Tragedi Monas, Pengalihan Isu Kenaikan Harga BBM

Kamis 05/06

Penyerangan yang dilakukan massa FPI terhadap AKKBB pada hari minggu 1/06 kemarin telah membuat dampak yang sangat besar terhadap permasalahan yang di hadapi oleh rakyat Indonesia yaitu permasalahan Kenaikan harga BBM.

Hal ini memicu Komite Persiapan Sarekat Hijau Indonesia ( KP SHI ) kota palembang melakukan aksi pada kamis 05/06 pukul 09.00 Wib di Bundaran air mancur yang berada di depan Masjid Agung Palembang. massa aksi yang jumlah nya sebanyak 20 orang yang tidak di jaga ketat oleh pihak kepolisian Tersebut melakukan Orasi dan membentang poster -poster yang bertuliskan tentang Tolak kenaikan BBM, stop mempolitisir kejadian Monas untuk mengalihkan isu kenaikan BBM, Turun kan Harga sembako selain itu juga massa aksi yang di pimpin oleh Hadi Jatmiko ( Malixs ) dalam Orasi nya meneriakan beberapa Tuntutan dalam menyikapi Kejadian kenaikan BBM dan Tragedi Monas yang berbunyi "Meminta kepada pemerintah untuk menghentikan politisir Tragedi Monas ( Penyerangan FPI Terhadap AKKBB ) yang mereka anggap sebagai cara Pemerintah untuk menengelamkan dan mengalihkan isu Protes Rakyat Terhadap kenaikan Harga BBM,dan menyerukan kepada SBY – JK agar segera turun dari jabatan nya selaku Presiden dan wakil Presiden karena sudah Tidak Becus Mengurus Negara

Setelah melakukan Orasi dan membagikan selebaran kepada masyarakat yang sedang melewati Bundaran air mancur massa aksi dengan tertib menyelesaikan aksinya dengan membubarkan diri.

Apa yang Terjadi pada Polisi dan Kita?

Rabu, 4 Juni 2008 00:33 WIB
Oleh Satjipto Rahardjo

Membicarakan polisi Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan diri kita sendiri juga, pemerintahnya, masyarakatnya, keadaan sosialnya, dan seterusnya. Tulisan ini bertolak dari posisi pemikiran seperti itu.

Polisi itu tidak ada di sana, berseberangan dengan kita, tetapi di sini, bersama kita dan menjadi sebagian dari kita. Maka, pada waktu menyaksikan dan merenungkan tayangan mengenai bentrokan polisi dengan para mahasiswa Universitas Nasional, 25 Mei dini hari, pandangan tentang polisi seperti itulah yang ada dalam kepala saya.

Polisi dan masyarakat yang ada secara bersama-sama adalah gagasan yang mendasari pencitraan ”polisi sipil” selama ini. Pada waktu masih aktif mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), saya mencoba melihat polisi ideal sebagai polisi yang protagonis, bukan antagonis. Zaman polisi antagonis sudah lewat bersamaan dengan tumbangnya pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan atau orde yang demokratis membutuhkan polisi-polisi yang protagonis, yang menempatkan telinganya di jantung rakyat, bukan penguasa. Namun, ini sungguh suatu perubahan yang sangat, sangat, dan sangat sulit serta berat untuk diwujudkan.

Polisi miskin

Polisi itu tidak di sana, tetapi di sini. Begitu juga buat polisi, rakyat itu tidak ada di seberang, tetapi bersama dan di tengah polisi. Dengan demikian, polisi merasakan susahnya kehidupan rakyat kecil dengan naiknya harga BBM. Sementara itu, masyarakat juga paham tentang bagaimana miskinnya polisi Indonesia itu. Miskin dalam arti semuanya. Saya sering mengatakan bahwa polisi Indonesia adalah polisi dengan sindrom kemiskinan. Polisi yang bekerja dalam sebuah negara miskin dengan sekalian akibatnya.

Rasio polisi dan penduduk yang ideal adalah 1 : 400. Mampukah negara Indonesia mencapai rasio ideal itu? Saya kira masih jauh karena tidak lain disebabkan negeri ini miskin. Ini berakibat besar oleh karena rasio tersebut dipatok dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, rasio yang ideal menyebabkan polisi punya waktu istirahat yang cukup. Setiap sekian jam polisi bisa istirahat dan ini sangat penting karena pekerjaan polisi membutuhkan cadangan kesabaran yang besar.

