produksi batubara Sumatera Selatan hanya 12 juta Ton pertahun (6 Persen dari Produksi batubara Propinsi Kalimantan timur) yang berasal dari 10 Kuasa Pertambangan/KP (Dalam UU No 1 tahun 2009 tentang Minerba di sebut Izin Usaha Pertambangan/IUP), dari 270 KP yang ada di Sumatera selatan.

Respon Pemerintah terhadap Daya Rusak Batubara
Papan Reklame 5 M x 6 M bertuliskan “Gerbong Penarik Kemakmuran”, berwarna ungu dengan background bergambar Kereta api, hampir dapat kita temui di sudut kota Palembang. Iklan “Gerbong Kemakmuran” ini, dalam rangka mensosialisasikan rencana pemerintah Sumsel yang akan menambah (jalur lama tetap dipakai) tiga jalur baru kereta api khusus Pengangkutan Batubara, dimana sebelumnya hanya satu jalur tujuan Muara enim - Palembang – Tanjung karang yang digabungkan dengan rel transportasi umum(penumpang).

Rel kereta api yang akan dibangun oleh Pemprov Sumsel tersebut atas kerjasama dengan beberapa pihak seperti PT. BA dan PT. Adani Global India untuk pembagunan jalur Double Track sepanjang 270 Km, tujuan Tanjung enim - Tanjung Api Api (Okezone,25/8), PT.BA dan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) untuk pembangunan jalur Tanjung Enim – Kertapati – Tarahan, dan Pembangunan rel Tanjung Enim – Srengsem Lampung yang bekerjasama dengan PT. Bukit Asam transpacipic Railway, PT. Transpacifik Railway Infrastruktut dan China Railway enginering Coorporation ( Lihat AR PT. BA 2009).

Program pembangunan rel ini merupakan respon Gubernur Sumatera Selatan H. Alex noerdin terhadap Industri Ekstartif Batubara, Kerusakan yang selama ini terjadi akibat Pertambangan Batubara, tidaklah menyurutkan langkah Gubernur untuk mengeruk habis isi Perut Bumi dan malah mendesak kepada seluruh Pemilik KP yang ada di Sumatera Selatan untuk dapat meningkatkan Produksi 40 Kali lipat, sehingga di tahun 2014 nanti saat semua Infrastruktur transportasi Seperti Rel khusus batubara selesai dibangun, Produksi Batubara Sumsel minimal mencapai 50 Juta Ton/tahun.
Belajar Daya Rusak batubara dari Kalimantan Timur
Sebelum kita terperosok jauh kedalam manisnya bahasa iklan Gerbong Kemakmuran ada baiknya kita melihat bagaimana daya rusak Industri Ekstratif batubara di Propinsi yang telah terlebih dahulu mengeruk habis Kekayaan perut Buminya (batubara).

Kalimantan timur merupakan salah satu Propinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia, setiap tahun sebanyak 200 juta ton Bongkahan “Emas Hitam” ini, dipaksa untuk dimuntahkan kepermukaan Bumi oleh sekitar 1.212 kuasa pertambangan (KP),33 ijin PKP2B (Baca; Deadly Coal, Jatam.org) dan dijual ke Asia dan Eropa yang Rakus energi seperti Jepang, Cina, Belanda,Amerika, Italia dan lainnya.

“Jauh panggang dari api “ Seiring dengan dikeluarkannya Bongkahan Emas Hitam dari perut Bumi Kalimantan ternyata kesejahteraan yang diharapkan tidaklah terwujud, malah mengantarkan Rakyatnya ke jurang kemiskinan. Hasil survey SUSENAS 2007 terjadi peningkatan angka kemiskinan 25,7 persen, yang sebelumnya hanya berjumlah 299,1 Ribu Jiwa namun ditahun 2007 menjadi 324,8 Ribu Jiwa dari total 2.957.465 Jiwa penduduk, dan parahnya sebaran penduduk miskin tersebut terbanyak berada di tiga kota/kabupaten yang memiliki wilayah konsesi batubara terbanyak yaitu Kota Samarinda, Balikpapan dan kabupaten Kutai kertanegara.Hal ini dapat diartikan juga bahwa angka pengganguran yang dikandung dalam perut Propinsi ini, tak akan beda jauh dengan angka kemiskinan padahal jika kita menggunakan akal sehat dengan banyaknya Perusahaan dan Industri di sebuah wilayah, otomatis akan dapat menghisap angka pengganguran yang artinya meningkatnya taraf hidup rakyat.