Polisi yang baru bertugas 15 menit itu masih bisa tersenyum lebar, masih mempunyai cadangan energi besar daripada yang sudah bekerja 10 jam. Menghadapi demonstrasi yang keras dan pada saat yang tidak lazim, seperti peristiwa Unas, sungguh membutuhkan energi kesabaran atau self-control yang kuat.

Polisi telah memasang harga tinggi bagi pekerjaannya, yaitu ”melindungi dan melayani”, seperti umumnya polisi di dunia. Bahkan, polisi Belanda berkata lebih puitis, ”Kita bekerja supaya orang lain bisa tidur nyenyak.” Jadi, pada hemat saya, standar perekrutan polisi itu harus sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada anggota DPR, hakim, dan lain-lain, karena meliputi kecerdasan, kesabaran, ketabahan, dan kepedulian (compassion) (O2H : otot, otak, hati nurani). Polisi adalah ”malaikat penjaga manusia”. Maka, di Jepang, gaji yang diterima oleh polisi yang baru masuk (rookies) tidak boleh lebih rendah daripada pegawai bank yang juga baru masuk. Namun, lagi-lagi kita tahu bahwa polisi Indonesia adalah polisi sebuah negara miskin.

Polisi itu manusia, bukan robot. Kalau secara terus-menerus rakyat berempati terhadap mereka, saya yakin bahwa hatinya yang keras akan luluh juga. Konon di Hongkong, polisi yang berhasil membongkar kejahatan akan dielu-elukan oleh rakyat. Rakyat bisa bersemangat mengumpulkan uang untuk diberikan kepada polisi. Akan tetapi, kalau polisi terus-menerus disumpahi sebagai ”babi” (pig) seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, akan menimbulkan semacam trauma juga di kalangan mereka.

Kekuatan dengan empati

Polisi yang protagonis itu ikut berada di pihak rakyat, dalam arti merasakan harapan-harapan dan penderitaan mereka. Mereka memang satu-satunya penegak hukum yang boleh menggunakan kekuatan fisik. Namun, menggunakan kekuatan dengan empati dan compassion berbeda dengan menggunakan kekuatan telanjang (brute force) begitu saja.

Polisi-polisi dengan kapasitas intelektual tinggi juga memiliki daya serap yang lebih tinggi terhadap gagasan-gagasan yang mulia. Maka, semakin tinggi persyaratan menjadi polisi akan meningkatkan kualitas mereka. Penelitian di Amerika Serikat sudah membuktikan hal tersebut.

Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Pada waktu mendatang, penting bagi polisi untuk tidak melihat rakyat sebagai ada di sana dan bagi rakyat untuk menerima polisi sebagai bagian dirinya. Sayang kolom ini tidak menyediakan ruang lebih banyak untuk membicarakan masalah kepolisian dan perpolisian yang sungguh kompleks itu.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Skenario di balik Bantuan Langsung Tunai untuk Mahasiswa

Oleh : Hadi Jatmiko

Aktivis Sarekat Hijau Indonesia ( SHI ) DPW Sumsel dan Mahasiswa FT UMP

“ Saya Memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip – prinsip saya. Lebih baik di asingkan daripada menyerah terhadap Kemunafikan “
Soe hok Gie Catatan sang Demonstran.

Kebijakan untuk menaikan harga BBM telah dikeluarkan oleh pemerintah dan dampaknya saat ini telah dirasakan oleh seluruh rakyat, mulai dari naiknya ongkos transportasi, kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan barang-barang kebutuhan lainnya.Aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen untuk menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut, tidak diindahkan oleh pemerintah, sehingga keputusan itu akhirnya tetap diberlakukan. Rakyat yang selama ini telah sulit kehidupannya akan semakin menderita akibat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat ini.