Hal terparah lainnya adalah rusaknya lingkungan Hidup dikawasan kawasan yang merupakan Penopang hidup Rakyat, setidaknya sejak tahun 2000 ada sekitar 9.000 Hektar hutan di Propinsi ini hilang, digantikan oleh Lobang Lobang raksasa dari aktifitas penggalian Batubara, yang membuat masyarakat adat Dayak Basap di Kecamatan Bengalon, Sangatta harus rela kehilangan tempat mereka mencari makan yang sejatinya terbiasa memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hasil berburu dan berladang.

Selain dari kerugian yang di derita oleh masyarakat adat dayak tadi, hancurnya Hutan juga telah menyebabkan beberapa wilayah di kota samarinda (Ibukota Propinsi Kaltim)yang dihuni oleh Ribuan jiwa, dipaksa harus “menenggelamkan” sebagian tubuhnya di dalam air yang turun (hujan) hanya selama 2-3 jam.

Tidak hanya sebatas itu Daya Rusak Batubara pun juga telah menyapa serta meluluh lantakan lahan lahan Pertanian masyarakat contohnya Desa Makroman, Samarinda Ilir yang dahulu dikenal sebagai lumbung beras bagi Kota Samarinda,kini harus rela membuang jauh semua predikat tersebut, karena sejak perusahaan pertambangan mulai beroperasi di sekitar desa, Belasan hektar lahan pertanian penduduk mengalami kerusakan parah karena sumber air bagi sawah mereka tercemar oleh limbah pertambangan batubara, yang seenaknya dibuang ke sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat setempat.

Hilangnya lahan (lumbung) pangan ini, memaksa pemerintah harus mendatangkan tambahan beras sebesar 20 ribu ton bagi 3,7 Jiwa penduduk nya dari luar Propinsi seperti sulawesi selatan dan jawa.ditambah dengan mendatangkan sedikitnya 490 ekor sapi dari Nusa Tengara barat dan Sulawesi selatan guna memenuhi kebutuhan proteinnya.
Saatnya bertindak, Batubara Pembunuh
”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Qs.Ar-rum 41)

Semua gambaran kerusakan dan di abaikannya keselamatan rakyat akibat Pengerukan “Emas Hitam” yang dilakukan pemerintah baik itu skala kecil dan besar ,sudah terpampang jelas di depan mata kita, sehingga jika Pemerintah Sumsel tetap bersih keras untuk melanjutkan program peningkatan produksi Batubaranya maka hal yang patutlah kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap “Kartu Identitas Penduduk (KTP)” para penyelenggara negara di propinsi ini, apakah benar mereka Warga Negara Indonesia Sumsel?,dan jika benar, maka demi Pulihnya Lingkungan Hidup dan keselamatan rakyat Sumsel,segera hentikan ekploitasi Batubara karena Batubara pembunuh.

Aktivis: ANTARA Harus Bersikap Pro-Lingkungan

Palembang (ANTARA News) – Kalangan aktivis lingkungan di Palembang, berharap Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dapat bersikap prolingkungan, antara lain dengan tidak menjadikan sebagai corong kepentingan mendukung eksploitasi sumberdaya alam yang merusak kelestarian alam dan lingkungan hidup.Menurut Hadi Jatmiko, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, di Palembang, Selasa, LKBN ANTARA memasuki usia ke-73 pada 13 Desember ini merupakan umur kematangan dan dewasa, sehingga sudah harus berperan penting di tengah masyarakat.

ANTARA harus mengambil peran penting, antara lain ikut peduli pada upaya mengatasi kerusakan lingkungan hidup dengan dampak pemanasan global saat ini.

Seraya mengucapkan selamat ulang tahun untuk LKBN ANTARA yang ke-73 itu, Hadi sekaligus menyampaikan harapan agar ANTARA tetap menjadi portal pertama dan terdepan dalam memberikan informasi secara cepat dan akurat.

“ANTARA juga harus mampu berperan memperpendek jurang kesenjangan informasi dengan menjadi jembatan informasi dan komunikasi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan,” kata dia lagi.

Dia juga berharap, di halaman portal onlinenya (antara.news.com) tersedia pula halaman khusus untuk Sumatera Selatan yang beritanya tetap mengedepankan independensi dan fakta-fakta lapangan atas berbagai kejadian di daerah ini.

Hal tersebut diperlukan, untuk menjadi penyeimbang pemberitaan media massa umumnya yang bisa terjebak pada komersialisasi informasi, katanya.