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM itu Pemerintah mengucurkan dana segar sebesar 14,17 triliun dengan nama Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) kepada 19,12 juta Rumah Tangga miskin di Indonesia dan masing-masing Kepala Keluarga menerima uang sebesar Rp 100.000 perbulannya yang dapat diambil setiap 3 bulan sekali. Kata-kata BLT ini kita kenal sejak tahun 2005 dimana terjadi kenaikan harga BBM yang mencapai 120% dan protes-protes Rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM pun bermunculan namun semuanya pun redam seketika setelah program BLT diberikan, Karena rakyat telah merasa puas atas pemberian BLT. Keberhasilan pemerintah pada tahun 2005 dalam meredam konflik ini di coba untuk diulang kembali pada tanggal 23 dini hari pemerintah menaikan harga BBM yang mencapai 30 % dan pada tanggal 24 Mei program BLT dikucurkan oleh pemerintah namun ternyata keberhasilan pada tahun 2005 tidak dapat di ulang karena protes-protes yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa terus berlangsung tanpa henti-henti nya

Dari melihat fakta bahwa BLT tidak dapat meredam aksi protes yang dilakukan rakyat melalui mahasiswa maka pemerintah pun melakukan strategi yang sama untuk meredan protes tersebut yaitu pemerintah berinisiatif untuk mengeluarkan Bantuan Khusus Mahasiswa ( BKM ) kepada 400.000 Mahasiswa dari 83 Perguruan Tinggi Negeri dan 2.700 Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp 500.000 / semesternya ( Kompas 28/Mei) .Beranjak dari Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) yang akan di berikan pemerintah ada beberapa hal yang ingin di capai oleh pemerintah :

1. Menciptakan Tameng Pelindung Kebijakan

Bantuan Khusus Mahasiswa ( BKM ) adalah salah satu cara Pemerintah untuk membuat tameng pelindung bagi Pemerintah dalam menghadapi Aksi-aksi protes yang dilakukan Mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM karena tujuan dari BKM adalah untuk membuat Barisan Mahasiswa yang pro terhadap kebijakan pemerintah yang nantinya akan menghalangi atau menjadi benteng terhadap aksi mahasiswa yang memprotes kenaikan BBM, Bukanlah sebuah hal yang mustahil ketika mahasiswa yang menerima bantuan tersebut akan membentuk barisan aksi di depan aksi protes mahasiswa yang menolak kenaikan Harga BBM karena mereka berpikir bahwa ketika aksi protes atas kenaikan harga BBM terus terjadi akan membuat pemerintah semakin tertekan dan membatalkan Kenaikan harga BBM hal ini akan berdampak terhadap penghentian program BKM yang mereka terima, dan apabila gesekan di biarkan terus terjadi maka tidak akan dapat dihindari tawuran antar mahasiswa akan semakin ramai terjadi.

2. Mempertahankan Popularitas dan meredam Konflik

Sampai saat ini kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY – JK tidaklah pernah berpihak kepada Rakyat Contoh nya dapat kita lihat dari beberapa kebijakan berikut ini Perpres No 36 tahun 2006 tentang pembanguan untuk kepentingan Umum, PP 37 tahun 2007 tentang dana Insentif bagi DPR dan DPRD, Undang – undang tentang penanaman Modal asing dan di keluarkan nya PP no 2 tahun 2008 tentang tarif sewa Hutan Lindung dan saat semua kebijakan ini di keluarkan selalu mendapatkan protes dari seluruh elemen rakyat baik itu Buruh, Petani, Miskin Kota dan Mahasiswa yang ada di Indonesia dengan harapan bahwa ketika kebijakan ini mendapatkan protes pemerintah akan mencabut kebijakan yang telah mereka keluarkan dan sebagai media pendidikan Politik bagi Rakyat agar kedepan rakyat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan Hak pilih di PEMILU. Ternyata protes-protes yang dilakukan oleh Rakyat tidaklah membuat pemerintah untuk berbenah diri dengan membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat tetapi malah terus memproduksi kebijakan yang anti Rakyat yaitu kebijakan Kenaikan harga BBM yang saat ini mencapai 30 %, ini menjadi pertanyaan kita bersama mengapa SBY – JK tetap seperti ini? Bedasarkan uji materi yang dilakukan oleh SBY – JK pada Tahun 2005 dengan menaikan harga BBM yang mencapai 120 % tidaklah jauh menurunkan popularitas nya dimata Rakyat karena ketika Harga BBM dinaikan pemerintah langsung membagikan Program BLT bagi keluarga Miskin. Namun saat ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Nasional ( LSN ) sejak Januari – Mei 2008 popularitas SBY telah jauh menurun yaitu dari 25,2 % - 16,4 % ( Sumeks 28 Mei) ini adalah pengaruh dari Protes yang dilakukan Mahasiswa secara terus menerus tanpa henti walaupun kenaikan harga BBM telah di umumkan berangkat dari hal itu SBY – JK mengeluarkan Bantuan Khusus Mahasiswa yang bertujuan untuk membungkam aksi-aksi protes yang dilakukan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menghentikan seluruh protes yang dilakukan dan untuk mahasiswa yang menerima Dana BKM tersebut akan terilusikan sehingga menjadi bagian dari status Quo dari hal ini pemerintah akan memetik hasil yaitu bertahannya Popularitas mereka dimata Rakyat.

3. Memindahkan Konflik dari pemerintah ke dalam Kampus

Dari tulisan sebelum nya yang berjudul “BLT dan Distribusi Konflik” yang dimuat oleh Berita Pagi 27 mei, yang mencoba menjelaskan bahwa Bantuan langsung Tunai adalah cara pemerintah menciptakan Konflik antara rakyat dengan RT,Lurah,Camat dan Kepala Daerah, Maka BKM ini adalah cara pemerintah untuk menciptakan Konflik antara mahasiswa dengan Pihak Universitas kita tahu bahwa Program-program bantuan seperti Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa yang selama ini dilakukan banyak menimbulkan kecemburuan social antara mahasiswa yang menerima dengan mahasiswa yang tidak menerima karena sudah menjadi Rahasia Umum kebanyakan penerima Beasiswa selama ini adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan dengan pejabat atau karyawan di Universitas berdasarkan dari hal ini apabila BKM di terima oleh pihak Universitas dengan waktu pendataan yang sangat singkat, maka muncul sebuah ke optimisan bahwa BKM akan menciptakan konflik antar pihak Rektorat dengan Mahasiswa yang akan menciptakan serta meningkatkan Aksi – aksi mahasiswa di kampus terhadap Rektorat atau pihak Universitas tetapi dengan tuntutan “Usut tuntas korupsi dana BKM serta Pecat orang-orang yang terlibat korupsi dana BKM”.

Melalui BKM Saat ini sejarah Gerakan Mahasiswa sedang diuji apakah pemuda-pemuda yang selama sebagai tempat rakyat bersandar dan mengantungkan perubahan akan tetap bertahan untuk memperjuangkan nasib orang banyak ( Rakyat ) seperti yang dikatakan oleh Soe Hok gie dalam Catatan sang Demonstran yang di tulis diatas ataukah dia akan berubah menjadi mahasiswa yang hanya mementingkan dirinya sendiri

Demo kenaikan BBM terus Berlangsung

Senin, 2 Juni 2008 03:00 WIB
Palembang, Kompas - Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih berlangsung di Palembang hingga Minggu (1/6) meskipun pemerintah telah memutuskan kenaikan harga. Aksi itu dilakukan oleh elemen mahasiswa, masyarakat, dan parpol yang menilai kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat.

Aksi yang dilakukan di Bundaran Air Mancur pada hari Minggu itu dilakukan oleh puluhan massa yang merupakan gabungan berbagai elemen, di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumsel, Partai Bulan Bintang Sumsel, dan Yayasan Puspa Indonesia.

Menurut Humas HTI Sumsel Budianto Haris, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena keuntungan dari peningkatan harga minyak dunia juga dinikmati pemerintah. Pemerintah menikmati keuntungan yang cukup besar sehingga seharusnya tidak perlu menaikkan harga BBM.

”Harga bensin di Indonesia bukan yang paling murah. Harga bensin paling murah di Venezuela Rp 460 per liter, di Turkmenistan Rp 736, Iran Rp 828, Nigeria Rp 920,” kata Budianto Haris.

Budianto mengatakan, sebagian besar pemakai BBM di Indonesia justru orang miskin. Sebab pemilik kendaraan roda empat di Indonesia hanya lima persen dari penduduk, sedangkan lainnya naik angkutan umum. Penggunaan BBM terbesar bukan oleh orang kaya, tetapi justru oleh orang miskin.

”Kenaikan harga BBM terjadi karena pemerintah mendapat intervensi asing. Sekitar 90 persen sektor hulu di bidang migas dikuasai asing, sekarang sektor hilir juga mau diambil alih oleh asing,” ujarnya.