ANTARA juga diharapkan tidak menjadi media yang hanya sekadar corong dan perpanjangan tangan kebijakan pemerintah dan pengusaha Lokal maupun nasional, untuk mensukseskan program-program selama ini semakin memiskinkan rakyat dan merusak lingkungan hidup.

“Sebagai kantor berita milik negara, ANTARA harus berani berpihak pada kepentingan rakyat, agar dapat mendorong kemiskinan diatasi dan pengrusakan lingkungan segera dihentikan,” demikian Hadi Jatmiko.(*)

Puluhan Gajah Rusak Pondokan

Palembang, Kompas - Sebanyak 36 gajah sumatera yang habitat aslinya di Hutan Konservasi Tulung Selapan dan Kuala, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, merusak puluhan hektar kebun karet dan ketela pohon milik warga. Selain itu, gajah juga merusak tiga pondokan kayu milik buruh karet.

Menurut Muhammad Harun, Kepala Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Tulung Selapan, yang dikonfirmasi dari Palembang, Sumsel, Kamis (25/11), kawanan gajah liar tersebut pertama kali diketahui kehadirannya pada Senin lalu.

Dua hari pertama, lanjut Harun, gajah-gajah itu masih berada di perbatasan hutan tanaman industri dengan hutan karet rakyat di Desa Ulak Kedondong. Selang dua hari kemudian, gajah-gajah itu sudah memasuki lahan perkebunan dan bertahan di sana hingga kemarin.

Harun memperkirakan, lebih dari 5 hektar kebun karet dan ketela pohon warga rusak parah. Sebagian gajah diduga memakan daun dan batang ketela pohon serta daun tanaman karet muda, sedangkan sebagian lainnya menginjak-injak tanaman hingga mati.

”Dini hari tadi (kemarin), gajah sudah merusak tiga pondokan milik buruh karet. Karena itu, saya minta warga waspada dan berjaga-jaga. Jika sewaktu-waktu kawanan gajah masuk ke pusat permukiman, kentungan harus dibunyikan bertalu-talu,” kata Harun.

Koordinator Divisi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko, membenarkan kejadian itu. Kasus perusakan kebun dan permukiman warga, katanya, memang kerap terjadi di Ogan Komering Ilir, terutama di Kecamatan Pampangan, Tulung Selapan, dan Rambai.

”Namun ingat, jangan salahkan gajahnya. Satwa dilindungi itu terpaksa bermigrasi keluar dari habitat aslinya, menuju kawasan baru, untuk mencari sumber pangan dan air. Pemicunya, habitat asli mereka tak lagi bisa menyediakan sumber pangan karena dikonversi menjadi hutan tanaman industri, terutama perkebunan sawit,” kata Hadi menjelaskan.

Pemangsa warga

Dari Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, dilaporkan, seekor harimau yang diduga memangsa Martunis (25), warga Desa Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, dini hari kemarin masuk dalam perangkap kayu yang sengaja dibuat warga.

Fakhrurradhi, staf Yayasan Leuser Internasional, ketika dihubungi di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan, warga meminta harimau tersebut direlokasi ke tempat lain karena trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu itu.

Tanggal 12 Oktober lalu, Martunis ditemukan tewas mengenaskan. Diduga, korban diterkam dan diseret harimau ke suatu lokasi yang jaraknya cukup jauh.

Sehari sebelumnya, korban bersama saudara laki-lakinya, Hirlan Ahmadi, pergi ke kebun di sekitar perbukitan Serindit untuk mencari rotan. (ONI/MHD)

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/26/04255634/puluhan.gajah.rusak.pondokan

Soeharto, Aku dan Kalian (Bukan) Pahlawan

Ribut Ribut soal Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto pada moment puncak peringatan hari pahlawan yang jatuh pada 10 november nanti, sepertinya semakin ramai di perbincangkan kembali, setidaknya sejak meninggalnya Soeharto beberapa waktu yang lalu (1000 hari belakang) persoalan ini sempat hilang dari peredaran dan kini muncul lagi tanpa aku ketahui siapa yang memunculkannya kembali, Ada yang tahukah?

Sekilas mendengar Perbincangan dan membaca beberapa pendapat atau tulisan dari kelompok Pro dan kontra pemberian gelar tersebut, ada dua hal yang saya tangkap. Untuk kelompok Pro pemberian gelar pahlawan alas an mereka adalah karena pertimbangan Jasa Soeharto dalam mewujudkan pembangunan (membangun) Indonesia sehingga bisa seperti saat ini,dimana gedung gedung tinggi pencakar langit menghiasi Ibukota Jakarta dan kota kota lainnya di Indonesia.