Sementara itu, aksi menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan BBM di Monumen Perjuangan Rakyat. Aksi yang dimulai pukul 16.00 itu berupa aksi damai, yaitu pentas musik dan seni rupa.

Menurut koordinator aksi, Apeng, pemerintah harus berani melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing dan menghapus utang luar negeri.

Mogok makan berakhir

Aksi mogok makan tiga mahasiswa IAIN yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat berakhir pada hari Minggu setelah melakukan mogok makan selama tujuh hari. Menurut koordinator aksi, Dodi Venolosa, mahasiswa terus melakukan aksi turun ke jalan meskipun aksi mogok makan sudah selesai.

”Tuntutan kami tetap meminta SBY-JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Kami persiapan untuk aksi tanggal 2 Juni,” kata Dodi. (WAD)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/02/01093746/demo.terus.berlangsung

Semburan Lumpur Gas di Palembang

Senin, 2 Juni 2008 03:00 WIB
Palembang, Kompas - Semburan gas yang belum jelas asal-usulnya muncul di bawah tiang listrik RT 08 RW 05 Lorong Tunggal V, Macan Lindungan, Palembang, Minggu (1/6). Warga setempat khawatir dengan semburan gas yang sudah dipasang garis polisi ini dan berharap ada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas dari sejumlah warga, semburan gas yang tepat berada di bawah tiang listrik pinggir jalan ini diketahui muncul sejak pukul 07.30. Sekitar pukul 10.00, gas yang menyembur dengan ketinggian sekitar 0,5 meter ini dapat dilihat cukup jelas dengan mata telanjang karena ada partikel-partikel yang terdorong.

Menurut Sugiarto (32), warga yang pertama kali mengetahui terjadi semburan gas, di lokasi tersebut muncul asap berwarna putih dan bau tidak sedap seperti bau belerang. Sugiarto kemudian mencari sumber bau dan menemukan sumbernya berada di bawah tiang listrik.
”Setelah menemukan sumbernya, saya membersihkan semak- semak di sekitarnya. Air di rawa- rawa di sekitar semburan jadi terasa panas,” kata Sugiarto.

Sugiarto mengungkapkan, warga sekitar menjadi resah karena khawatir terjadi musibah semburan lumpur seperti di Sidoarjo.

Meskipun garis batas polisi sudah terpasang di sekitar lokasi, sejumlah warga dan anak-anak masih tetap melintasinya. Kenekatan warga dilatarbelakangi keinginan mereka memantau perkembangan ketinggian semburan gas.

Menurut Ruslaini (57), warga dan tokoh masyarakat Macan Lindungan, pejabat RT dan RW setempat sudah melaporkan hal ini kepada kepolisian, PLN, dan Pertamina. Pada pagi harinya, polisi langsung memasang garis batas larangan melintas, sedangkan petugas PT PLN juga sudah mendatangi dan mengecek instalasi listrik di tiang tersebut.

Korsleting listrik
Petugas PLN bernama Bakri yang melakukan perbaikan mengatakan, ada kabel terkelupas yang menyebabkan korsleting. ”Tadi arus listrik dimatikan sementara. Sekarang sudah dinyalakan lagi,” katanya.
Meski pihak PLN sudah menyatakan bahwa semburan gas tersebut berasal dari korsleting arus listrik di jaringan tiang, Ruslaini dan warga lainnya masih belum percaya.

Menurut Ruslaini, keragu-raguan muncul setelah ada observasi dari warga setempat yang kebetulan bekerja di Perusahaan Gas Negara (PGN).

Selain itu, ada beberapa alasan lainnya yang membuat sejumlah warga Macan Lindungan belum sepenuhnya percaya terhadap pernyataan PLN, di antaranya bau semburan yang menyengat seperti gas amoniak, tidak adanya kebocoran arus listrik jika seandainya terjadi korsleting arus listrik, dan ditemukannya hewan ular-kodok yang mati lemas di sekitar lokasi semburan.
”Melihat hal ini, kami berharap ada kepastian penjelasan mengenai asal usul semburan dari pemerintah dan pihak terkait. Terus terang, banyak warga yang sangat khawatir dengan semburan gas ini karena lokasinya sangat berdekatan dengan deretan rumah warga,” kata dia. (WAD/ONI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/02/01084460/gas.menyembur.warga.panik