Untuk kelompok yang kontra terhadap pemberian gelar, berpendapat bahwa, Soeharto adalah Penjahat kemanusian dan penjual Kekayaan,Harkat dan martabat bangsa dan Negara sehingga jika Soeharto diberi gelar pahlawan maka sama saja dengan melakukan pengkhianatan dan penghinaan bagi para Korban keganasan Orba (Penculikan, Pembunuhan, Perampasan, Pembungkaman) serta sederet Persoalan lainnya, yang menghantarkan Indonesia semakin terpuruk karena dijualnya seluruh SDA Indonesia ke Negara asing, serta beban tanggungan hutang hutang luar Negeri yang dibuatnya, yang semua hutang tersebut walaupun terus dibayar tidak akan pernah habis (lunas) sampai dengan Kiamat datang nanti (Jika kiamatnya 100 tahun lagi kalo lebih ya mungkin bias juga dilunasi..hehe).

Melihat dua hal tersebut maka jika alasan banyak orang yang setuju atas diberinya gelar pahlawan bagi Soeharto, hanya seperti yang ada diatas. maka ada baiknya aku memilih sikap untuk menolak Pemberian gelar kepada SOEHARTO , karena menurut ku, siapapun kita pasti akan bisa melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Soeharto (yang akan menjadi pahlawan) yaitu melakukan Pembangunan , selama uang dan kekuasaan kalian miliki dan kalian pegang secara “TOTAL”.

Pahlawan bukanlah seperti apa yang di Praktekan atau yang oleh Soeharto lakukan terhadap bangsa dan Negara ini karena PAHLAWAN adalah …???

Gubernur Sumsel tidak tanggapi Somasi WALHI

*Wujud Pemimpin arogan dan Anti kritik

Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin ternyata sampai saat ini belum juga menanggapi Somasi yang di tujukan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) kepada dirinya,padahal batas waktu yang diberikan WALHI 3x 24 jam sejak somasi tersebut dilayangkan (19/10) telah habis. Hal ini sesuai dengan ungkapan Direktur WALHI Sumsel Anwar sadat, saat ditemui di kantornya kemarin.

“Sampai saat ini kita belum melihat ada itikad baik dari Gubernur untuk menjawab Somasi kita, padahal Jumat (22/10) adalah batas waktu terakhir yang kita berikan kepada Gubernur agar segera membuat Surat permintaan maaf kepada WALHI melalui media Cetak dan Elektronik di nasional maupun local” ,kata sadat.

Ditambahkan Sadat, atas belum ditanggapinya Somasi ini maka semakin memperlihatkan kepada kita dan masyarakat Sumsel, Wujud asli Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin yang arogan,anti kritik dan semakin menguatkan kita bahwa, Gubernur benar melakukan Pelecehan dan penghinaan terhadap 26 Kantor perwakilan WALHI dan 480 Organisasi anggotanya yang tersebar di Indonesia.

“Untuk itu sesuai dengan materi somasi yang kita layangkan kemarin, Jika gubernur tidak segera menjawab somasi tersebut sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan, maka WALHI bersama team Advokatnya segera menindak lanjutinya ke ranah Hukum dengan melaporkan perbuatan Gubernur tersebut ke MABES POLRI.” Ungkap Sadat yang merupakan alumni teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang ini.

Sekedar menginggatkan kembali bahwa Somasi yang dilayangkan WALHI kepada Gubernur Sumsel ini, berangkat dari persoalan yang terjadi pada aksi Peringatan Hari Agraria Nasional (27/09) dimana saat Walhi Sumsel bersama 1.200 Orang petani sedang melakukan aksi, terjadi kericuhan akibat Provokasi yang diduga dilakukan Gubernur Sumsel kepada massa aksi yang menyebabkan Anwar sadat Direktur Walhi Sumsel, Dedek Chaniago dari SHI Sumsel dan Maisani petani dari Kali berau Kabupaten MUBA, mengalami Luka dan memar di sekujur tubuh karena dianiaya dan dipukul oleh orang yang diduga kuat Ajudan dan rombongan gubernur Sumsel. Ditengah kericuhan tersebut Gubernur Sumsel yang berada di tengah massa aksi dengan anada tendesius dan emosi melakukan penghinaan dan pelecehan kepada WALHI dengan mengatakan “Apa sekarang Tindakan WALHI yang membela rakyat”. (Mlx)